[Kabar] Jual Beli Konten Dewasa di Kampus, Aktivis: Bukti UU TPKS Gagal Mencegah Kekerasan Seksual

[Kabar] Jual Beli Konten Dewasa di Kampus, Aktivis: Bukti UU TPKS Gagal Mencegah Kekerasan Seksual

Muslimah News, NASIONAL — Beberapa waktu lalu viral informasi soal dugaan jual beli video syur mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo di media sosial.

Diketahui bahwa sebuah akun membagikan tangkapan layar akun @UNSfess berisi tangkapan layar soal dugaan jual beli konten dewasa oleh pengguna Instagram @UNS_Scandal.

Akun tersebut membeli video dewasa yang diperankan oleh mahasiswa UNS. Berdasarkan percakapan itu tertulis harga per video. Apabila video tersebut anak UNS, maka dibeli dengan harga Rp50 ribu. Jika video tersebut anak UNS beserta identitas maka dibeli Rp100 ribu.

Gagal

Aktivis mahasiswi Najway Azka ar-Robbaniy, S.Psi. menilai, fakta jual beli konten dewasa membuktikan UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) gagal mencegah kekerasan seksual.

“Jual beli konten dewasa di kampus jelas menambah deretan bukti bahwa UU TPKS sebagai solusi sekuler liberal gagal mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual, alih alih menghapuskannya secara fundamental,” ungkapnya kepada MNews, Sabtu (23-9-2023).

Menurutnya, kegagalan ini niscaya sebab dalam pandangan UU TPKS pada ayat (1) poin d hanya memberi batasan tindak pidana kekerasan seksual dengan perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban.

“Frasa ini berbahaya bagi umat. Mengapa? Karena hari ini disamping banyak konten eksploitasi seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban, lebih banyak lagi konten seksual yang dijualbelikan dan disebarkan karena disetujui atau dengan kehendak korban,” jelasnya.

Logikanya, sambungnya, tidak mungkin ada konten asusila, kecuali yang melakukannya telah setuju hal tersebut dilakukan, baik dengan pasangannya maupun bukan, serta didokumentasikan oleh dirinya ataupun orang lain.

“Jika dengan kehendak korban, maka konten tersebut sah dibuat dan aktivitasnya tidak melanggar hukum, asalkan tidak melanggar UU ITE,” imbuhnya.

Merusak

Najway menilai, pandangan sexual consent (persetujuan seksual-red.) ala Barat inilah yang secara nyata sedang merusak norma seksual yang ada di negeri ini, seolah-olah kekerasan terjadi hanya jika korbannya tidak setuju, sebaliknya jika pelaku suka sama suka atau setuju, hal ini tidak bisa dijadikan delik aduan.

“Selain itu, hari ini konten seksual sangat mudah didapatkan melalui media informasi elektronik karena tidak terdapat pengaturan tegas mengenai apa yang harus disensor atau tidak,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, media utama masyarakat berupa televisi yang terus mempertontonkan konten seksual berupa aktivitas pacaran anak muda maupun para bintang yang menunjukkan keindahan tubuh pun tidak dilarang.

“Alhasil masyarakat secara tidak langsung diajarkan mengonsumsi hal-hal berbau seksual di dalamnya,” imbuhnya.

Oleh karena itu, ia menjelaskan, apabila umat tidak menundukkan pandangan karena keimanan, maka ia akan sulit mengontrol dorongan seksual di dalam dirinya dan mencari pelampiasan pada konten seksual lainnya.

“Media internet hingga kini juga seolah tidak bisa memfilter konten asusila baik yang berada di Instagram, Twitter, YouTube, Telegram dan masih banyak lagi. Apalagi, konten adegan dewasa hanya diberikan imbauan usia pengakses konten, yang malah dapat menjadi kode bagi para penikmatnya,” sesalnya.

Islam

Menurut Najway, ini berbanding terbalik dengan sudut pandang Islam. “Sebagai sebuah world view (pandangan hidup-red.) Islam memiliki fikrah (konsep-red.) dan thariqah (metode-red.) untuk menyelesaikan seluruh persoalan kehidupan manusia secara detail dan menyeluruh,” tegasnya.

Islam, ungkapnya, memiliki konsep dalam mencegah, menangani, melindungi, melaksanakan penegakan hukum, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan menjamin ketidakterulangan kekerasan seksual.

“Di antaranya dengan cara menanamkan pada kurikulum pendidikan formal dan pendidikan nonformal bahwa kecenderungan seksual adalah potensi hidup yang diberikan Allah kepada manusia dengan tujuan spesifik, yaitu melangsungkan keturunan, sehingga hubungan seksual hanya boleh dilakukan dalam pernikahan yang sah,” bebernya.

Ia melanjutkan, selain tujuan dan cara ini, maka Islam menganggapnya sebagai perbuatan melanggar hukum dan akan diberikan sanksi.

“Mindset ini jelas akan memudahkan umat memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menjalankan aktivitas seksual,” tukasnya.

Jika mindset tentang seksualitas hanya boleh ditujukan untuk melestarikan keturunan, terangnya, maka tidak boleh bertujuan hanya menikmati unsur seksualitas.

“Rangsangan seksual yang akan berdampak pada penyimpangan penyaluran aktivitas seksual akan dicegah oleh negara dengan menerapkan aturan terkait sistem pergaulan pria wanita,” jelasnya.

Di antara aturan itu, terangnya, mengatur dua kehidupan, yaitu kehidupan khusus (bersama mahram-red.) dan umum (bersama nonmahram-red.), menutup aurat bagi laki-laki, dan kewajiban menggunakan hijab syar’i bagi wanita muslimah, mengatur kehidupan laki-laki dan perempuan yang asalnya terpisah, kecuali pada perkara yang dibolehkan syarak, seperti pernikahan, muamalah, ta’awun, jual beli, pendidikan, kesehatan, serta menyediakan fasilitas umum yang menjaga kesucian laki-laki maupun perempuan.

“Dalam Islam, negara harus tegas menghapus dan melarang serta tidak meloloskan konten yang melanggar syariat agar masyarakat terjaga fitrah seksualnya,” tambahnya.

Apabila seluruh komponen di atas telah dijalankan,lanjutnya, dan masih ada yang melakukan pelanggaran, maka akan diberi sanksi tegas kepada semua pihak yang terlibat tindakan asusila.

“Pembuat konten asusila berupa hubungan seks yang berstatus telah menikah akan dikenakan sanksi zina muhson, yakni dirajam. Bagi pembuat konten asusila berupa hubungan seks yang belum menikah akan dikenakan sanksi zina ghairu muhson, yakni dicambuk seratus kali cambukan. Keduanya dilakukan di hadapan umum agar kaum muslimin merasa jera dan tidak ingin mengikuti perbuatan serupa,” urainya.

Sedangkan pihak selain pembuat konten,sambungnya, akan diberikan sanksi ta’zir sesuai dengan keputusan khalifah.

“Pengaturan sempurna yang didasarkan pada perintah Allah Swt. dalam Al-Qur’an maupun hadis tersebut hanya akan dapat diterapkan oleh institusi negara yang berasaskan Islam, yakni Khilafah Islamiah. Tidak akan terjadi lagi dan terus berulang sebagaimana solusi yang selama ini lahir dari asas sekularisme liberalisme sebagaimana UU TPKS maupun UU serupa lainnya,” pungkasnya. [MNews/IA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *