Pejabat Ikut Pilpres, Pemerintah Jangan Jadi Tim Sukses

Pejabat Ikut Pilpres, Pemerintah Jangan Jadi Tim Sukses

Penulis: Nida Alkhair

Muslimah News, OPINI — Persaingan antarkandidat dalam Pilpres 2024 makin panas. Apalagi di antara para kontestan ada pejabat yang masih aktif, yaitu Menko Polhukam Mahfud MD yang menjadi cawapres, Menhan Prabowo Subianto yang menjadi capres Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menjadi cawapres, dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang menjadi cawapres.

Keberadaan para kandidat dari kalangan pejabat tentu tidak bisa lepas dari politik kepentingan dalam pemerintahan. Itulah sebabnya beberapa pihak meminta para menteri yang ikut pilpres mendatang agar mundur dari jabatannya. Tujuannya adalah untuk menghindari konflik kepentingan dan mencegah berdirinya posko pemenangan di kantor-kantor kementerian tempat para calon itu menjabat.

Konflik kepentingan ini bukan isapan jempol semata. Faktanya, saat ini memang sudah terjadi konflik kepentingan di kalangan pejabat. Misalnya, pada saat pasangan Prabowo dan Gibran mendaftar ke KPU, beberapa menteri cuti kerja untuk mengantar pasangan tersebut.

Beberapa menteri juga dipastikan menjadi tim pemenangan Prabowo-Gibran, misalnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkilfi Hasan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, dan Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani. Tidak hanya di tingkat kementerian, para relawan Jokowi pun berkumpul di Istana seolah posko capres-cawapres pindah ke sana, (Tribun News, 25-10-2023).

Dengan masih aktifnya para pejabat tersebut, besar peluang terjadi penggunaan fasilitas negara dalam Pemilu 2024. Para kontestan berpeluang memanfaatkan sumber daya milik negara untuk kepentingan kampanye. Akhirnya, program, aset, dan anggaran milik pemerintah digunakan sebagai alat kampanye. Misalnya dengan pembagian sembako, uang tunai, dan lain-lain. Sumber dananya dari pemerintah, tetapi diklaim sebagai bantuan dari calon tertentu, bahkan kendaraan dinas pun digunakan dalam kampanye.

Aturan KPU Memberi Peluang Konflik Kepentingan

Penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan para peserta pilpres ini memang diperbolehkan aturan yang ada. Berdasarkan Pasal 16 Peraturan KPU (PKPU) No. 19/2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bakal capres cawapres yang masih menjadi menteri tidak perlu mundur dari jabatannya selama mendapatkan izin dari presiden untuk cuti. Cuti tersebut bisa diajukan untuk kegiatan-kegiatan terkait pemilu seperti tahap pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, penetapan pasangan calon peserta, pengundian dan penetapan nomor urut, serta kampanye.

Adapun selain menteri maupun pejabat setingkat menteri, juga tidak perlu mengundurkan diri jika mencalonkan sebagai presiden atau wakil presiden. Pejabat-pejabat itu ialah presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. (Antara News, 18-10-2023).

Aturan KPU ini telah memberi peluang terjadinya konflik kepentingan, yaitu penyalahgunaan kekuasaan untuk meraih kemenangan dalam pilpres. Dengan tidak mundurnya para pejabat peserta pilpres, mereka leluasa untuk menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk memperoleh kemenangan. Mereka bisa menggerakkan orang-orang di bawahnya untuk menjadi tim sukses, anggaran negara juga bisa dialihkan untuk kampanye. Bukankah ini artinya pemerintah menjadi tim sukses para calon?

Mirisnya, sebenarnya ada fungsi pengawasan di tangan Bawaslu. Sayangnya, fungsi ini tidak efektif. Terbukti bahwa curi start kampanye sudah terjadi selama ini dengan memanfaatkan fasilitas negara, tetapi tidak ada sanksi dari Bawaslu.

