Mengentaskan Kemiskinan dengan Menaikkan Anggaran, Target Ambisius Penguasa, Rakyat Dapat Apa?

Mengentaskan Kemiskinan dengan Menaikkan Anggaran, Target Ambisius Penguasa, Rakyat Dapat Apa?

Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.

Muslimah News, OPINI — Rumit sekali upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pasalnya, tingkat kemiskinan negeri masih tinggi, ditengarai antara lain karena sejumlah program yang tidak tepat sasaran. Salah satu yang dianggap sebagai parameter keseriusan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan adalah alokasi anggaran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa anggaran perlindungan sosial (perlinsos) tahun depan dialokasikan sebesar Rp493,5 triliun dalam RAPBN 2024. Angka ini meningkat 12,4% dibandingkan outlook 2023 (Rp439,1 triliun).

Secara umum, anggaran tersebut digunakan untuk program bantuan sosial (seperti PKH dan bansos pangan sembako), bantuan iuran JKN, beasiswa (PIP dan KIP), dana siap pakai bencana, subsidi BBM, dan subsidi LPG tabung 3 kg, subsidi bunga KUR, serta BLT Desa.

Namun, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa anggaran pengentasan kemiskinan 2022 sebanyak Rp500 triliun yang disebar ke berbagai kementerian dan lembaga di Tanah Air, tidak efektif. Menurutnya, para birokrat lebih sibuk melakukan rapat dan studi banding daripada melakukan pengentasan kemiskinan.

Jika demikian, mengapa pemerintah masih menaikkan alokasi anggaran untuk mengentaskan kemiskinan?

Target Ambisius?

Ekonom dari Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengatakan, penanggulangan kemiskinan tidak dapat diraih sekadar dengan kenaikan anggaran. Hal demikian hanya mengejar target ambisius 2024, tidak akan banyak berubah karena program tersebut lebih bersifat “bagi-bagi uang”.

Lewat anggaran perlinsos, ada 22 program pengentasan kemiskinan. Sebagian berbentuk uang tunai yang ditransfer ke rekening masyarakat miskin; sebagian lagi berbentuk barang, bantuan modal usaha, bantuan dana pendidikan, dll. Namun, yang menjadi keluhan Menteri PANRB Abdullah adalah bahwa total anggaran 2022 kebanyakan tersedot untuk program rapat atau seminar di hotel dan sebatas studi banding.

Lantas, apa yang masyarakat dapatkan dari puluhan program pengentasan kemiskinan dengan naiknya anggaran setiap tahun? Jelas ada yang salah pada cara pandang pemerintah tentang kemiskinan. Alih-alih menyolusi, cara pandang kapitalisme yang dipakai justru membuka pintu-pintu korupsi.

Akar masalah kemiskinan sesungguhnya adalah akibat penerapan sistem kapitalisme. Wajar jika publik menganggap kenaikan anggaran perlinsos 2024 hanyalah target ambisius penguasa, sedangkan rakyat tidak mendapatkan apa-apa. Para pejabat yang mengelola program pengentasan kemiskinan akan makin kaya, sedangkan rakyat tetap dalam kondisi sengsara. Aduhai, begitu kasihan kondisi rakyat, mimpi sejahtera hanya didapat ketika tidur saja. 

Rakyat Dapat Apa?

Buruknya tata kelola birokrasi yang mengurusi berbagai program rakyat, termasuk soal kemiskinan, telah jamak diketahui publik. Sering tidak tepat sasaran, regulasinya rumit, tidak transparan, ataupun data yang sering salah, semua menambah pelik persoalan.

Ini sejalan dengan pernyataan Dosen Fisipol UGM Dr. Hempri Suyatna bahwa program-program pengentasan kemiskinan hanya bentuk komodifikasi kemiskinan. Artinya, kemiskinan masih dipandang sebagai proyek dan komoditas.

Anggaran perlinsos yang jumlahnya ratusan triliun itu, hanya sedikit yang tersalurkan ke masyarakat. Kucuran anggaran begitu deras justru tersalurkan pada para birokrat. Masyarakat memang mendapat kabar bahwa anggaran perlinsos naik, tetapi faktanya kemiskinan malah makin terasa pelik.

Dalam sistem kapitalisme, semua persoalan yang menimpa rakyat seolah “proyek” bagi pemerintah untuk mendapatkan keuntungan. Masalah kemiskinan, kebutuhan air bersih, pengelolaan sampah, dan sebagainya, semua diarahkan untuk membuat program yang menguntungkan pejabat dan jajarannya, bukan untuk benar-benar menyolusi masalah. Jika begini, masih mau diurusi dan percaya pada sistem kapitalisme?

Oleh sebab itu, butuh perubahan paradigma dalam upaya pengentasan kemiskinan. Perubahan paradigma ini hanya bisa terealisasi jika mengubah sistem kapitalisme yang diterapkan sekarang, menjadi sistem Islam.

Kembali ke Sistem Islam

Masyarakat Indonesia—yang notabene mayoritas umat Islam—semestinya kembali pada syariat Islam, satu-satunya sistem yang mampu mengentaskan kesengsaraan manusia. Hanya syariat Islam yang bisa menjamin keberkahan hidup manusia. Bagaimana mekanisme sistem Islam menyolusi kemiskinan?

Pertama, Islam mendorong setiap individu untuk bekerja mencari nafkah bagi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Allah Swt. berfirman, “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.” (QS Al-Baqarah: 233).

Kedua, secara kolektif (masyarakat), Allah memerintahkan kaum muslim agar saling memperhatikan saudaranya yang kekurangan dan membutuhkan pertolongan. Rasul saw. mengingatkan, “Tidaklah beriman kepadaku siapa saja yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan, padahal ia tahu.” (HR Ath-Thabrani dan Al-Bazzar).

Ketiga, Allah Taala memerintahkan penguasa bertanggung jawab atas seluruh urusan masyarakat, termasuk menjamin kebutuhan pokok. Rasulullah saw. bersabda, “Pemimpin atas manusia adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang ia urus.” (HR Bukhari, Muslim, dan Ahmad).

Dalam sistem Islam (Khilafah), anggaran benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tepat sasaran karena memiliki sistem administrasi yang baik. Pada masa Umar bin Khaththab, beliau memerintahkan pencatatan warga negara secara lengkap, bahkan meliputi lamanya masuk Islam, sudah berapa kali ikut berjihad, dan sebagainya.

Tersebab sistem administrasi yang rapi dan baik, negara dapat lebih proaktif melayani rakyatnya. Alhasil, pungutan dan pembagian zakat serta bantuan pada masa kekhalifahan sesudahnya, berjalan lancar dan tepat sasaran.

Khatimah

Kemiskinan yang dirasakan oleh masyarakat adalah akibat penerapan sistem kapitalisme, sistem yang memakmurkan oligarki dan para kapitalis. Sungguh miris, anggaran yang sejatinya disalurkan untuk rakyat, justru dinikmati oleh para birokrat.

Berbeda sekali ketika sistem Islam menaungi umat, baik muslim maupun nonmuslim. Hasan al-Bashri rahimahullah mengatakan, “Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, hampir setiap hari orang-orang ketika itu berbagi harta benda. Sampai-sampai ada yang memanggil-manggil, ‘Ke sinilah, wahai para hamba Allah, ambil madu bagianmu. Ke sinilah, wahai para hamba Allah, ambil harta benda baguanmu.” (Tahqiq Mawaqifsh Shahabah fil Fitnah).

Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau meminta gubernur membayar semua gaji dan hak rutin pegawai di Irak. Beliau juga memerintahkan untuk mencari orang yang terlilit utang—tetapi yang tidak boros—agar diberikan uang untuk melunasi utangnya. Sementara itu, pada masa Kekhalifahan Abbasiyah, dibangun rumah-rumah sakit lengkap dan canggih untuk melayani masyarakat dengan cuma-cuma.

Sungguh luar biasa jaminan kesejahteraan yang diwujudkan pemimpin dalam sistem Islam. Seharusnya, tidak ada lagi keraguan pada umat untuk mengembalikan penerapan syariat Islam kafah melalui tegaknya Khilafah. Persoalan kemiskinan dapat segera tuntas tanpa ada lagi penyelewengan anggaran. Wallahualam. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *