Golden Visa, Privilese untuk Asing

Golden Visa, Privilese untuk Asing

Penulis: Nida Alkhair

Muslimah News, OPINI — Golden visa, istilah yang menggambarkan keistimewaannya. Faktanya bagaimana? Memang seistimewa itu. Golden visa adalah kebijakan baru pemerintah yang memberikan hak istimewa (privilese) bagi investor. 

Golden visa hanya bisa dimiliki oleh warga negara asing (WNA) yang berinvestasi di Indonesia dengan jumlah tertentu. Pemegang visa ini mendapatkan keistimewaan berupa izin tinggal selama 5 atau 10 tahun tanpa harus bolak-balik mengurus izin tinggal ke imigrasi. 

Kebijakan golden visa ini berlaku setelah Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) 22/2023 tentang Visa dan Izin Tinggal dan Peraturan Menteri Keuangan 82/2023 yang disahkan 30 Agustus 2023. Tujuannya adalah untuk menarik investasi. “Golden visa adalah visa yang diberikan sebagai dasar pemberian izin tinggal dalam jangka waktu 5 hingga 10 tahun dalam rangka mendukung perekonomian nasional,” ungkap Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim (Tirto, 3-9-2023).

Silmy menjelaskan, pemegang golden visa bisa menikmati sejumlah manfaat eksklusif, yaitu jangka waktu tinggal lebih lama, kemudahan keluar dan masuk Indonesia, juga efisiensi karena tidak perlu mengurus izin tinggal terbatas (ITAS) ke kantor imigrasi. 

Syarat untuk mendapatkan izin tinggal selama lima tahun adalah WNA dengan status investor perorangan yang akan mendirikan perusahaan di Indonesia dengan besaran investasi 2,5 juta dolar AS (setara Rp38 miliar). Sedangkan syarat untuk izin tinggal selama 10 tahun, nilai investasinya sebesar 5 juta dolar AS (setara Rp76 miliar). 

Adapun golden visa bagi investor korporasi, disyaratkan menanamkan investasi sebesar 25 juta dolar AS (setara Rp380 miliar). Perusahaan yang berinvestasi dengan nilai tersebut akan mendapatkan golden visa dengan masa tinggal lima tahun bagi direksi dan komisarisnya. Sedangkan untuk nilai investasi sebesar 50 juta dolar AS akan diberikan lama tinggal 10 tahun. 

Sementara itu, investor asing perorangan yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia, wajib menempatkan dana senilai 350 ribu dolar AS (setara Rp5,3 miliar) untuk mendapatkan golden visa 5 tahun. Sedangkan untuk mendapatkan golden visa 10 tahun, dana yang harus ditempatkan sebesar 700 ribu dolar AS (setara Rp10,6 miliar). 

Bahaya Golden Visa

Golden visa telah diterapkan di beberapa negara seperti AS, Jerman, Italia, Spanyol, Irlandia, Kanada, Uni Emirat Arab, dan Selandia Baru. Kebijakan ini dianggap menguntungkan bagi Indonesia karena akan menarik lebih banyak investasi asing ke dalam negeri. Meski demikian, golden visa sebenarnya merugikan dan bahkan membahayakan. 

Pemberian golden visa merupakan kebijakan yang tidak adil dan diskriminatif karena orang yang memiliki banyak uang akan memperoleh hak istimewa untuk tinggal, bekerja, dan berusaha di Indonesia. Selain itu, pemberian fasilitas khusus melalui golden visa berisiko mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan izin tinggal dan berusaha, peningkatan kasus korupsi, pengemplangan pajak, dan pencucian uang. Beberapa negara Eropa yang pernah menerapkan golden visa, seperti Hongaria, Inggris, Bulgaria, dan Portugal, kini justru menghentikannya.

Adapun terkait masuknya investasi asing ke Indonesia, hal tersebut tidak akan berdampak pada masyarakat luas. Selama ini, derasnya investasi tidak berkorelasi dengan penciptaan lapangan kerja bagi rakyat. Berdasarkan data Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi kuartal I-2023 mencapai Rp328,9 triliun, tetapi hanya menyerap tenaga kerja sebanyak 384.892. Jika kita runut, sejak 2019 penyerapan tenaga kerja dari realisasi investasi memang tidak pernah mencapai jutaan tenaga kerja. (CNBC Indonesia, 28-4-2023). 

Data Kementerian Investasi/BKPM juga menunjukkan bahwa ada peningkatan investasi yang signifikan dari 2013 ke 2021, tetapi rasio serapan tenaga kerja justru menyusut (Kumparan, 10-1-2023). Dengan demikian, tampak bahwa golden visa adalah kebijakan yang hanya mengistimewakan dan menguntungkan orang asing, tetapi tidak memberikan kemaslahatan bagi rakyat Indonesia. 

Investasi dalam Islam

Investasi (istitsmar) merupakan aktivitas pengembangan harta yang secara pokok dibolehkan dalam Islam.

Allah Swt. berfirman, “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada setiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS Al-Baqarah: 268).

Namun, kegiatan investasi yang dilakukan oleh seorang muslim wajib terikat pada syariat Islam. Negara di dalam Islam (Khilafah) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa investasi berjalan sesuai aturan Islam. Khilafah wajib menerapkan syariat Islam secara kafah, termasuk dalam hal investasi. Selain itu, Khilafah juga wajib mengawasi pelaksanaan investasi tersebut. Rasulullah saw. dan khulafa telah mencontohkan untuk mengawasi kegiatan perdagangan di pasar.

Khilafah juga akan mengelola harta milik umum dan milik negara secara optimal dan amanah sehingga manfaatnya dirasakan sebesar-besarnya untuk rakyat. Harta milik umum dan milik negara haram diserahkan kepada swasta, termasuk swasta asing, meski dengan dalih investasi.

Jika pengelolaan harta milik umum jatuh ke tangan swasta, termasuk investor asing, akan menyebabkan terjadinya berbagai bahaya, yaitu konsentrasi harta milik umum kepada korporasi bermodal besar, investor asing akan melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah tenaga kerja dan memangkas gaji mereka, dan peran negara dalam pemenuhan kebutuhan publik akan makin rendah. 

Alat Penjajahan

Ada dua alat penjajahan ekonomi yang digunakan negara kapitalis, yaitu utang dan investasi. Melalui investasi, negara penjajah (AS, Eropa, Cina, dll.) mampu meraup keuntungan yang luar biasa besar dari pengelolaan SDA milik rakyat Indonesia. Oleh karenanya, negara tidak boleh memberi jalan bagi masuknya investasi asing di sektor milik umum. 

Adapun investasi asing di sektor harta milik individu, akan didasarkan pada status kewarganegaraan pelaku investasi. Jika berasal dari negara yang tengah berperang dengan Khilafah (kafir muhariban fi’lan), tidak boleh ada hubungan dagang (investasi) dengan Khilafah. Adapun jika investor tersebut berasal dari negara yang tidak sedang berperang dengan Khilafah, dibolehkan berinvestasi sepanjang sesuai syariat Islam. 

Islam membolehkan investasi dengan beberapa syarat. Pertama, investasi asing tidak boleh masuk dalam pengelolaan SDA milik umum, kebutuhan pokok rakyat, atau kebutuhan hidup orang banyak. Kedua, investasi asing tidak boleh mengandung riba. Ketiga, investasi asing tidak boleh menjadi jalan terciptanya penjajahan ekonomi dan monopoli ekonomi.

Demikianlah pengaturan investasi dalam Khilafah sehingga menghasilkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Share

One thought on “Golden Visa, Privilese untuk Asing”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *