Penulis: Chusnatul Jannah
Muslimah News, OPINI — Jamuan makan siang Presiden Jokowi kepada tiga calon presiden 2024 seperti memberi satu pesan tersirat, yakni siapa pun yang menjadi presiden kelak, proyek IKN harus terus berlanjut.
IKN menjadi proyek besar pemerintahan Jokowi yang menuai pro-kontra sepanjang pemerintahannya. IKN bagai primadona dan kebanggaan bagi pemerintahannya karena disebut sebagai simbol ibu kota masa depan. Benarkah demikian?
Warisan Proyek “Bermasalah”
Ekonom dan Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengatakan bahwa IKN merupakan warisan paling bermasalah dari [pemerintahan] Jokowi. Masalah tersebut bahkan dimulai dari awal gagasan yang digulirkan hingga sekarang, pembangunannya tengah dikebut.
Menurut Yusuf, masalah terbesar IKN adalah karena proyek ini diputuskan dan direncanakan dengan sangat tidak demokratis. Gagasan IKN baru diperkenalkan oleh Jokowi pada 2019, tanpa konsultasi publik, kemudian langsung diputuskan menjadi program utama pemerintah. (Tempo, 2-11-2023).
Selain bermasalah dari aspek proyek yang dikebut, IKN menyimpan berbagai bahaya yang mengintai.
Pertama, sudah pasti ada potensi bencana hidrologi. Pembangunan IKN yang membutuhkan total lahan seluas 256.000 hektare tersebut dibangun di wilayah yang memiliki banyak kawasan hutan. Kalaulah IKN tidak mengalami bencana, wilayah penyangga atau sekitarnya bisa jadi terdampak oleh pembangunan tersebut.
Kedua, IKN lebih mengakomodasi kepentingan swasta/asing ketimbang rakyat. Lihat saja skema pembiayaannya. Hampir 80% pembiayaan IKN berasal dari private sector alias investasi. APBN hanya memberikan jatah anggaran pembangunan IKN sebesar 20%. Ini artinya, IKN seperti “ibu kota sewa”. Tanahnya Indonesia, tetapi segala infrastruktur dan fasilitas publik berlabel “swasta”. Masyarakat seperti menempati “rumah kontrak” tersebab kepemilikan infrastruktur didanai dari investasi asing.
Indonesia memang sudah terlepas dari penjajahan fisik, tetapi penjajahan politik dan ekonomi masih terus berlanjut sejak sistem kapitalisme diterapkan. Bukti penjajahannya dapat kita rasakan sekarang. SDA-nya dikeruk habis-habisan, politiknya terbelenggu kepentingan, aset milik negara dan pengelolaannya dikuasai para pemilik modal.
Siapa pun Pemimpinnya, IKN Lanjut?
Apakah IKN tetap berlanjut jika ganti presiden? Presiden Jokowi memberi jawaban yang begitu meyakinkan. Ia mengatakan bahwa pembangunan IKN sudah diamanatkan dalam undang-undang. Regulasi IKN juga sudah didukung hampir 93% fraksi-frasksi di DPR. Ia meyakinkan masyarakat agar tidak perlu khawatir, proyek IKN akan tetap berlanjut pada pemerintahan terpilih setelah Pemilu 2024.
Pernyataannya itu menegaskan kembali dua hal. Pertama, siapa pun presiden terpilih, ia akan tetap berkomitmen melanjutkan proyek IKN. Semua calon presiden sudah pernah menyampaikan bahwa IKN adalah proyek negara yang sudah ditetapkan UU, alhasil pemimpin berikutnya juga akan menaati regulasi tersebut.
Sistem pemerintahan demokrasi memang memberi celah bagi penguasa terpilih sebagai penyalur kepentingan kaum kapitalis. Jika proyek tersebut tidak ada regulasinya, dibuatlah UU yang sesuai agar proyek berjalan secara legal dan mengatasnamakannya sebagai proyek negara.
Kedua, siapa pun pemimpinnya, tidak akan ada banyak perubahan signifikan. Bukannya pesimis, tetapi mencoba melihat fakta lebih realistis. Demokrasi memang melahirkan pemimpin baru, tetapi spirit perubahan tidak akan berubah menuju deru perubahan yang revolusioner. Kendaraannya sama, hanya berbeda sopirnya. Bersama kapitalisme demokrasi, kebijakan kapitalistik masih akan terus berlanjut. Bedanya ganti wajah pemimpin saja, kebijakan tidak akan jauh berbeda.
Akibat Kapitalisme Demokrasi
Jika menilik Indonesia, negeri ini nyaris sempurna menjadi negara adidaya. SDA melimpah, SDM tumpah ruah, wilayahnya membentang luas tanpa cela. Sayangnya, penerapan sistem kapitalisme demokrasi telah memasung potensi ini menjadi sasaran eksploitasi oligarki kapitalis. Negeri kaya, tetapi banyak utangnya. Sistem ekonomi kapitalisme membenarkan terjadinya penguasaan harta kekayaan rakyat menjadi milik individu, swasta atau asing.
Sistem politik demokrasi juga menjadi biang keladi bagi negeri ini. Atas nama kebebasan kepemilikan, penguasa memberi jalan bagi swasta atau asing untuk memperjualbelikan kekayaan negara. Penguasa juga kerap melegalkan UU demi melancarkan kepentingan korporasi/swasta. Jika UU-nya tidak sesuai, bisa diubah dengan usulan RUU atau revisi UU yang ada agar sejalan dengan kepentingan mereka.
Harapan untuk menjadi negara maju yang mandiri dan berdaulat mustahil mewujud dalam kerangka sistem kapitalisme demokrasi. Apalagi Indonesia masih dikategorikan sebagai negara berkembang yang mana perannya sebatas “pemain cadangan” dalam pentas politik internasional. Sebagai negara berkembang, setiap kebijakan politik Indonesia akan selalu mengikuti ritme kebijakan global yang ditetapkan negara adidaya.
Perubahan Hakiki
Setiap negara pasti ingin berubah menuju keadaan yang lebih baik. Berkali-kali ganti kepemimpinan, Indonesia tidak kunjung mengalami perubahan. Kesempitan hidup saat ini bisa kita rasakan di dalam sistem serba kapitalistik. Segudang masalah tidak pernah terurai secara tuntas. Yang ada, masalah terus berdatangan bersama kebijakan penguasa yang pro para kapitalis.
Islam adalah agama ruhiyah dan siyasiyah. Ruhiyah yang dimaksud ialah keyakinan yang mengatur aspek spiritual dan akhirat. Sedangkan siyasiyah maksudnya adalah keyakinan yang mengatur aspek kemanusiaan, kemasyarakatan, dan keduniawian. Islam mengatur secara terperinci soal hubungan hamba dengan Allah Taala, dirinya sendiri, dan sesama manusia. Islam bukan sekadar bicara akhlak dan nilai-nilai kebaikan, melainkan juga mengatur cara berpolitik, berekonomi, bersosial masyarakat, hingga bernegara.
Perubahan hakiki ialah perubahan dari masyarakat jahiliah menjadi masyarakat Islam. Perubahan ini berasal dari akar masalah dan dilakukan secara sistemis, bukan sekadar perubahan kepemimpinan atau rezim. Mampukah demokrasi membawa pada perubahan hakiki? Bisakah mereka yang terpilih tidak dicampuri kepentingan partai atau pemilik modal? Jelas tidak.
Mengharapkan perubahan besar dengan sistem yang begini-begini saja, jelas jauh panggang dari api. Negeri ini tidak butuh reformasi yang sebatas berganti-ganti pelakon, melainkan perlu reparasi total. Tidak hanya perangkatnya, tetapi juga sistemnya.
Oleh karena itu, perubahan hakiki hanya bisa diraih tatkala Islam menjadi konsep dalam bernegara, yakni dengan menjadikan syariat Islam sebagai aturan baku yang bersih dari kepentingan apa pun. Aturan Islam berasal dari Allah Taala sehingga sistem ini tidak bisa terterapkan sempurna tanpa institusi penyangganya, yaitu Khilafah Islamiah. [MNews/Gz]
