BBM Naik Lagi, Kapan Kebijakan ini Berhenti?

BBM Naik Lagi, Kapan Kebijakan ini Berhenti?

Penulis: Chusnatul Jannah

Muslimah News, OPINI — Baru saja usulan BBM bersubsidi jenis Pertalite ingin dihapus pada 2024. Kini, harga BBM nonsubsidi naik per 1 September 2024. Penyesuaian harga tersebut dilakukan dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui SPBU.

Kenaikan harga BBM nonsubsidi yang dimaksud ialah jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite. Harga BBM Pertamax naik Rp900 menjadi Rp13.300 per liter dari sebelumnya Rp12.400 per liter per liter untuk wilayah Jabodetabek. Harga BBM Pertamax Turbo naik Rp1.500 menjadi Rp15.900 per liter dari sebelumnya Rp14.400 per liter untuk wilayah Jabodetabek.

Harga BBM Pertamina Dex naik Rp2.550 menjadi Rp16.900 per liter dari sebelumnya Rp14.350 per liter untuk wilayah Jabodetabek. Harga BBM Dexlite juga naik Rp2.400 menjadi Rp16.350 per liter dari sebelumnya Rp13.950 per liter untuk wilayah Jabodetabek.

Sedangkan untuk harga BBM jenis Pertalite dan Pertamina BioSolar tidak mengalami perubahan atau tetap. Rinciannya, Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Pertamina BioSolar di angka Rp6.800 per liter. (Liputan 6, 4-9-2023). Kebijakan menaikkan BBM sepertinya sudah menjadi tabiat penguasa demokrasi. Kapankah kebijakan ini berhenti?

Imbas Kenaikan BBM

Meski penyesuaian harga BBM adalah jenis nonsubsidi, tetap saja kenaikan tersebut akan berimbas pada perekonomian rakyat. Menanggapi kebijakan tersebut, tiga catatan di bawah ini semestinya menjadi koreksi bagi penguasa.

Pertama, dampak kenaikan BBM nonsubsidi memang tidak secara langsung kepada rakyat kecil. Hanya saja kita patut menduga, apakah kebijakan ini dalam rangka uji coba pengondisian ekonomi atas usulan penghapusan Pertalite yang sedang dikaji Pertamina dan pemerintah? Dalam usulan tersebut, Pertalite direncanakan diganti dengan BBM jenis Pertamax Green 92. Ini artinya, harga Pertamax dan Pertalite kemungkinan tidak sama.

Dengan pengondisian awal penyesuaian harga Pertamax, mungkinkah pemerintah berkehendak agar rakyat tidak kaget dengan perubahan harga atas usulan tersebut? Kemungkinan ini bisa saja terjadi, mengingat sejauh ini pemerintahan Jokowi dalam dua periode ini sudah tujuh kali menaikkan harga BBM baik bersubsidi maupun nonsubsidi.

Kedua, ganti Kepmen, ganti harga, begitu mudahnya menetapkan kebijakan dengan mengubah aturan. Ini mengindikasikan bahwa kebijakan bisa berubah jika aturan diubah. Demikianlah, sistem kapitalisme demokrasi meniscayakan hal ini karena aturan dibuat sesuai kehendak dan kepentingan yang berkuasa. Kenaikan BBM hanya akan terhenti manakala sistem kapitalisme tidak lagi diterapkan dalam mengatur kehidupan.

Ketiga, pengguna Pertamax adalah bagian dari rakyat. Terlepas dari kemampuan finansialnya, rakyat mana pun berhak menikmati BBM murah. Minyak adalah kekayaan alam milik umum, siapa pun, baik orang kaya atau miskin, berhak mengaksesnya dengan murah, bahkan gratis.

Namun, sistem pemerintahan model kapitalisme mustahil memberi harga BBM secara murah atau gratis. Ini karena paradigma kepemimpinan kapitalisme selalu mempertimbangkan untung dan rugi dalam menetapkan kebijakan. Hubungan penguasa dengan rakyatnya ibarat penjual dan pembeli.

Pengelolaan Migas dalam Islam

Fenomena kenaikan harga BBM yang kerap kali merugikan rakyat tidak akan pernah terjadi dalam sistem kepemimpinan Islam. Ini karena Islam menetapkan pengelolaan migas dalam prinsip-prinsip berikut.

Pertama, migas adalah kekayaan milik umum. Ini segala sesuatu yang sifat kepemilikan harta milik umum tidak boleh dikuasai individu, swasta, asing, ataupun korporasi. Negara bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan hingga pendistribusiannya.

Hasil pengelolaan migas tersebut harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk harga BBM murah, bahkan gratis. Negara boleh memberi harga BBM kepada rakyat sebatas sebagai ganti operasional semata, bukan bertujuan untuk bisnis dan mencari keuntungan. Negara juga boleh memberikan BBM secara gratis selama pemasukan baitulmal mencukupi kebutuhan tersebut.

Kedua, hubungan penguasa dengan rakyat dalam Khilafah adalah ibarat penggembala dengan gembalaannya. Sebagaimana tugas penggembala, ia harus merawat dan mengurusi setiap keperluan gembalaannya. Tugas penguasa adalah melayani dan mengurusi setiap kebutuhan rakyat. Artinya, negara wajib memenuhi kebutuhan pokok rakyat dengan baik, seperti kemudahan mendapatkan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan hajat publik lainnya semisal BBM.

Ketiga, tidak ada tujuan komersialisasi BBM seperti halnya pengelolaan BBM dalam kapitalisme. Dalam Khilafah, pengelolaan migas dan harta milik umum lainnya murni dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan rakyat. Negara tidak boleh berjual beli dengan harta rakyat.

Khatimah

Dengan pengelolaan migas yang sesuai tuntunan Islam akan memberikan kemudahan tersedianya kebutuhan BBM. Dengan kepemimpinan sistem Islam secara kafah, negara dapat menjalankan perannya sebagai raa’in dengan totalitas, tanpa tercampuri kepentingan tertentu. [MNews/Gz]

Share

One thought on “BBM Naik Lagi, Kapan Kebijakan ini Berhenti?”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *