Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.
Muslimah News, OPINI — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag akan mengirim tim pengawas ke restoran Italia ‘Mamma Rossy Indonesia’. Hal ini buntut dari keluhan pelanggan yang disuguhkan daging babi. Stefania Vigone, pemilik Mamma Rossy Jakarta, mengakui kesalahan stafnya yang memberikan makanan berupa daging babi meski yang dipesan pelanggan ialah daging sapi.
Direktur LPPOM MUI Muti Arintawati mengatakan, pengusaha wajib bertanggung jawab apabila terjadi kasus atau kesalahan semacam itu. Pengusaha yang menginformasikan sesuatu yang tidak benar terkait status halal produk/jasa dapat terkena sanksi sesuai pasal 62 UU Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Ditambah dengan PP 39/2021 pasal 149 ayat (6) berisi pidana denda paling banyak Rp2 miliar.
Namun, sayang sekali, masih saja ada pengusaha yang tidak mengindahkannya. Hal ini terlihat dari masih terjadinya kasus terkait makanan haram. Tahun lalu, misalnya, ada polemik rumah makan yang menjual rendang babi. Kini, terjadi insiden lagi, seorang konsumen memesan daging sapi, tetapi yang disuguhkan malah daging babi. Hal ini baru ia sadari ketika melihat nama menu di tagihannya. Parahnya, si pelayan mengatakan kalau harganya sama saja antara daging babi dan sapi, padahal bukan di situ problemnya.
Jadi, insiden makan daging babi ini terjadi karena kesalahan siapa? Pengusaha restoran, pelayan, atau pelanggan yang tidak berhati-hati meneliti restorannya? Di sisi lain, adakah peran negara yang tidak dijalankan dengan baik? Dalam hal ini melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi perihal memisahkan barang halal dan haram. Lalu apakah negara menindak tegas pengusaha yang mengabaikan aturan yang telah ditetapkan?
Tren FOMO
Insiden Resto Mamma Rossy ini hanyalah satu kasus di antara banyak kasus serupa. Sebelumnya, seorang selebgram harus masuk jeruji besi menanggung ulahnya sendiri setelah memakan daging babi sembari mengucapkan basmalah. Perbuatannya pun terkena delik penistaan agama.
Memang tidak bisa dimungkiri, gaya hidup masyarakat mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Literasi halal-haram di negeri ini belumlah maksimal. Minimnya kesadaran umat atas makanan halal ini salah satunya dipengaruhi gaya hidup ala Barat. Menurut Founder Halal Corner Aisha Maharani, masyarakat yang masih datang ke restoran dengan menu nonhalal adalah akibat gengsi dan tidak mementingkan syariat.
Ditambah lagi, banyak muslim ikut-ikutan tren fear of missing out (FOMO), yakni takut ketinggalan tren hingga akhirnya mencoba hal yang baru, termasuk makanan viral hasil rekomendasi food vlogger tanpa peduli status kehalalannya. Inilah salah satu kerusakan akibat sistem sekuler kapitalisme. Sistem ini merusak cara pandang umat Islam hingga akhirnya memengaruhi gaya hidup mereka.
Negara Abai
Ironisnya, meski kasus ini makin merajalela, belum ada solusi dari negara untuk memutus mata rantai agar kasus tidak berulang. Aktivis Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah mengatakan, “Sering terjadinya perubahan atas berbagai regulasi sistem jaminan halal, sosialisasi proses produksi halal, sampai pendisplinan, menjadikan resto jadi terabaikan.”
Aktivis yang juga Wasekjen MUI Bidang Hukum dan HAM ini juga mengakui bahwa restoran dan berbagai produk di pasaran makin tidak mengindahkan ketentuan UU Jaminan Produk Halal. Ini menginformasikan bahwa negara masih abai menjamin kehalalan makanan yang beredar, padahal mayoritas masyarakat negeri ini adalah muslim.
Salah satu pejabat terkait pun hanya mampu mengucapkan, “Pelanggan harus cermat memilih restoran,” sedangkan literasi masyarakat perihal ini tidaklah sama. Literasi halal-haram di publik masih belum maksimal.
Pada saat yang sama, gempuran makanan dari luar terus masuk ke negeri mayoritas muslim ini. Banyak restoran makanan Korea, Jepang, dan negara lainnya didatangi masyarakat yang notabene muslim. Mereka mengutamakan rasa enak di mulut, perkara halal-haram persoalan belakangan, padahal hingga kini banyak restoran yang belum bersertifikat halal ataupun bahan-bahan makanannya yang diragukan kehalalannya. Bagi negara, hal terpenting adalah pembayaran pajak restoran tetap lancar, urusan halal seolah tidak jadi perhatian.
Solusi Islam
Halal atau tidaknya makanan yang dikonsumsi sangat memengaruhi seorang muslim. Rasulullah saw. bersabda, “Tidaklah tumbuh daging dari makanan haram, kecuali neraka lebih utama untuknya.” (HR Tirmidzi).
Islam memiliki sejumlah mekanisme untuk melindungi umat dari makanan haram. Pertama, membangun kesadaran umat Islam akan pentingnya memproduksi dan mengonsumsi produk halal. Negara akan menanamkan pemahaman pada kaum muslim bahwa tabiat dan karakter kaum muslim adalah hanya mengonsumsi barang/makanan halal dan tayib sebagai tanda keimanan kepada Allah Taala.
Firman-Nya, “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS Al-Baqarah: 168).
Tatkala umat Islam memahami pentingnya mengonsumsi makanan halal, tentu produsen, penguasa, maupun pemilik rumah makan akan “dipaksa” secara hukum pasar untuk memproduksi makanan yang halal pula.
Kedua, mengadakan regulasi serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam membantu mengontrol kehalalan berbagai produk yang beredar.
Ketiga, negara wajib mengambil peran sentral dalam pengawasan mutu dan kehalalan makanan. Negara harus memberikan sanksi kepada kalangan industri yang menggunakan cara dan zat haram, apalagi sampai memproduksi makanan haram lalu memperjualbelikannya kepada tengah umat muslim. Seorang muslim yang sengaja mengonsumsi makanan haram pun akan dikenai sanksi sesuai nas syarak.
Khatimah
Islam memiliki kebijakan untuk mengerahkan para polisi pasar bersama kadi hisbah (hakim pasar). Kadi hisbah bertugas mengawasi dan menindak para pedagang dan pelaku usaha yang curang. Pada masanya, Khalifah Umar bin Khaththab ra. tegas melarang para pedagang yang belum memahami syariat Islam untuk melakukan perdagangan di pasar.
“Tidak boleh berjualan di pasar-pasar umat Islam, orang yang tidak mengetahui halal dan haram sehingga ia pun terjatuh pada riba dan menjerumuskan kaum muslim pada riba.” (Ihya’ ‘ulumuddin, hlm.59).
Di sisi lain, pemimpin dalam sistem Islam tidak boleh tinggal diam dengan merebaknya berbagai tren yang tidak sesuai Islam, seperti FOMO tadi. Kaum muslim akan senantiasa dibina dan dicerdaskan dengan pemahaman Islam.
Di bawah sistem Islam, para dai akan optimal menunaikan peran mereka mengajarkan umat dengan pemikiran Islam. Akan tecermin pula hidup islami di tengah umat hasil dari kepribadian Islam yang mereka miliki. Masyaallah.
Umat pun terlindungi dari produk haram dan tren yang menyesatkan. Alhasil, memperjuangkan Khilafah merupakan upaya nyata melindungi umat dan generasi dari kerusakan akibat sistem sekuler kapitalisme. [MNews/Gz]

Umat terlindungi dari produk haram dan trend yang menyesatkan hanya lah kemimpinan dan naungan Islam.Tidakkah kita rindu?