Penulis: Chusnatul Jannah
Muslimah News, OPINI — Meski ditolak publik, IKN tetap go public. Pemerintah membuka investasi asing dan menggaet swasta untuk bekerja sama membangun IKN. Hasilnya, kucuran dana sebesar Rp20 triliun dari 10 perusahaan milik taipan ternama siap meluncur.
Sepuluh investor tersebut dipimpin oleh Agung Sedayu Group, beranggotakan Salim Group, Sinarmas, Pulau Intan, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, Astra Group, Kawan Lama Group, dan Alfamart group. Selain itu, beberapa investor lain turut terlibat di dalam proses pembangunan sektor perhotelan, shopping mall, rumah sakit, pendidikan, dan perkantoran seperti Pakuan, Marriott, Jambuluwuk, Vasanta, Hermina, dan Jakarta Intercultural School.
Sebelumnya, Jokowi telah menawarkan 300 paket investasi senilai US$2,6 miliar atau setara Rp38,68 triliun (kurs Rp14.880 per dolar AS) dalam bidang perumahan, transportasi, energi, teknologi, dan lainnya. Untuk siapakah sesungguhnya proyek ini? Negara memanjakan investor dengan berbagai kemudahan. Salah satunya ialah investor dapat menguasai HGU sampai dua siklus dengan jangka waktu maksimal hingga 190 tahun. Pemerintahan Jokowi selalu mengeklaim proyek IKN adalah untuk kepentingan rakyat. Rakyat manakah yang dimaksud?
Merugikan Rakyat
Dalam kucuran Rp20 triliun tersebut, Agung Sedayu Grup yang dikepalai Sugianto Kusuma alias Aguan berencana membangun sejumlah tempat hiburan di proyek IKN. Bos grup properti Agung Sedayu yang dikenal sebagai “Raja Sembilan Naga Indonesia” itu akan menggarap sejumlah proyek di sektor hiburan dan bidang lainnya. Proyek yang dimaksud ialah hotel, mal, tempat hiburan, dan sebagian ruang terbuka hijau.
Pemerintah merasa bergembira karena tujuan mereka menarik investor sebanyak-banyaknya ke IKN telah tercapai. Inikah yang dimaksud kepentingan rakyat? Pada saat negara memberikan HGU hingga 190 tahun kepada investor, rakyat harus ketar-ketir dengan lahan mereka yang menjadi sasaran proyek IKN.
Posisi mereka yang lemah secara hukum memudahkan pemerintah mengusir atau merelokasi masyarakat adat di sana dengan ganti rugi minimal. Sekadar diketahui, total luas lahan yang dibutuhkan sekitar 256.000 hektare. Sebagian besarnya adalah kawasan hutan dan sebagian lainnya adalah kawasan lahan milik masyarakat adat.
Mengutip Tempo (20-9-2023), berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria, selama ini telah terjadi 1.289 konflik agraria yang dipicu penerbitan HGU dan masyarakat hampir selalu berada di posisi tertekan.
Bagaimana hal ini disebut untuk kepentingan rakyat jika pada faktanya rakyat malah terpinggirkan, bahkan terusir dari tanah leluhurnya. Tanah tersebut menjadi tempat tinggal dan tempat untuk menggantungkan hidup mereka. Cukuplah konflik Rempang, Wadas, dan Pulau Komodo menjadi saksi bisu represifnya pemerintah melakukan relokasi atau lebih tepatnya mengusir warga dengan berdalih proyek pembangunan negara. Tidak menutup kemungkinan konflik tersebut juga akan dialami masyarakat yang lahannya masuk kawasan IKN.
Ini baru berbicara tentang kemudahan HGU yang pemerintah berikan kepada para investor. Dampaknya sudah terlihat di depan mata. Lalu bagaimana dengan kemudahan lainnya?
“Bau Asing“ IKN
Sejak perencanaannya, “bau asing” dalam proyek IKN sudah begitu menyengat. Proyek senilai Rp466,9 triliun tersebut tidak mungkin semuanya berasal dari APBN. Jelas proyek ini membutuhkan suntikan dana yang sangat besar. Untuk memenuhi dana tersebut, pemerintah menggandeng swasta dan investor. Oleh karenanya, jangan heran jika luapan kegembiraan penguasa sangat tampak ketika ada banyak investor yang tertarik menanamkan modalnya dalam proyek IKN. Ibarat lebah yang mengisap nektar bunga, IKN seperti makanan lezat yang siap disantap para investor asing.
Alih-alih demi rakyat, barang kali yang dimaksud “rakyat” ialah rakyat kapitalis alias swasta dan investor asing. Andai kata IKN sudah resmi sebagai ibu kota negara, milik siapakah sesungguhnya ibu kota tersebut? Sementara itu, dari perencanaan hingga proses pembangunan fasilitas dan gedung-gedung di sana semuanya berasal dari pendanaan investasi. Dengan demikian, IKN tidak lebih dari proyek kapitalis membangun raksasa bisnis mereka dalam kamuflase proyek negara.
Negara memfasilitasi, asing mengeksekusi. Layaknya simbiosis mutualisme, negara merasa diuntungkan dengan iming-iming ibu kota masa depan dengan segala kecanggihannya, asing lebih diuntungkan lagi atas penguasaan bisnis mereka dalam proyek IKN.
Bagaimana dengan rakyat? Rakyat hanya akan menjadi korban kepongahan penguasa dan keserakahan para kapitalis. Pembangunan yang didasari pada investasi asing sesungguhnya menyimpan bahaya besar, yakni penjajahan ekonomi di segala bidang yang dapat melemahkan kedaulatan negara. Negara akan mudah disetir sesuai kepentingan kapitalis/asing.
Jika kita telaah dan menarik kesimpulan dari kebijakan penguasa yang memberi kemudahan investasi. Model investasi di Indonesia tidak jauh dari empat hal ini, yakni: (1) Dijamin APBN; (2) Bebas Pajak; (3) Tenaga kerja murah; (4) Konsesi lahan hingga ratusan tahun. Inilah yang disebut penjajahan dan perbudakan modern.
Pandangan Islam
Islam tidak antiinvestasi. Islam membolehkan investasi dengan tiga syarat yang sangat ketat. Pertama, investasi asing tidak boleh dalam ranah kepemilikan umum seperti pengelolaan SDA, kawasan hutan, dan segala harta milik umum yang mengandung deposit yang banyak dan terkategori kebutuhan pokok atau kebutuhan hidup rakyat.
Kedua, investasi tidak boleh mengandung unsur riba, baik bunga utang, kontrak karya, atau kerja sama yang bertentangan dengan syariat Islam.
Ketiga, investasi asing tidak boleh menjadi sarana terciptanya penjajahan ekonomi.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga harus berpegang pada prinsip Islam, di antaranya:
Pertama, prioritas pembangunan adalah sarana publik dan fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan jalan, gedung sekolah, rumah sakit, distribusi air bersih, penyaluran listrik hingga pelosok desa, dan sebagainya.
Kedua, pembiayaan infrastruktur tidak boleh dengan utang luar negeri dan investasi asing. Investasi asing akan menjadi jalan bagi kapitalis mendominasi dan menjajah suatu negeri. Oleh karena itu, syariat Islam melarang negara membiayai pembangunan fasilitas dan layanan publik dengan utang dan investasi asing. Khilafah memiliki instrumen pembiayaan dari pos pemasukan baitulmal berupa hasil pengelolaan tambang dan SDA, harta ganimah, fai’, kharaj, jizyah, usyur, dan sebagainya.
Khatimah
Sebanyak apa pun kucuran dana investasi yang meluncur hanya akan membuat negeri ini jadi bancakan dalam proyek-poyek negara. Penguasa yang lahir dari sistem kapitalisme tidak lebih sekadar batu loncatan bagi kapitalis/asing untuk memenuhi tujuan dan kepentingan mereka. Kebaikan dan manfaat apa yang didapat rakyat dengan penerapan ideologi kapitalisme ini? Nihil.
Rakyat terus menjadi korban keserakahan dan keganasan ideologi ini. Hak rakyat dirampas, kekayaan alam dirampok, dan negara digarong dengan dalih kebebasan kepemilikan. Hanya Islam tumpuan harapan agar negeri ini dapat terbebas dari penjajahan politik ekonomi kapitalisme. Wallahualam bissawab. [MNews/Rgl]