Demikianlah pemerintahan dalam demokrasi telah melegalkan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan penguasa. Hal ini terjadi secara legal karena memang aturan demokrasi demikian longgar dalam mencegah terjadinya konflik kepentingan. Hal ini bisa terjadi karena aturan dalam demokrasi adalah aturan buatan manusia sehingga bisa dipermainkan sesuka hati para pejabat pembuatnya, sepanjang menguntungkan mereka.

Akibat aturan buatan manusia ini, kemaslahatan rakyat menjadi terabaikan. Pejabat negara yang seharusnya bekerja melayani kepentingan rakyat justru sibuk kampanye dan mengurusi pencalonan demi kepentingan pribadi dan partainya. Walhasil rakyat jelas-jelas dirugikan oleh aturan ini.

Inilah potret ketidakadilan di dalam negara demokrasi. Rakyat yang konon suaranya dituhankan, ternyata justru tidak mendapatkan hak dan layanan dari pemerintah karena para pejabatnya sibuk mengurusi kontestasi demokrasi. Mirisnya, ketidakadilan ini merupakan hal yang dilegalkan oleh negara.

Dengan demikian, klaim bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ternyata bohong belaka. Rakyat sang pemilik kekuasaan justru dirugikan oleh aturan dalam demokrasi.

Pemilihan Pemimpin dalam Islam

Kondisi ini berkebalikan dengan pemilihan pemimpin dalam Islam. Penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi merupakan hal yang diharamkan dalam Islam. Rasulullah saw. pernah menegur dan menyita harta petugas negara yang menyalahgunakan kekuasaan untuk mendapatkan harta ghulul. Khalifah Umar bin Khaththab pernah menyita harta milik Atabah bin Abi Sufyan ra. yang diduga merupakan hasil menyalahgunakan kekuasaan ketika menjabat sebagai Wali Thaif.

Mekanisme pemilihan penguasa dalam Islam efektif mencegah terjadinya konflik kepentingan dan penyalahgunaan jabatan. Salah satu syarat penguasa dalam Islam adalah adil. Hal ini berdasarkan dalil,

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.“ (QS Ath-Thalaq [65]: 2).

Syekh ‘Atha’ bin Khalil Abu ar-Rasytah menjelaskan bahwa posisi yang lebih agung dari saksi, yaitu khalifah, maka lebih utama lagi bahwa dia harus seorang yang adil. Sebab jika keadilan disyaratkan untuk seorang saksi, maka persyaratannya untuk khalifah lebih utama lagi (Media Umat, 24-7-2018).

Adil adalah lawan dari zalim dan fasik, wujud keadilan seorang penguasa adalah menerapkan syariat Allah. Dengan demikian, calon penguasa (khalifah, muawin, wali, dan amil) dalam Khilafah haruslah orang yang taat syariat.

Ketika ada pejabat yang masih aktif menjabat lantas menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, berarti dia tidak bersifat adil, bahkan terkategori zalim. Oleh karenanya, dia tidak memenuhi syarat menjadi khalifah atau penguasa yang lain yaitu muawin, wali, dan amil.

Di dalam Khilafah, konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilihan pemimpin akan bisa dicegah karena masyarakat Islam adalah masyarakat yang bertakwa sehingga menegakkan amar makruf nahi mungkar.

Masyarakat akan mengawasi jika ada pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan untuk keperluan pribadi dan kelompoknya. Majelis umat yang merupakan tokoh umat juga akan melakukan pengawasan terhadap perilaku para pejabat. Jika diduga terjadi penyalahgunaan kekuasaan, rakyat dan majelis umat bisa mengadukan sang pejabat pada Mahkamah Mazhalim.

Kadi qudhat yang merupakan pemutus di Mahkamah Mazhalim akan mengadili penguasa yang diduga menyalahgunakan kekuasaan tersebut dan memberikan sanksi yang tegas. Dengan demikian, penyalahgunaan wewenang kekuasaan terselesaikan dengan adil. Demikianlah keadilan dalam Islam yang membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi rakyat. Sungguh, Islam merupakan sistem dambaan setiap insan. Wallahualam. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *