[Kabar] Bias Internasional terhadap The Operation Al-Aqsa Flood, Aktivis: Ini Persoalan Hak dan Batil

Muslimah News, INTERNASIONAL— Bias internasional terhadap The Operation Al-Aqsa Flood tidak hanya ditunjukkan oleh negara-negara barat yang membidani lahirnya Israel, tetapi muncul hampir di semua negara.

Amerika, misalnya, bersiap untuk mengirimkan sebanyak mungkin keperluan senjata dan dukungan internasional yang dibutuhkan untuk menghadapi kemarahan Hamas dengan serangan-serangan roketnya.

Pun demikian dengan Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyatakan bahwa Rusia sangat prihatin atas memburuknya konflik Israel-Palestina.

Utusan perdamaian PBB untuk Timur Tengah Tor Wennesland mengatakan, ini merupakan jurang yang sangat berbahaya. “Karena itu, PBB menghimbau agar kedua belah pihak baik Israel maupun Hamas mundur dari jurang tersebut karena akan memberikan dampak yang sangat mengerikan bagi warga sipil Israel. Warga sipil tidak boleh menjadi target serangan,” ucapnya.

Sikap yang hampir serupa juga ditunjukkan oleh Jerman, Perancis, Kanada, dan Inggris.

Negeri-negeri muslim, seperti Turki, Mesir, Arab Saudi juga menyampaikan komentar yang kurang lebih sama, yaitu menyerukan penghentian kekerasan dengan segera.

Pakistan, meski tampak tidak mendukung Israel, tetapi tidak tampak adanya dukungan serius yang ditunjukkan oleh pemerintah Pakistan terhadap Palestina.

Hak dan Batil

Menyoroti bias internasional terhadap serangan Palestina ini, aktivis muslimah Iffah Ainur Rochmah menegaskan ada persoalan besar.

“Kita lihat di sini ada satu persoalan besar bagi dunia muslim maupun dunia internasional. Sesungguhnya ini adalah persoalan menjaga konsistensi kita terhadap mana yang hak dan mana yang batil,” ungkapnya kepada MNews, Rabu (18-10-2023).

Iffah melanjutkan, sejak awal 2023 Israel terus menerus melakukan serangan terhadap warga Palestina, tetapi dunia internasional tidak pernah menunjukkan sikap objektif terhadap teror-teror yang dilakukan Israel.

“Teror yang dilakukan oleh Israel sebegitu banyaknya tidak pernah dianggap sebagai teror yang lebih besar dan lebih mematikan dibandingkan apa yang hari ini dilakukan oleh Hamas,” imbuhnya.

Tiga Hal

Menurutnya, ada tiga hal yang bisa menjadi patokan dalam menjaga konsistensi terhadap mana yang hak dan mana yang batil.

“Pertama, Palestina ini adalah ardhul muhtallah (tanah yang diduduki/occupied land). Setiap inci dari tanah Palestina itu sudah diduduki oleh Israel tanpa hak. Bahkan saudara-saudara kita di Gaza terpenjara oleh tembok yang sangat tinggi yang dibuat oleh Israel yang membuat mereka tidak bisa bergerak leluas sebagai manusia yang punya hak hidup,” bebernya.

Oleh karena itu, sambungnya, semestinya tidak boleh melihat apa yang dilakukan oleh Hamas ataupun apa yang dilakukan oleh penduduk Palestina, baik yang ada di Jalur Gaza ataupun di Tepi Barat sebagai sikap teroris atau sebagai sebuah sikap melakukan serangan terhadap Israel.

“Yang dihadapi oleh penduduk Palestina saat ini dan sejak sekian puluh tahun lalu adalah sebuah kondisi mereka dikepung oleh serangan-serangan yang tidak pernah henti, mengancam kehidupan mereka,” tandasnya.

Kedua, sebutnya, pendudukan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina semata-mata untuk memenuhi tujuan kebijakan luar negeri negara negara Barat. Hari ini, ucapnya, dunia Barat punya kepentingan besar terhadap posisi geopolitik Palestina, terhadap kekayaan, baik sumber daya alam, sumber daya ekonomi, ataupun sumber daya politik di Timur Tengah.

“Maka, hari ini terus dimunculkan konflik-konflik di wilayah tersebut khususnya melalui apa yang dilakukan oleh Israel dengan menduduki Palestina. Dengan itu, mereka bisa terus melakukan tawar-menawar kepentingan ekonomi dan kepentingan politiknya terhadap negara-negara di Timur Tengah,” urainya.

Ketiga, terangnya, ketika dunia Barat dan komunitas internasional kompak menunjukkan dukungannya terhadap Israel, semestinya pemimpin-pemimpin di dunia Islam juga menampakkan sikapnya menjaga kewibawaan Islam dan menjaga kehormatan serta keselamatan saudaranya sesama muslim.

“Kita bisa tengok bagaimana ayat Allah telah menegaskan, ‘Jika orang-orang itu meminta pertolongan kepada kalian karena urusan agamanya maka wajib hukumnya bagi kalian untuk memberikan pertolongan.’,” tegasnya mengutip Al-Qur’an surah Al-Anfal ayat 72.

Semestinya, ia berharap, para pemimpin muslim, tokoh-tokoh kaum muslim di berbagai belahan dunia dan seluruh umat Islam, menampakkan sikap yang sama, yaitu mendorong agar para pemimpin Islam mengerahkan semua yang dimilikinya untuk membebaskan Palestina dari cengkeraman atau pendudukan Israel.

“Kalau Israel menggunakan kekuatan militer, tentu saudara kita di Palestina hanya bisa dilepaskan dari pendudukan Israel itu dengan melawan kekuatan militer yang dimiliki oleh Israel. Kalau kita memberikan bantuan-bantuan lainnya, tentu itu bantuan yang tidak serta-merta bisa mengusir pendudukan yang dilakukan oleh Israel. Artinya, tetap dibutuhkan bantuan berupa kekuatan militer pasukan-pasukan muslim yang ada di berbagai negara,” ulasnya.

Ia menyesalkan, negeri-negeri Islam yang memberikan dukungan terhadap Palestina hanya retorika saja.

“Mestinya, pemimpin-pemimpin muslim itu tidak mengerangkeng pasukan-pasukan kaum muslim di barak-barak mereka, ataupun membiarkan kekuatan pasukan militer yang dimilikinya ada di pangkalan-pangkalan mereka saja. Mestinya semua kekuatan militer yang dimiliki oleh kaum muslim bisa digerakkan oleh komando pemimpin kaum muslim untuk menolong saudara mereka membebaskan atau melepaskan mereka dari pendudukan Israel,” harapnya.

Belum Ada Komando

Ia menyesalkan, umat Islam yang besar itu hari ini tidak bisa bersuara dan tidak bisa menampakkan kekuatannya karena belum adanya komando dari pemimpin muslim yang takut kepada Allah, yang berani menegakkan hukum-hukum syariat termasuk menegakkan hukum bagaimana memberikan solusi atas pendudukan yang dilakukan terhadap Palestina.

“Kasus ini semestinya menyadarkan kita, bahwa kita membutuhkan kembalinya kesatuan kaum muslim di bawah naungan panji lailahaillallah di bawah naungan sebuah sistem politik berdasarkan Islam, sebuah naungan sistem Khilafah,” pungkasnya. [MNews/IA]