Pemilu dalam Bingkai Demokrasi, Mengapa Muncul Berbagai Spekulasi?

Pemilu dalam Bingkai Demokrasi, Mengapa Muncul Berbagai Spekulasi?

Penulis: Asy-Syifa Ummu Shiddiq

Muslimah News, OPINI — Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengusulkan agar Pilkada 2024 dapat ditunda. Wacana penundaan ini dianggap merupakan upaya mengantisipasi munculnya berbagai konflik keamanan dan masalah lainnya. Berbagai pro kontra pun muncul, bahkan Mahfud MD menilai usulan itu sebagai sesuatu yang tidak relevan. (CNN Indonesia, 15-7-2023).

Di sisi lain, Hakim MK Wahiduddin Adams menyampaikan telah menyiapkan 400—600 orang pembantu hakim untuk menyelesaikan seluruh perkara yang terjadi usai Pemilu 2024 mendatang. (Republika, 16-7-2023).

Banyak Masalah

Pemilu masih tahun depan, tetapi masalah terkait pesta demokrasi itu terus datang silih berganti. Belum selesai problem yang satu, sudah muncul problem lainnya. Berbagai spekulasi muncul hingga membuat gaduh agenda Pemilu 2024 mendatang.

Belajar dari pengalaman, terutama adanya dugaan kecurangan, sebanyak 894 panitia KPPS meninggal akibat kelelahan, serta berbagai masalah lain, seharusnya memberikan pelajaran berharga. Berkaca dari hal itu, tidak heran rasanya jika ketua Bawaslu mengajukan penundaan Pilkada 2024.

Sebulan setelah masa pelantikan presiden terpilih rasanya memang belum cukup kondusif untuk menyelenggarakan pilkada serentak, mengingat ribuan personel yang masih lelah setelah pilpres harus berjibaku kembali untuk menyukseskan pilkada serentak. Belum lagi jika ada masalah mengenai hasil pemilu, MK juga perlu melakukan kerja ekstra untuk menyelesaikan semua perselisihan tersebut.

Namun, inilah potret buruk pemilu dalam demokrasi. Sejak dahulu, penyelenggaraan pemilu selalu memunculkan berbagai masalah. Antara kubu yang satu dan yang lain tentu tidak akan terima dengan kekalahan yang akhirnya harus diselesaikan di MK.

Wajar Terjadi

Masalah seperti ini wajar terjadi dalam pesta demokrasi karena setiap kompetitor memang berkompetisi untuk meraih kemenangan. Mereka akan melakukan segala cara untuk dapat meraih kekuasaan.

Dalam praktiknya, mengikuti pemilu membutuhkan biaya besar yang dipakai untuk keperluan kampanye dan sebagainya. Mengingat biaya yang tidak sedikit itu, para calon peserta pemilu tentu akan berusaha mendapatkannya dari siapa saja, terutama para pengusaha. Dalam upaya mendapatkan dana itu, berbagai macam kesepakatan pun dilakukan. Salah satunya, pinjaman, misalnya, tidak perlu dikembalikan jika peserta tersebut lolos pemilu dan si pemberi pinjaman bisa mendapatkan “balasan jasa”. Akhirnya, para calon pun akan melakukan berbagai cara agar bisa menang meskipun menyalahi semboyan “jujur dan adil”.

Demokrasi sendiri mengandalkan aturan buatan manusia dan tidak mengizinkan agama untuk ikut andil. Jadi, aturan pemilu dapat berubah-ubah sesuai kepentingan, kesepakatan, dan keinginan yang berkuasa. Semua dapat dibuat sesuai pesanan dan permintaan. Kalaupun ada yang lurus dan ikhlas berjuang di jalan ini, mereka cenderung tergelincir atau kalah oleh pihak yang lebih berkuasa. Inilah sebab pesta demokrasi selalu memunculkan masalah.

Sekadar Uslub

Pemilu sebenarnya adalah salah satu uslub (cara) untuk mencari pemimpin atau wakil rakyat. Tersebab ide dasar demokrasi adalah “kekuasaan di tangan rakyat”, dipilihlah pemilu sebagai cara yang tepat untuk memilih para wakil rakyat dan pemimpin.

Pada dasarnya, hukum pemilu sebagai uslub untuk mencari wakil dan pemimpin adalah boleh. Hanya saja, kebolehan itu tidak berarti asal menerobos rambu-rambu syariat Islam. Sebagai muslim, kita wajib terikat dengan aturan Allah dalam aktivitas apa pun, termasuk pemilu.

Pemilu saat ini dilangsungkan dalam bingkai demokrasi. Sebagaimana kita ketahui, demokrasi tidak sama dengan konsep pemerintahan Islam. Dalam demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat, yang berarti manusialah yang berhak membuat aturan. Sementara itu, pemerintahan dalam Islam menempatkan Sang Pencipta sebagai pihak yang berhak membuat aturan. Akibat perbedaan mendasar ini, demokrasi jelas tidak sama dan tidak berasal dari Islam sehingga seluruh muslim tidak boleh memakainya.

Islam Politik

Demokrasi hanya memenangkan kompetisi sesuai kepentingan setiap peserta yang berkompetisi untuk meraih kekuasaan. Namun, Islam politik berpandangan lain. Berawal dari dorongan keimanan, seorang politikus muslim akan berpolitik sebagaimana ajaran Islam. Islam memandang politik sebagai upaya mengurusi urusan rakyat, bukan sebatas ingin meraih kekuasaan dan melancarkan kepentingan pribadi.

Para politikus Islam akan mengharapkan rida Allah Taala ketika mengurusi urusan rakyat. Mereka paham ketika menjadi pemimpin dan wakil rakyat, tanggung jawabnya sangatlah besar. Tidak hanya di dunia, mereka juga akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Oleh karena itu, mereka tidak akan berlomba-lomba meraih kekuasaan karena nafsu.

Dalam upaya memilih pemimpin, Islam akan memilih cara yang simpel, murah, dan mudah. Kalaupun ada pemilu, Islam akan membuat cara itu dilakukan secara sederhana, mudah, dan murah. Para panitianya pun akan menjalankan amanah itu sebagai dorongan keimanan, bukan keuntungan.

Walhasil, pemilu akan berjalan dengan jujur dan damai karena siapa pun yang menang akan amanah, dan yang kalah akan menerima dengan lapang dada. Hanya saja, pemilihan pemimpin melalui pemilu ini hanya dapat berlangsung benar jika ada di naungan sistem pemerintahan Islam (Khilafah).

Khatimah

Jadi, sebenarnya sistem demokrasilah yang menyebabkan pemilu berlangsung penuh masalah. Jalan satu-satunya untuk menepis semua itu hanyalah dengan menggunakan sistem pemerintahan Islam. Meski begitu, perlu digarisbawahi bahwa pemilu hanyalah salah satu uslub utuk memilih pemimpin dan wakil rakyat, melainkan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan yang ada. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *