Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Impor beras menjadi “jalan ninja” bagi pemerintah untuk mengatasi naiknya harga beras akhir-akhir ini yang menembus rata-rata nasional hampir Rp15.000 per kg. Indonesia akan mengimpor beras dari Cina sebanyak satu juta ton untuk menambah pasokan cadangan beras pemerintah (CBP) 2024.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, keran impor beras dibuka karena terjadi penurunan produksi akibat kekeringan ekstrem El Nino. Penurunan produksi beras mencapai 5%. Arief menyatakan bahwa langkah impor tersebut merupakan penugasan langsung dari Presiden Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi memastikan akan kembali membuka opsi impor beras pada 2024. Menurut Jokowi, impor beras masih diperlukan untuk memastikan stok CBP di gudang Bulog aman hingga tahun depan. Impor beras juga dinilai sebagai upaya intervensi pemerintah untuk mengendalikan harga beras di pasaran. “Ini harus untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan (harga beras),” ujar Jokowi. (Tempo, 27-9-2023).
Lahan Berkurang
Impor diprediksi akan terus menjadi jurus pamungkas pemerintah kala harga beras melambung. Hal ini karena jumlah produksi beras dalam negeri stagnan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa selama 2018—2022, rata-rata produksi beras Indonesia cenderung stagnan di level 31,93 juta ton.
Produktivitas juga mentok di level 5,17 ton per hektare, padahal jumlah penduduk Indonesia bertambah sekitar 2,9 juta jiwa setiap tahunnya. Dengan demikian, akan selalu terjadi kekurangan stok beras. Seharusnya produksi beras meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, tetapi faktanya tidak demikian.
Alih fungsi lahan pertanian telah terjadi secara masif sehingga merugikan ketahanan pangan Indonesia. Alih fungsi lahan di Jawa kebanyakan dilakukan untuk kepentingan industri dan perumahan. Akibatnya, lahan pertanian kian tergerus. Bahkan lahan pertanian yang lokasinya strategis dan memiliki infrastruktur irigasi pun mengalami alih fungsi.
Luas baku lahan sawah secara nasional pada 2019 hanya tersisa 7,4 juta hektare. Adapun luas panen padi atau setara gabah kering giling (GKG) dalam 5 tahun terakhir stagnan pada rata-rata 10,71 juta hektare. Memang sudah ada aturan terkait larangan alih fungsi lahan pertanian yakni melalui UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tetapi tidak efektif menghentikan laju alih fungsi lahan.
Jika kita telisik, Kementan menargetkan produksi 55,42 juta padi setara gabah kering giling (GKG) pada tahun depan. Sedangkan selama 2018—2022, rata-rata produksi GKG memang sudah sekitar 55,5 juta ton atau setara rata-rata produksi beras sekitar 31 juta ton. Artinya, target produksi tahun depan tidak meningkat dari realisasi produksi 5 tahun terakhir. (Bisnis Indonesia, 27-9-2023).
Produksi beras dalam negeri tidak ada proyeksi peningkatan. Dengan kata lain, impor akan terus menjadi solusi instan andalan pemerintah.
Rezim Pro Oligarki
Tidak adanya azam pemerintah untuk meningkatkan produksi beras, menunjukkan tidak adanya keberpihakan pemerintah pada petani dan rakyat. Dengan kurangnya produksi lokal, stok beras akan selalu kurang dan otomatis memicu kenaikan harga beras hingga masyarakat pun “menjerit”.
Barulah pada kondisi yang sudah sulit tersebut, pemerintah mempunyai alasan untuk impor. Seolah-olah, “Pemerintah terpaksa harus impor agar harga beras turun.” Siklusnya selalu demikian, baik tahun ini maupun tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah sendiri memang tidak pernah menargetkan untuk meningkatkan produksi lokal, jadi impor tersebut memang sudah didesain untuk dilakukan.
Kebijakan pemerintah yang lebih suka impor daripada memajukan pertanian dalam negeri ini hanya menguntungkan para oligarki, yaitu para pengusaha importir yang punya hubungan dekat dengan penguasa sehingga mendapatkan tender impor. Wewenang membuka atau menutup pintu impor memang ada di tangan pemerintah, tetapi pelaku impornya adalah pengusaha importir.
Dari keputusan impor oleh pemerintah inilah para importir tersebut mendapatkan cuan dalam jumlah besar, karena jumlah yang diimpor mencapai satu juta ton. Alhasil, mereka berpesta pora di atas penderitaan rakyat. Cuan tersebut merupakan kompensasi atas dukungan finansial para oligarki terhadap pejabat yang berkuasa. Atas jasa para oligarki itulah, para pemimpin tersebut bisa menduduki kursi kekuasaan.
Jika pemerintah terus saja membuat kebijakan yang pro pada oligarki, bisa dipastikan kemelut seputar beras akan terus terjadi setiap tahun. Ini adalah kebijakan yang zalim. Demi mengamankan dukungan oligarki baginya, oknum penguasa tertentu mengorbankan rakyatnya.
Swasembada Beras dan Liberalisasi Pangan
Indonesia bisa mewujudkan swasembada beras. Dahulu Indonesia pernah mengalami swasembada beras pada 1984, bahkan bisa menyumbang 100.000 ton beras untuk rakyat Afrika. Sayangnya, swasembada beras ini hanya bertahan selama lima tahun.
Seiring dengan minimnya riayah pemerintah pada sektor pertanian, produksi beras lokal makin tidak mencukupi kebutuhan penduduk. Bukannya bersegera membenahi pertanian dalam negeri, pemerintah justru meratifikasi regulasi internasional yaitu Agreement on Agriculture WTO. Terjadilah liberalisasi sektor pertanian secara radikal. Pertanian dan nasib petani Indonesia diserahkan kepada mekanisme pasar bebas.
Perjanjian itu mengharuskan Indonesia meliberalisasi pasar komoditas pangannya, menghapus hambatan tarif dan hambatan lainnya, serta mencanangkan swastanisasi pangan. Akibatnya, pangan hanya dipandang sebagai komoditas yang harganya boleh naik turun mengikuti pergerakan pasar. Liberalisasi pangan ini adalah pandangan khas kapitalisme yang rusak dan zalim sehingga harus dihentikan demi kemaslahatan rakyat.
Solusi Islam
Sejatinya, pangan adalah kebutuhan dasar manusia. Sabda Rasulullah saw.,
مَنْ أصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا في سربِهِ، مُعَافَىً في جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا
“Siapa di antara kalian yang berada pada waktu pagi dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, sehat jasmaninya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan seluruh dunia ini telah diberikan kepadanya.” (HR Tirmidzi dan Ibnu Majah).
Negara sebagai institusi politik yang bertugas melakukan pengurusan urusan rakyat (riayah syu’unil ummah) wajib menjamin pemenuhan kebutuhan pangan bagi rakyatnya. Islam mewajibkan penguasa (khalifah) untuk memastikan tiap-tiap individu rakyat bisa tercukupi kebutuhan pangannya secara layak. Khilafah tidak hanya wajib memastikan stok pangan aman, tetapi juga memastikan rakyat bisa memperolehnya dengan harga yang terjangkau.
Di dalam kitab Al-Nizham al-Iqtishadi disebutkan bahwa Khilafah harus mewujudkan swasembada penuh dalam komoditas yang penting bagi rakyat. Beras, gandum, jagung, kedelai, dan daging merupakan sebagian komoditas penting tersebut. Oleh karenanya, Khilafah akan mengoptimalkan pertanian dan membangun industri di dalam negeri sehingga kebutuhan pangan bisa tercukupi secara mandiri, tanpa impor sedikit pun.
Terkait swasembada beras, Khilafah tidak hanya menargetkan tercukupinya kebutuhan dalam negeri, tetapi juga ketahanan pangan pada masa depan untuk mengantisipasi paceklik seperti El Nino dan sekaligus terwujudnya stabilitas harga.
Beberapa langkah Khilafah untuk mewujudkannya adalah sebagai berikut.
1. Ekstensifikasi lahan dengan membuka lahan baru dan menghidupkan lahan tidur atau mati.
2. Intensifikasi pertanian dengan metode pertanian terbaru.
3. Optimalisasi produksi dengan penggunaan benih terbaik, alat pertanian tercanggih, dan pupuk terbaik.
4. Membangun infrastruktur untuk mendukung pertanian, misalnya terkait penyediaan air irigasi.
5. Membangun industri yang mengolah hasil pertanian.
6. Memberi bantuan bagi petani baik berupa lahan, benih, alat produksi, maupun edukasi teknik pertanian.
7. Melarang dan mencegah asing turut campur dalam pengaturan pangan dalam negeri.
Dengan mekanisme tersebut, permasalahan gonjang-ganjing beras akan teratasi, bahkan Khilafah bisa memberikan bantuan pangan pada negara yang sedang membutuhkan sebagaimana dulu Khilafah Utsmaniyah membantu Irlandia. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

di pelajaran sekolah sudah tertulis. intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan si si si yang lain. tapi swasembada belum juga terjadi. sistem politik negeri ini si yang tidak memihak si petani.