Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Warga Pulau Rempang / terus merasa cemas. Pulau tersebut memang batal dikosongkan pada Kamis (28-9-2023) sebagaimana rencana pemerintah, tetapi masyarakat di Kampung Pasir Panjang, Sembulang, masih waspada. Pasalnya, pemerintah maupun Badan Pengusahaan (BP) Batam hanya memperpanjang tenggat waktu pendaftaran dan bukannya membatalkan rencana pemindahan masyarakat dari kampung-kampung tua.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa rencana pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City tetap berjalan, hanya saja pemerintah “memberi waktu lebih” untuk sosialisasi (BBC Indonesia, 28-9-2023). Itu berarti, pemerintah tetap berencana menggusur warga, meski entah kapan eksekusinya.
Konsisten Menolak
Masyarakat Rempang masih konsisten menolak keras penggusuran. Mereka berkumpul di beberapa posko dan membentangkan spanduk penolakan relokasi. Namun, hari demi hari, warga merasa resah dan gelisah tidak menentu. Mereka ketakutan setiap kali ada kendaraan masuk ke kampungnya.
Masyarakat Rempang juga kesulitan mendapatkan pasokan pangan. Distributor takut untuk memasok barang karena status tempat tersebut yang hendak dikosongkan. Akibatnya, persediaan bahan pangan pokok warga pun menipis.
Perjuangan masyarakat Rempang masih berlanjut. Pulau Rempang memang batal dikosongkan pada 28 September, tetapi tidak berarti penggusuran akan dibatalkan. Sebanyak 200 personel Brimob yang sempat dikerahkan untuk operasi di Pulau Rempang, memang telah dipulangkan, tetapi aparat masih akan hadir di Pulau Rempang.
Siapa Berdaulat?
Kondisi rakyat Rempang yang terancam diusir dari tanahnya sendiri yang telah didiami selama berpuluh-puluh tahun menyisakan tanya bagi kita, siapa yang berdaulat di Rempang? Berdasarkan teori demokrasi, seharusnya “kedaulatan di tangan rakyat”. Namun, ternyata realitasnya tidak demikian. Rakyat Rempang tidak berdaulat di tanahnya sendiri.
Kronologi kasus ini menunjukkan bahwa kedaulatan justru ada di tangan pengusaha kapitalis, bukan rakyat. Ombudsman RI mengungkap bahwa masyarakat Rempang telah berupaya untuk melegalkan tanahnya. Namun, pemerintah menggantung permohonan warga sehingga kini mereka tidak memiliki bukti legal kepemilikan rumah.
Anehnya, dengan kondisi Pulau Rempang yang berpenghuni tersebut, pemerintah justru menetapkannya sebagai kawasan pengembangan proyek strategis nasional (PSN). Tentu saja masyarakat menolak kebijakan ini.
Masyarakat merasa tawaran pemerintah terkait ganti rugi “hanya janji pemanis bibir” karena lokasi pemindahan belum siap. Juga belum ada dasar hukum terkait anggaran untuk kompensasi rumah pengganti, uang tunggu, dan hunian sementara bagi warga.
Sementara itu, BP Batam hanya mengantongi Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN terkait pemberian HPL pada 31 Maret 2023. Namun, SK tersebut hanya berlaku sampai 30 September 2023. Jika dalam jangka waktu tersebut sertifikat tidak terbit, pengajuannya gugur. Oleh karena itu, BP Batam buru-buru mendesak warga di kampung tua agar segera keluar dari area itu. Namun, karena warga menolak, kini BP Batam memperpanjang masa pendaftaran relokasi warga hingga batas waktu yang belum ditentukan
Sementara itu, kampung-kampung tua di Pulau Rempang telah ada sejak lama. Mereka memiliki KTP dan membayar pajak bumi dan bangunan. Juga ada banyak bukti seperti makam tua, tapak tugu, patok tanda batas antarkampung, dan ijazah sekolah. Presiden Joko Widodo pernah berjanji untuk memberi sertifikat untuk kampung tua di Batam. Sayangnya, janji tinggal janji.
Demikianlah, konflik agraria di negeri ini kerap terjadi. Pemerintah lebih berpihak pada pengusaha kapitalis daripada rakyatnya. Negara bahkan mengerahkan militer untuk menggusur warga dari kampung halamannya sendiri. Tampak bahwa kedaulatan rakyat yang selama ini digembar-gemborkan demokrasi ternyata hanya sebatas jargon.
Solusi Islam
Dalam Islam, kedaulatan ada di tangan syarak. Tidak ada tawar menawar dan kompromi. Semua permasalahan akan diselesaikan dengan syariat Islam sehingga terwujudlah keadilan. Tidak ada pihak yang dianak-emaskan sebagaimana para kapitalis di sistem demokrasi. Semua pihak setara di hadapan syarak.
Negara dalam sistem Islam berfungsi sebagai pengatur urusan rakyat. Negara akan melindungi rakyat agar terpenuhi kebutuhannya dan mencegah siapa saja yang hendak mengambil hak rakyat. Negara tidak boleh berbuat zalim kepada rakyat dengan alasan pembangunan, apalagi demi kepentingan para kapitalis.
Allah Swt. berfirman,
اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّۗ اُولٰۤىِٕكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ
“Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih.” (QS Asy-Syura: 42).
Khalifah Umar bin Khaththab pernah menegur Wali Mesir, Amr bin Ash yang hendak menggusur seorang Yahudi yang rumahnya menghalangi proyek pembangun masjid. Umar ra. mengirimi Amr ra. tulang busuk yang berasal dari belikat unta.
Di tulang itu, Umar menggoreskan huruf alif sederhana dari atas ke bawah yang dipalang di bagian tengahnya. Ini adalah tamsil agar Amr bin Ash berlaku adil. Amr pun membatalkan rencananya. Demikianlah profil negara yang melindungi dan mengurusi rakyatnya, bukan justru mengerahkan militer untuk mengusir rakyat. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]
