Muslimah News, EDITORIAL — Dalam acara debat terbuka Dewan Keamanan (DK) PBB bertajuk “Partisipasi Perempuan dalam Perdamaian dan Keamanan Internasional: dari Teori hingga Praktik” di New York, Rabu (25-10-2023), Menteri Luar Negeri RI Retno Lestari Priansari Marsudi berkesempatan menyampaikan pidatonya terkait Gaza.
Saat itu, ia menyampaikan kekecewaan yang amat dalam atas kinerja DK PBB yang dinilai lamban dalam merespons perkembangan di Gaza. Ia pun menyebut bahwa perbedaan pendapat dan adanya hak veto telah menghalangi kinerja PBB hingga resolusi tentang Gaza pun sulit untuk dihasilkan.
Pernyataan senada kemudian ia ulang dalam pidato keduanya dalam Acara Sidang Darurat Majelis Umum PBB, Kamis (26-10-2023). Pada kesempatan tersebut, ia menyampaikan kutukan sekeras-kerasnya atas tindakan keji Israel yang sudah tidak mengindahkan hukum internasional. Ia pun mengingatkan betapa pihak Indonesia sudah berkali-kali berdiri di hadapan sidang dan meminta untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina dengan mengadakan sesi darurat. Namun menurutnya, harapan itu selalu hancur akibat kepentingan politik yang sempit.
Resolusi Berulang
Hari berikutnya, pada Jumat (27-10-2023), Sidang Majelis Umum PBB ternyata menyetujui keluarnya resolusi yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan yang permanen dan berkelanjutan di Gaza. Keputusan ini diambil setelah 120 negara yang hadir dalam sidang darurat menyetujui rancangan resolusi. Adapun 14 negara lainnya menolak termasuk Amerika, dan 45 negara memilih abstain.
Jika menyimak isinya, Resolusi PBB ini sesungguhnya mengakomodasi seluruh tuntutan negara-negara pro Palestina yang disampaikan dalam sidang, termasuk tiga langkah konkret yang diserukan Menlu Indonesia.
Namun, apa yang terjadi kemudian? Baru saja resolusi disetujui, pada hari yang sama, Jumat malamnya, penjajah Israel justru menyambut resolusi dengan mengintensifkan gempuran ke wilayah Gaza Utara. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bahkan secara provokatif sesumbar akan melakukan operasi militer tahap II di jalur Gaza, baik di bagian Utara, maupun selatan yang saat ini menjadi tempat pengungsian.
Tampak, bagi Israel, desakan 120 negara yang terumus dalam resolusi tidak ada artinya sama sekali. Israel sudah bertekad bulat menjadikan Gaza sebagai medan pertempuran, sekaligus perburuan warga yang mereka samakan dengan hewan. Dengan dalih membasmi sarang teroris Hamas, Israel terus melakukan pembantaian besar-besaran yang mengarah pada praktik genosida di wilayah Gaza.
Tidak heran jika setelah resolusi diumumkan, jumlah korban malah bertambah signifikan. Update data yang disampaikan Kementerian Kesehatan Palestina menyebut, hingga Senin pagi (20-10-2023) jumlah warga yang tewas sudah mencapai 8.005 orang, sedangkan yang terluka terhitung lebih dari 20.200 orang. Mirisnya, lebih dari separuh korban tewas dan luka-luka itu merupakan warga sipil, terutama dari kalangan anak-anak dan kaum perempuan.
Data ini sedikit berbeda dengan rilis United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). Lembaga ini menyebut, hingga hari Minggu saja jumlah korban tewas sudah mencapai 8.100 orang. Jumlah riilnya dipastikan jauh lebih besar, mengingat masih banyak korban yang terkubur di bawah reruntuhan.
Kondisi Gaza diperparah dengan upaya Israel menghancurkan berbagai fasilitas umum, termasuk rumah sakit, mal, pembangkit listrik, sumber air, pos-pos bahan bakar, juga jaringan internet. Target mereka, Gaza bisa dilumpuhkan dengan cepat. Alhasil warga Gaza makin menderita. Terlebih pintu-pintu perbatasan pun masih tertutup rapat, padahal cadangan logistik di dalam Gaza kian menipis. Dikabarkan, sepanjang dua hari tersebut, informasi dari dan ke Gaza pun sempat benar-benar terputus.
Mengapa Tidak Belajar?
Fakta ketakpedulian Israel terhadap resolusi PBB sebetulnya bukan terjadi kali ini saja. Sudah banyak resolusi yang dikeluarkan PBB untuk menghentikan kekejian penjajah Israel atas warga Palestina. Salah satunya Resolusi 3379, yang disahkan Majelis Umum PBB pada 10 November 1975 yang mengakui Zionisme sebagai pelaku kejahatan rasisme.
Di luar itu, para penguasa dan masyarakat dunia juga sudah cukup sering menyampaikan kecaman, kutukan bahkan sanksi sosial terhadap Israel. Namun semua itu, nyatanya tidak membuat Israel bergeming, apalagi ketakutan. Dari masa ke masa, eskalasi kekejiannya malah terus meningkat, seakan dirinya ada di atas angin, dan berhak melakukan apa saja atas dunia, terlebih “cuma” Palestina.
Ironisnya, fakta ini tidak membuat para penguasa, terutama yang muslim merasa malu dan jera. Kepedulian dan rasa bersalah mereka dipandang cukup diekspresikan dengan menyampaikan kutukan dan kecaman di forum-forum terbuka. Kalau perlu, disusul dengan mengirimkan bantuan resmi kemanusiaan dalam jumlah ala kadarnya yang terkadang malah kalah oleh gercep-nya bantuan yang digalang masyarakat secara swadaya.
Tidak dimungkiri, dukungan penuh dan terbuka Amerika beserta negara-negara Eropa kepada Israel menjadi sebab utama Israel berani bersikap jemawa. Selain karena AS merupakan negara pertama dan Eropa masuk dalam jajaran negara adidaya, semua negara tersebut adalah penggagas berdirinya PBB yang pada masa lalu telah melegalisasi keberadaan institusi negara Zionis Israel.
Bahkan di PBB, AS, Inggris dan Prancis menempati “The Big Five” yang memiliki hak veto, yakni hak untuk membatalkan resolusi sekalipun disetujui mayoritas negara anggota. Wajar jika Israel merasa punya backing kuat, sehingga segala bentuk kutukan atau kecaman yang disampaikan para pemimpin dunia, maupun protes masyarakat internasional yang tidak ada putusnya, bahkan selevel resolusi PBB pun hanya dianggap sebagai angin lalu belaka.
Terlebih resolusi-resolusi PBB yang berisi kecaman tersebut, tidak otomatis mencabut resolusi-resolusi PBB dan perjanjian internasional lainnya yang justru melegitimasi penjajahan Israel atas Palestina. Semisal Resolusi 181 yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 1947 yang justru menyerukan pembagian Palestina menjadi negara-negara Arab dan Yahudi, dengan kota Yerusalem sebagai corpus separatum (entitas terpisah) yang diperintah oleh rezim internasional khusus. Atau kesepakatan 1993 di bawah arahan negara adidaya, yakni PLO pimpinan Yasser Arafat dan Israel telah menyetujui solusi dua negara (two-state solution) yang berarti mengakui legalitas “Negara Israel”.
Semua fakta ini kemudian diperparah lagi dengan realitas bahwa posisi negara-negara muslim, terutama negara-negara Arab adalah negara pengekor bagi Amerika. Bukan rahasia jika kedudukan para penguasa Arab sejatinya ditopang oleh dukungan Amerika.
Wajar jika suara pembelaan mereka benar-benar tidak terdengar. Mereka malah ramai-ramai—bersama penguasa muslim lainnya di dunia—mendukung penerapan solusi dua negara. Yang membuat miris, saat Amerika menginisiasi Abraham Accord yang gagasan utamanya adalah menormalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel, para pemimpin Arab ramai-ramai menerimanya, padahal semua perjanjian ini benar-benar mengkhianati umat dan agamanya.
Solusi Sebenarnya
Melihat segala yang terjadi sekarang, tampak bahwa negara-negara adidaya sudah berhasil mencapai tujuannya tatkala dulu mereka mendukung dan melegalisasi keberadaan negara bagi gerakan Zionisme internasional. Sejak awal, mereka memang bermaksud menyimpan “duri dalam daging” di jantung negeri-negeri muslim.
Hasilnya, para penguasa negara-negara muslim terus disibukkan oleh persoalan yang tidak pernah usai, lalu berpecah belah hingga kekuatannya kian lemah. Mereka, juga terus dibuai dengan solusi-solusi absurd yang justru memperpanjang umur hegemoni negara adidaya.
Terlebih, negara-negara penjajah telah berhasil menancapkan sekularisme dan nasionalisme hingga mereka rela dipecah atas nama negara bangsa. Tampak pada krisis Palestina, masing-masing negara bersikap sesuai kepentingan pragmatisnya. Tidak ada satu pun negara yang bisa memimpin dan siap memobilisasi kekuatan untuk menjegal kejemawaan Israel, padahal entitas Yahudi cuma seuprit dan tidak ada apa-apanya.
Kondisi ini jauh berbeda dengan saat institusi Khilafah Islamiah ada. Wibawa umat benar-benar tampak dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam konstelasi politik internasional. Akidah Islam benar-benar menjadi pemersatu seluruh bangsa. Hukum-hukum syarak menjadi standar berpikir dan bersikap bersama. Rida Allah menjadi cita-cita semua. Alhasil, umat Islam menjadi umat yang solid, independen, berwibawa, dan ditakuti musuh-musuhnya.
Dari masa ke masa, sikap para khalifah terhadap Palestina tidak pernah berubah. Saat Perjanjian Umariyah ditandatangani dan kunci gerbang Al-Quds diserahkan oleh Uskup Patrick Safronius kepada Khalifah Umar bin Khaththab, kaum muslim menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya.
Sikap itu kemudian diwariskan ke generasi-generasi setelahnya. Bahkan, ketika kondisi Khilafah lemah dan pemimpin Zionis datang menawarkan bantuan uang, Sang Khalifah tidak sudi menyerahkan tanah Palestina yang mereka minta, meskipun sejengkal saja.
Justru setelah Khilafah berhasil diruntuhkan atas konspirasi Inggeris dan Yahudi Donmeh, umat Islam kehilangan perisai penjaganya. Tanah mereka pun diperlakukan sebagai pampasan perang, dicabik-cabik menjadi lebih dari 50 negara bangsa. Termasuk di antaranya tanah Palestina. Alhasil, tanah wakaf kaum muslim ini pun akhirnya jatuh ke dalam cengkeraman musuh Islam.
Sejak saat itulah, negeri yang semula damai sentosa, bahkan umat tiga agama, hidup rukun di bawah naungan panji kekhalifahan tiba-tiba berubah menjadi bara api yang terus menyala. Palestina benar-benar menjadi tanah jihad yang diwariskan.
Realitas inilah yang semestinya dipahami umat pada masa sekarang. Bahwa akar masalah Palestina adalah penjajahan Zionis atas tanah milik umat yang didukung negara-negara besar. Alhasil, ketika entitas ini masih bercokol di sana dan para penguasa muslim masih tunduk di bawah telapak kaki negara adidaya—termasuk tunduk pada lembaga-lembaga internasional beserta undang-undang buatannya—sepanjang itu pula krisis Palestina akan tetap ada.
Khatimah
Sungguh, menolong kaum muslim Palestina, termasuk Gaza, adalah konsekuensi akidah dan ukhuah Islam sebenarnya. Hanya saja, kaum muslim Palestina tidak hanya butuh bantuan logistik dan kemanusiaan lainnya saja, apalagi sekadar kata-kata. Yang mereka butuhkan adalah hadirnya kekuatan riil berupa institusi politik Khilafah yang siap memobilisasi kekuatan yang dimiliki kaum muslim dunia, termasuk senjata dan tentara.
Sudah terbukti secara nyata, entitas Zionis Yahudi tidak kenal bahasa manusia. Ketika meja perundingan digelar dan para pemimpin muslim dunia berkenan hadir di sana, justru saat itu pula, dunia sedang menyaksikan kebodohan dan kelemahan mereka. Bagaimana bisa, mereka para pemimpin muslim itu, terus masuk di lubang yang sama?
Sungguh pula, kepongahan Israel harus dijawab dengan jihad semesta. Caranya dengan berupaya keras mewujudkan kepemimpinan yang akan menyerukannya. Itulah Khilafah Rasyidah II yang Allah janjikan akan kembali hadir di akhir masa. Khilafah yang sama yang akan membungkam entitas Zionis dalam perang semesta, hingga pohon-pohon dan batu pun turut membantu pasukan Khilafah, kecuali Pohon Gharghad yang memihak mereka.
Hari ini, Israel hanya sedang memainkan peran sejarahnya—yang bagi umat Islam menjadi bagian ketetapan Allah Taala. Namun, kita sendiri diperintah untuk memilih posisi yang benar karena setiap pilihan akan dipertanggungjawabkan! [MNews/SNA]
