Pemuda di Pucuk Pimpinan Parpol, Akankah Bikin Perubahan yang Nampol?

Pemuda di Pucuk Pimpinan Parpol, Akankah Bikin Perubahan yang Nampol?

Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.

Muslimah News, OPINI — Penunjukan putra bungsu Presiden Jokowi menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menuai pro kontra. Terlebih, penunjukan itu hanya berselang beberapa hari setelah dirinya memantapkan diri masuk dunia politik praktis. Berbagai indikasi rebutan suara dari kubu capres yang berbeda pun mengemuka, meski sejatinya bukan kali ini saja ada anak muda yang menduduki pucuk pimpinan sebuah parpol. (CNN Indonesia, 27-9-2023).

Namun demikian, akankah fenomena ini membawa perubahan yang nampol (sangat pas/tepat) bagi karut-marut negeri ini?

Merebut Suara Kalangan Muda

Analisis seputar elektabilitas tinggi dan modal simbolik sehingga diharapkan mampu mendongkrak suara partai, masih menjadi latar belakang kuat di balik penunjukan setiap tokoh muda di pucuk pimpinan parpol. Apalagi, 60% pemilih pada Pemilu 2024 nanti adalah kalangan muda.

Fenomena seperti ini sebenarnya tidak terjadi kali ini saja. Setiap era politik sejak Orde Lama yang mewarnai perjalanan panjang usia negeri ini hingga kini memasuki usia renta, nyatanya pemuda masih menjadi simbol andalan pendongkrak suara. Hanya saja, semua janji politik mereka di momen kampanye selalu berujung perubahan semu, bahkan jauh sekali dari pendewasaan politik seiring dengan rentanya usia negara. Nasib ibu pertiwi toh belum menunjukkan gejala membaik. Sebaliknya, justru kian terpuruk dan selalu saja ada ancaman tergadai.

Belum lagi sosok kader muda yang pada akhirnya terungkap sebagai sekadar simbol. Politik praktis justru membenamkan idealismenya ke dalam lumpur hitam demokrasi. Iming-iming politik transaksional otomatis bergulir. Ketika transaksi itu deal, nasibnya tidak ubahnya boneka, mainan bagi para kapitalis besar pengendali jalannya roda ideologi kapitalisme. Alih-alih melaksanakan mandat keterpilihan dirinya dalam rangka mewakili kaum muda, yang terjadi malah tidak berbeda dari para seniornya. Ujungnya, motif-motif oligarki dan memperkaya diri akan menguat pada sosoknya.

Lantas, ke mana amanah rakyat yang “konon” hendak ia perjuangkan? Apakah ini akan mengulang sejarah pahit, bahwa rakyat hanyalah bahan bakar pengungkit euforia pesta demokrasi?

Biaya Mahal Demokrasi

Sudah bukan rahasia umum lagi kalau biaya demokrasi itu mahal. Biaya itu meliputi kampanye, sosialisasi (spanduk, baliho, stiker, kaos), berbagai akomodasi ke daerah pemilihan, logistik, tim sukses, bantuan sosial, pengumpulan massa, saksi, ukuran dan karakteristik dapil, kebijakan dan mekanisme parpol, strategi dan gaya kampanye caleg, juga amplop ramah tamah untuk masyarakat/tokoh agar mendukung calon yang bersangkutan.

Mengutip CNBC Indonesia (24-8-2023), terdapat catatan dari LPM FE UI, bahwa modal untuk menjadi caleg cukup variatif. Untuk calon anggota DPR RI membutuhkan Rp1,15 miliar—Rp4,6 miliar, sedangkan calon anggota DPRD Provinsi Rp250 juta—Rp500 juta. Sementara itu menurut catatan Prajna Research Indonesia, calon anggota DPR RI Rp1 miliar—Rp2 miliar, calon anggota DPRD Provinsi Rp500 juta—Rp1 miliar, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota Rp250 juta—Rp300 juta. Nominal angka tersebut mungkin saja hanya batas minimal. Biaya lain yang tidak terduga, masih sangat mungkin terjadi.

Menilik biaya politik yang sangat tinggi ini, tidak heran jika hanya yang bermodal besarlah yang bisa bersaing dalam pemilu. Meski ada bantuan dana dari parpol, pastinya tidak semuanya. Capres/caleg yang bersangkutan tetap harus merogoh kantong pribadi. Dengan kata lain, orang yang bertarung dalam bursa pemilu harus orang kaya.

Menurut pakar psikologi politik UI Hamdi Muluk (Tempo, 2-10-2019), ada 63% anggota DPR periode 2019—2024 yang merangkap menjadi pengusaha. Kecenderungannya, katanya, pengusaha tertarik ke bidang legislatif karena melihat ada kesempatan bagi bisnisnya, yakni dari proyek-proyek APBN. Secara angka, dari 575 anggota DPR tadi, 262 orang di antaranya berlatar belakang sebagai pengusaha. Mereka memiliki saham, menjabat komisaris, hingga menduduki kursi direksi di 1.016 perusahaan. Bisnis mereka bergerak di sektor penyiaran, perdagangan umum, hingga industri ekstraktif.

“Kalau Mau Kaya, Jadilah Politisi!”

Mencermati komposisi anggota DPR tersebut, terlebih dengan mekanisme pemilu secara langsung, tidak heran jika komposisi pengusaha mendapat porsi besar sebab sistem pemilihan secara langsung jelas membutuhkan modal yang lebih besar dibandingkan sistem tidak langsung.

Di sisi lain, ada semacam postulat “kalau mau kaya, jadilah politisi!”. Hal ini menegaskan bahwa dengan menjadi politisi, mereka juga memiliki mekanisme tertentu untuk memperkaya diri, yang salah satunya melalui korupsi. Bayangkan saja, dengan besarnya kewenangan untuk menentukan anggaran sendiri, sebagian besar anggota DPRD misalnya, bisa menyiasati penyusunan APBD guna memperkaya diri. Dalam menyusun anggaran itu, tidak jarang mereka menabrak peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat.

Meluasnya praktik tersebut di DPRD terbukti jelas dari perubahan cara hidupnya. Sulit dibantah, dalam waktu singkat hampir semua anggota DPRD menjadi orang kaya baru (OKB). Mereka menjadi politisi hanya untuk meraup kekayaan. Mereka bahkan rela menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan itu. Padahal mereka adalah wakil rakyat, tetapi sayangnya tidak mengedepankan kepentingan rakyat. Mereka begitu enaknya menikmati korupsi di negeri yang masih banyak rakyat miskin. Astagfirullah!

Pembajakan Potensi Politik Pemuda

Sungguh, biaya tinggi demokrasi meniscayakan pembajakan potensi politik pemuda. Pemuda merasa “harus kaya” untuk meraih syahwat kekuasaan yang jauh lebih besar lagi. Politisi yang berlatar belakang aktivis gerakan pun tidak lagi dipandang perlu dan mumpuni. Pasalnya, meski mereka aktivis, tetapi jika mereka tidak punya modal maka tetap saja mereka akan terus terlabel sebagai politisi “peminta sumbangan”.

Nyata sudah, besarnya jumlah pemilih dari kalangan muda hanya sebatas legitimasi panggung demokrasi. Namun sejatinya, demokrasi hanya mementingkan jumlah kepala daripada isi pemikirannya. Begitu pula pada tokoh-tokoh muda di pucuk pimpinan parpolnya. Kepiawaian politik mereka sangat prematur, bahkan layak dipertanyakan untuk bisa menyelesaikan karut marut permasalahan negara. Ujung-ujungnya, mereka menjadi politisi hanya demi memperkaya diri.

Inilah ironi pemuda dalam sistem demokrasi. Peran politik mereka dalam demokrasi jelas-jelas diamputasi sebatas elektabilitas dalam rangka perolehan suara. Mereka dirangkul dan dilambungkan sosoknya atas nama peran politik. Namun peran menuju perubahan hakiki sungguh jauh panggang dari api. Terlebih dalam sistem sekuler kapitalisme, definisi “politik” adalah kekuasaan untuk kepentingan para kapitalis, bukan kemaslahatan rakyat.

Pemberdayaan Politik Pemuda yang Hakiki

Peran politik hakiki pemuda jelas butuh sistem Islam, alih-alih demokrasi yang penuh kesesatan. Dalam Islam, pemberdayaan politik pemuda akan menempatkan mereka sebagai agen perubahan, yakni memastikan berjalannya peran negara dalam mengurusi rakyat.

Hal itu sejalan dengan pandangan Islam, bahwa politik negara adalah mengatur urusan umat berdasarkan syariat Allah Taala. Kekuasaan (Khilafah) adalah satu-satunya metode sahih menerapkan kedaulatan di tangan syariat secara kafah. Karakter ini sangat jauh dari praktik demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan pemilik modal.

Pembekalan kader politik bagi pemuda dalam sistem Islam terfasilitasi melalui sistem pendidikan Islam dan proses pembinaan di luar pendidikan oleh partai-partai politik Islam ideologis. Mekanisme ini akan mencetak para kader politik muda yang mumpuni karena sosoknya padat dengan kekayaan pemikiran dan kepribadian Islam. Hasilnya, mereka siap menjadi pemimpin sekaligus uyyunul ummah (matanya umat), menuju peradaban umat terbaik.

Allah Taala berfirman, “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS Ali Imran [3]: 104).

Juga dalam ayat, “Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.” (QS Ali Imran [3]: 110). Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Share

One thought on “Pemuda di Pucuk Pimpinan Parpol, Akankah Bikin Perubahan yang Nampol?”

  1. pemuda yang paham islam, paham hak dan kewajiban nya sebagai bagian dari umat, turut peduli dan bergerak utk menyampaiakn islam sebagai pedoman kehidupan… ini yang layak disebut pemuda politisi sejati

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *