Penulis: Chusnatul Jannah
Muslimah News, OPINI — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seakan menjadi peristiwa rutin. Faktor cuaca dan iklim kerap menjadi kambing hitam atas meluasnya kebakaran hutan. Hujan pun menjadi momen yang ditunggu-tunggu agar dampak kebakaran hutan bisa terminimalkan.
Karhutla menyasar banyak titik di wilayah Indonesia, salah satunya Kota Palembang. Kondisi indeks standar pencemar udara atau ISPU di Kota Palembang saat ini berstatus bahaya. Di wilayah Kalimantan, tim pengawas dan Polisi Hutan Balai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Kalimantan melakukan penyegelan empat lokasi karhutla di Kalimantan Barat, yaitu lokasi di area PT MTI Unit 1 Jelai (1.151 Ha), PT CG (267 Ha), PT SUM (168,2 Ha), dan PT FWL (121,24 Ha). Hal ini dilakukan untuk menghentikan meluasnya karhutla. Tim Gakkum KLHK terus memonitor secara intensif lokasi-lokasi yang terindikasi adanya titik api melalui data hotspot. (Tirto, 4-9-2023)
Meluas
Berdasarkan data KLHK, selama periode Januari—Juli 2023, luas karhutla di Indonesia sudah mencapai 90.405 ha. Kebakaran tersebut tercatat menghasilkan emisi lebih dari 5,9 juta ton ekuivalen karbon dioksida (CO2e).
Mengutip Katadata (18-8-2023), terdapat 10 provinsi dengan luas area karhutla terbesar selama periode Januari-Juli 2023, yakni
- NTT 28.718 ha
- Kalimantan Barat 12.537 ha
- NTB 9.662 ha
- Kalimantan Selatan 7.483 ha
- Jawa Timur 7.076 ha
- Lampung 2.992 ha
- Kalimantan Tengah 2.948 ha
- Sulawesi Tenggara 2.848 ha
- Maluku 2.765 ha
- Riau 2.220 ha
Menurut Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), karhutla berpotensi meningkat karena ada fenomena cuaca El Nino meski bukan merupakan satu-satunya pemicu.
Dampak
Akibat karhutla, sejumlah kota di Indonesia diselimuti kabut asap dan menyebabkan meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Dua negara tetangga Indonesia, Malaysia dan Singapura, juga merasa terganggu dan dirugikan.
Meluasnya dampak karhutla semestinya membuat pemerintah bisa melakukan evaluasi terhadap upaya penanganan yang ada. Apakah mitigasi dalam mencegah dan mengatasi karhutla selama ini berjalan efektif dan antisipatif? Ini karena karhutla sudah terjadi berulang kali. Artinya, mitigasi dalam mencegah dan menangani karhutla masih minim dan belum berhasil.
Lagi pula, permasalahan karhutla bukanlah persoalan teknis semata, tetapi sudah sistemis. Karhutla merupakan salah satu dampak kapitalisasi hutan atas nama konsesi. Eksploitasi hutan besar-besaran dimulai sejak terbitnya UU 5/1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kehutanan. Sejak UU ini berlaku, penguasa dan konglomerat menjadi penentu dalam izin pengelolaan hutan. Izin konsesi hutan inilah yang menjadi faktor utama karhutla terus terjadi.
Pembukaan lahan gambut, termasuk deforestasi, juga masih terus berlangsung demi kepentingan bisnis kaum kapitalis. UU yang berlaku membolehkan korporasi membakar hutan dan lahan meski dengan ketentuan dan syarat tertentu. Hal ini makin menegaskan bahwa peran negara tidak lebih sekadar regulator dan fasilitator bagi kepentingan korporasi.
Pemberian izin konsesi hutan, alih fungsi lahan melalui pembukaan lahan gambut hingga deforestasi adalah konsekuensi logis penerapan sistem kapitalisme. Negara melegalisasi eksploitasi dan pemanfaatan hutan melalui UU. Sungguh paket lengkap dalam upaya mendegradasi fungsi hutan menjadi ladang bisnis korporasi, padahal peran negara adalah memenuhi kebutuhan rakyat, tidak terkecuali menjaga mereka dari bahaya kebakaran hutan dan dampaknya.
Oleh karenanya, selama pengelolaan hutan menggunakan konsep kapitalisme dan kebebasan kepemilikan menjadi dasar menguasai aset-aset strategis tanpa batas, jangan harap karhutla dan perusakan hutan dapat dihentikan.
Solusi Islam
Dalam Islam, tidak ada masalah yang tidak memiliki solusinya, termasuk karhutla. Karhutla bisa teratasi dengan tuntas jika negara menerapkan sistem Islam secara kafah. Pengelolaan hutan dan pemanfaatannya akan menggunakan prinsip berikut.
Pertama, tidak ada kebebasan mutlak dalam Islam. Setiap individu wajib terikat syariat Islam. Individu boleh memiliki lahan sesuai jalan yang dibenarkan syariat. Pemilik lahan harus mengelola lahannya secara produktif, tidak boleh ditelantarkan lebih dari tiga tahun.
Jika dibiarkan lebih dari tiga tahun, status lahan tersebut berubah menjadi tanah mati. Kemudian negara akan memberikannya kepada siapa saja yang lebih dahulu bisa menggarap dan menghidupkan tanah tersebut. Selain itu, pengelolaan lahan tidak boleh dengan melakukan pembakaran atau menghilangkan unsur hara serta merusak ekosistem.
Negara akan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa menjaga alam dan ekosistem adalah kewajiban bagi setiap muslim. Selain itu, negara akan melakukan pengontrolan dan pengawasan setiap aktivitas yang bertujuan untuk memanfaatkan hutan, baik secara individu maupun kelompok. Negara juga akan memberikan sanksi tegas bagi para pelaku perusakan alam dan lingkungan dengan sanksi hukum Islam yang berefek jera.
Kedua, hutan merupakan kepemilikan umum yang mana pengelolaannya tidak boleh diserahkan kepada individu, swasta, maupun asing. Islam memerintahkan kepemilikan umum ini hanya boleh dikelola negara dan hasilnya menjadi hak rakyat untuk memanfaatkannya.
Ketiga, negara boleh memproteksi hutan sebagai kawasan konversi dengan menetapkannya sebagai hima. Hal ini dapat dilakukan jika eksplorasi hutan menimbulkan potensi bahaya dan bencana ekologis bagi masyarakat. Negara boleh melakukan konservasi hutan dalam upaya melindungi hak-hak ekologi dan SDA yang asli.
Dengan ketiga prinsip ini, tidak akan ada eksploitasi hutan secara ugal-ugalan. Ketika sistem Khilafah diterapkan, negara dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, yakni sebagai raa’in (mengurusi seluruh urusan rakyat). [MNews/Gz]
