Pemerintah Tidak Membubarkan Ponpes Al-Zaytun, Gak Bahaya tah?

Pemerintah Tidak Membubarkan Ponpes Al-Zaytun, Gak Bahaya tah?

Penulis: Retno Sukmaningrum

Muslimah News, FOKUS — Masyarakat kecewa Ponpes Al-Zaytun tidak dibubarkan. Sesuai dugaan banyak pihak, Al-Zaytun tidak bakal dibubarkan. Pemerintah mencukupkan Panji Gumilang yang diperkarakan dan membiarkan ponpesnya eksis berdiri, sebagaimana disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD kepada wartawan (11-7-2023). Al-Zaytun akan dibina oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama.[i]

Pemerintah Lamban

Sorotan masyarakat pada Ponpes Al-Zaytun bukanlah sejak satu dua bulan ini saja, melainkan sudah lama. Kontroversi Al-Zaytun sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Dalam laman resmi MUI dinyatakan, pada 2002, melalui bentukan tim peneliti khusus, MUI sudah mengungkap sederet fakta dan temuan terkait Ponpes Al-Zaytun. Kajian pustaka dan dokumentasi dilakukan selama empat bulan. Kontroversi itu bersangkut erat dengan doktrin ajaran, afiliasi kelembagaan, dan konsep keagamaan yang dipahami di Al-Zaytun.[ii]

Meski mendapati beberapa temuan, MUI tidak kuasa untuk menindak, memidana, ataupun membubarkan Al-Zaytun. Ini adalah ranah wewenang pemerintah. Mirisnya, sejak temuan MUI 20 tahun lalu, tidak ada tindak lanjut dalam bentuk apa pun dari pihak pemerintah. Mahfud MD sendiri mengakui berlarut-larutnya kasus Al-Zaytun ini.

“Jadi, Al-Zaytun itu enggak boleh berlarut-larut sampai 20 tahun seperti sekarang, karena tahun 2022 udah muncul setiap muncul, lalu hilang lagi, mau pemilu muncul lagi, sekarang selesaikan dengan catatan Al-Zaytun sebagai pondok pesantren itu tidak akan dibubarkan,” katanya, Selasa (11-7-2023).[iii]

Sikap lamban pemerintah tersebut seolah membawa angin segar pimpinan Al-Zaytun Panji Gumilang untuk bersikap jemawa dan arogan. Ia makin liar melakukan penistaan terhadap ajaran Islam. Mulai dari mencampurbaurkan saf salat laki-laki dan perempuan, menyatakan bahwa Al-Qur’an itu adalah bikinan Nabi Muhammad dan bukan firman Allah, hingga menghalalkan zina dan mengatakan penebusan dosa zina bisa diganti dengan uang. Masih banyak lagi pernyataan Panji yang membuat geram hati umat dan ulama. Kalaulah pernyataan dan perilaku di ponpes tersebut tidak diunggah di medsos, masyarakat tentu tidak bakal tahu.

Demikianlah, pernyataan Panji Gumilang itu jelas-jelas bentuk penistaan terhadap agama. Selayaknya dijerat dengan UU 1/1956 PNPS tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang kemudian dimasukkan ke dalam ketentuan KUHP Pasal 156a.

Dalam penerapannya, pasal penodaan agama ini juga digunakan bersama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain UU 11/2008 sebagaimana telah diubah dengan UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 45 ayat (2) junto Pasal 28 ayat (2) dengan sanksi pidana, berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).[iv]

Namun, sekali lagi, masyarakat harus bersiap kecewa. Hingga hari ini pun, jangankan dijerat oleh hukum di atas, menjadi tersangka saja belum. Panji Gumilang baru sebatas jadi saksi. Bahkan, Al-Zaytun masih membuka pendaftaran santri baru. Mahfud MD sendiri hanya bisa berucap bahwa semua sedang diproses.

Tidak Hanya Lamban, tetapi Juga Abai

Sikap pemerintah yang tidak gercep menangani Al-Zaytun sejatinya menunjukkan abainya pemerintah akan keselamatan akidah umat. Pemerintah terpasung dengan nilai-nilai HAM, khususnya kebebasan beragama. Pemerintah seolah dalam kondisi sulit ketika harus memutuskan Panji Gumilang sebagai penista agama. Pemerintah tampak bingung bersikap, antara komitmen terhadap kebebasan beragama, di sisi lain pemerintah harus meredam tuntutan umat. Akhirnya, jalan tengahnya adalah dengan mengalihkan titik perdebatan dari penodaan agama ke isu pidana, baik pidana umum maupun pidana terorisme.

Walhasil, tidak heran jika di beberapa kanal media diberitakan bahwa pemerintah berupaya menggiring isu Al-Zaytun ke ranah pencucian uang dan terorisme. Sedangkan jika didakwa dengan pencucian uang, mudah bagi Panji Gumilang untuk menyatakan bahwa uang yang ada merupakan donasi dari donatur atau wakaf masyarakat.

Adapun keterlibatan Al-Zaytun di N11, pemerintah juga tampak sulit untuk menjeratnya. Ini karena jelas berbeda antara ajaran Islam ajaran Kartosuwiryo dan Panji Gumilang ini. Bahkan, beberapa pengamat menyatakan bahwa N11 Panji adalah N11 KW (alias gadungan) yang sengaja diciptakan untuk merusak Islam. Kalaupun memang merupakan bagian N11 sekalipun, sulit pula untuk menjeratnya karena N11 tidak termasuk dalam organisasi teroris yang tercantum dalam UU tentang Terorisme.

Dengan beralihnya pada isu pencucian uang, terorisme, dan pelanggaran UU ITE, ujungnya, tuntutan penodaan agama tenggelam. Praktis, pemerintah gagal dalam melindungi akidah umat.

Masalah Al-Zaytun ini juga merupakan persoalan lama. Telah lahir ribuan lulusan dari sana. Artinya, sudah berapa banyak anak umat yang terpapar ajaran sesat Ponpes Al-Zaytun? Jika mereka sudah lulus dari ponpes sejak beberapa tahun lalu, membaur dengan masyarakat berbekal ajaran yang sesat dari pondok tersebut, efeknya sungguh mengerikan! Jadi, tidak cukup Panji Gumilang saja yang diperkarakan, melainkan institusi pencetak lulusan tersebut juga harus dibubarkan.

Lindungi Akidah Umat!

Sikap lamban dan lembek pemerintah ini sungguh jauh berbeda dengan sikap penguasa muslim dalam kehidupan Islam. Penguasa muslim akan bersikap tegas terhadap sikap dan tindakan yang menistakan agama. Bahkan, kalaupun ada bangunan yang merupakan simbol Islam, tetapi dibangun dalam rangka untuk melakukan perlawanan terhadap Islam (digunakan untuk merancang makar terhadap Islam dan mengajarkan kesesatan), maka bangunan tersebut layak dihancurkan.

Inilah yang terjadi pada Masjid Adh-Dhirar yang dibangun di dekat Masjid Quba pada masa Rasulullah saw.. Beliau saw. memerintahkan untuk menghancurkannya karena masjid tersebut digunakan sebagai tempat berkumpulnya orang munafik yang merencanakan makar bagi kaum muslim. Bahkan, secara sembunyi-sembunyi, para munafik tersebut melakukan hubungan dengan Romawi.

Sebagai penguasa muslim, Rasulullah saw. tidaklah mempertimbangkan nilai ekonomi dari bangunan masjid yang megah itu, atau menyayangkan tenaga yang sudah telanjur dikeluarkan untuk pembangunanna. Masjid tersebut tetap dihancurkan dengan cara membakarnya.

Bersikap tegas seperti demikian dalam sistem demokrasi liberal hari ini memang sangatlah sulit. Sistem demokrasi justru menjamin tumbuh suburnya ajaran sesat. Berganti dan berpindah agama, dijamin layaknya berganti baju pagi dan sore. Begitu pula menafsirkan agama sekehendak hati, juga mendapat jaminan.

Pada intinya, jika kita menginginkan penguasa bisa bersikap tegas sebagaimana penguasa dalam kehidupan Islam, terlebih dahulu buanglah demokrasi pada tempatnya. Wallahualam. [MNews/Gz]


[i]https://www.oposisicerdas.com/2023/07/mahfud-md-pemerintah-tak-akan-bubarkan.html

[ii]https://nasional.tempo.co/read/1739695/mui-pernah-mengkaji-kontroversi-ponpes-al-zaytun-pada-2002-begini-temuannya

[iii]https://news.detik.com/berita/d-6817373/mahfud-al-zaytun-tidak-akan-dibubarkan-pidana-panji-gumilang-diselesaikan

[iv]https://bpsdm-dev.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/jerat-hukum-bagi-pelaku-penodaan-agama

Share

One thought on “Pemerintah Tidak Membubarkan Ponpes Al-Zaytun, Gak Bahaya tah?”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *