Penulis: Juanmartin, M.Kes.
Muslimah News, OPINI — Polusi udara di Ibu kota (Jakarta) kian memprihatinkan. Kondisi ini memantik banyak pihak untuk mengkaji sebab hingga solusi atas hal ini. Di antara sebab polusi udara yang disebutkan antara lain adanya 16 PLTU yang beroperasi tidak jauh dari wilayah Ibu kota, 10 PLTU di Banten dan 6 PLTU di Jabar.
Di sisi lain, asap kendaraan juga turut andil menyebabkan polusi udara. Demikian juga asap hasil pembakaran tumpukan sampah yang memperparah udara Ibu kota. Aktivitas perekonomian yang masif sebagai jantung pemerintahan, jelas berdampak pada lingkungan Ibu kota.
Sementara itu, dikutip dari Tempo, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengambil langkah tegas dengan menghentikan kegiatan empat perusahaan yang terindikasi menyebabkan polusi udara di wilayah Jabodetabek.
Skenario Penyelesaian
Pertengahan 2019, pemerintah pusat pernah memutuskan beberapa langkah untuk meredam buruknya udara Ibu kota. Salah satunya adalah modifikasi cuaca dengan membuat hujan buatan. Sayang, solusi ini ibarat obat penenang karena problem polusi udara di Ibu kota malah kian mengkhawatirkan.
Ya, polusi udara telah menjadi masalah serius Ibu kota. Berdasarkan data IQAir, Jakarta menempati peringkat kedua dunia untuk kota dengan polusi udara tinggi (AQI) dengan Indeks Kualitas Udara 158 yang berarti kualitas udaranya tidak sehat. Jauh sebelumnya, sudah banyak pihak yang mengkhawatirkan hal ini.
Belakangan, pemerintah menyerukan beberapa skenario, seperti kebijakan work from home bagi ASN, melakukan tilang uji emisi, hingga mengevaluasi operasi ratusan industri yang beroperasi di sekitar Ibu kota.
Salah satu kebijakan yang juga masih terus digenjot pemerintah adalah pengalihan penggunaan energi fosil (batu bara) ke energi terbarukan. Hal ini tertuang dalam kebijakan pemerintah berupa Perpres 12/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
Wacana Paradoks
Setidaknya ada beberapa landasan yang membuat pemerintah getol mengampanyekan peralihan energi. Isu energi baru dan terbarukan (EBT)—yang terus pemerintah masifkan—merupakan isu global. Isu EBT mewacanakan narasi pengurangan impor energi berbahan fosil, pengurangan beban keuangan negara dan pengurangan emisi karbon.
Batu bara yang selama ini menjadi penopang energi, disebut tidak ramah lingkungan. Sebagai gantinya, EBT tadi, terlebih Indonesia berpotensi besar dan menggiurkan di bidang EBT. EBT sendiri merujuk pada sumber-sumber energi alternatif dan berkelanjutan (sustainable) yang ramah lingkungan dan dapat diperbarui.
Berbagai sumber EBT melimpah, ada di Indonesia. Ini pula yang menarik minat para investor, terutama asing, untuk berinvestasi. Jadilah Indonesia yang tergila-gila akan investasi kian menggeliat dalam merespons wacana EBT.
Seolah mendapat momentum tepat, di tengah mengemukanya pembahasan polusi udara di Ibu kota, pemerintah makin giat mewacanakan penggunaan kendaraan berbahan bakar listrik. Tilang uji emisi yang merupakan salah satu skenario menyelesaikan polusi udara di Ibu kota, hadir selang beberapa waktu setelah Presiden mewacanakan penggunaan kendaraan listrik. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi pun tengah membahas wacana wajibnya pejabat eselon IV ke atas menggunakan kendaraan listrik.
Meski demikian, pengamat menyebut bahwa penggunaan kendaraan listrik yang terus pemerintah dengungkan adalah “solusi palsu”. Berdasarkan catatan WALHI Nasional, 85% sumber energi di Indonesia masih menggunakan bahan bakar fosil. Sekitar 60% lebih berbentuk PLTU batu bara, sisanya berbentuk PLTU lain. Bahkan, kebijakan penggunaan kendaraan listrik justru berpotensi menambah beban di industri nikel yang merupakan bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik.
Atas dasar ini, niat baik pemerintah untuk mengurai masalah polusi udara—khususnya di Ibu kota—harus dibarengi dengan mengkaji masalah ini secara sistemis.
Menakar Masalah
Pada dasarnya, pembangunan yang kapitalistik, ditambah lemahnya pengawasan AMDAL, menjadi celah besar terjadinya pencemaran lingkungan. Kapitalisme menitahkan sistem ekonomi yang berpihak pada korporasi. Jikapun dunia—termasuk Indonesia—mendadak peduli terhadap lingkungan, niat tulus dalam frame kapitalisme tetap dalam timbangan bisnis.
Wajar jika banyak pihak yang menyinyalir bahwa wacana peralihan ke EBT, tidak murni muncul dari rasa peduli terhadap lingkungan. Demikian pula wacana penggunaan kendaraan listrik. Lantas, bagaimana memulihkan dan merealisasikan lingkungan yang sehat bagi masyarakat?
Kerusakan lingkungan hari ini tidak luput dari prinsip pembangunan ala kapitalisme. Selama ini, negara memberi peluang bagi individu untuk menguasai aset-aset umum yang seharusnya negara kelola. Korporasi pun secara bebas mengeksploitasi lingkungan tanpa peduli dampaknya.
Pembangunan infrastruktur, pusat-pusat perbelanjaan, maupun pemukiman mewah, dibangun secara masif. Sementara itu, industrialisasi telah menjadi lokomotif pembangunan kota sehingga menimbulkan kepadatan ruang dan ancaman degradasi ekologi. Kondisi ini kian menguatkan pentingnya menghadirkan komparasi konsep pembangunan yang ramah lingkungan.
Solusi Jangka Pendek
Polusi udara yang kadung terjadi hari ini menuntut pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tepat. Hal ini membutuhkan ilmu dan inovasi yang bersifat universal. Pemerintah bisa belajar dari negara maju yang berhasil meredam pencemaran udara, seperti kabut asap. Dengan menginisiasi para ahli, polusi udara dapat diredam.
Pemerintah juga harus aktif mendorong sektor bisnis untuk mengadopsi teknologi dan kebijakan yang ramah lingkungan dan mulai berinvestasi dalam teknologi pengendalian polusi. Membatasi penggunaan kendaraan yang terbukti mencemari lingkungan harus dibarengi pembangunan jalan yang ramah bagi para pejalan kaki.
Tidak lupa, negara harus terus-menerus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Sekali lagi, hadirnya para pakar untuk urun pendapat menyelesaikan masalah lingkungan merupakan perkara mendesak.
Perspektif Islam
Islam sangat memperhatikan kelestarian lingkungan. Aspek pembangunan Islam yang penting adalah keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Pada masa Kekhalifahan Abbasiyah, terdapat kebijakan yang menganjurkan penggunaan SDA secara bijaksana dan menjaga keseimbangan ekosistem.
Kekhalifahan menjadi mercusuar peradaban dengan pembangunan kota-kota skala internasional pada masanya. Konsep perencanaan tata ruang tidak hanya memperhatikan aspek sosial masyarakat, tetapi juga kelestarian alam. Aspek sosial menjadi hal yang tidak lepas dari pembangunan karena pemerintahan Islam berupaya agar pembangunannya bernilai spiritual.
Pembangunan yang dilakukan pun mampu menunjukkan ketinggian Islam. Penduduk yang bermukim di dalamnya senantiasa menghadirkan keimanan saat menyaksikan berbagai bangunan megah. Selain itu, kelestarian lingkungan menjadi bagian terpenting dalam pembangunan.
Allah Swt. berfirman, “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya.” (QS Al-A’raf: 56).
Di sisi lain, Islam juga sangat menekankan pentingnya individu untuk memperhatikan kebersihan lingkungan. Alhasil, penjagaan kelestarian lingkungan berlangsung sinergis, baik dari aspek individu, masyarakat, dan negara. Tidak seperti saat ini, negara cenderung lepas tangan akibat pengalihan peran kepada korporasi dalam memasifkan pembangunan.
Pada masa Kekhalifahan Utsmani, pemerintahan Islam juga membangun kota dengan konsep yang tidak hanya megah, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan. Bangunan-bangunan megah dengan cita rasa seni yang tinggi berbarengan dengan pembangunan irigasi dan kanal-kanal ramah lingkungan.
Pada saat yang sama, peradaban Islam mampu menjadi negara industri. Pemerintahan Islam memiliki banyak komoditas yang diperdagangkan, termasuk untuk diekspor ke luar. Misalnya, industri pertanian, kaca, berbagai macam perangkat keras, kain sutra, tekstil, parfum dari berbagai jenis bunga, rempah-rempah, dan masih banyak lagi.
Khatimah
Nuansa keimanan dan rasa tanggung jawab terhadap amanah, bertemu dengan visi politik yang tidak memberikan celah bagi korporasi untuk melakukan pembangunan yang mengeksploitasi lingkungan.
Dengan begitu, kerusakan lingkungan hingga menciptakan polusi udara yang berkepanjangan, membutuhkan kajian sistemis. Bukan sekadar merujuk pada solusi-solusi prematur tanpa menyentuh tataran sistem. [MNews/Gz]
