Muslimah News, INTERNASIONAL — Aliansi BRICS yang meliputi Brasil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan, mulai menggaungkan rencana penggantian dolar Amerika Serikat (AS) sebagai mata uang transaksi antarnegara, atau sering disebut dedolarisasi.
Tidak ketinggalan Bank Indonesia dan Bank of Korea juga menandatangani MoU penggunaan mata uang lokal untuk transaksi bilateral.
Beberapa negara di dunia mencoba untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap dolar AS karena ketergantungan terhadap dolar mengakibatkan beberapa dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi suatu negara.
Dampak Negatif
Peneliti Forum Analisis dan Kajian Kebijakan untuk Transparansi Anggaran (FAKKTA) Muhammad Ishak mengungkapkan dampak negatif tersebut, kepada MNews Jumat (16-6-2023).
“Pertama, ketergantungan pada kebijakan moneter AS. Sebagai mata uang cadangan global, nilai dan stabilitas dolar AS memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi di seluruh dunia. Stabilitas dolar sangat bergantung kepada keputusan kebijakan moneter AS, sedangkan negara lain memiliki kontrol terbatas terhadap kebijakan yang memengaruhi nilai mata uang mereka sendiri,” jelasnya.
Kedua, sebutnya, risiko devaluasi dolar. kemampuan pemerintah AS untuk mencetak lebih banyak dolar dan tingkat utang yang meningkat dapat menyebabkan depresiasi mata uang dalam jangka waktu tertentu. Devaluasi ini dapat mengikis daya beli negara-negara yang memiliki cadangan dolar yang signifikan dan meningkatkan risiko ketidakstabilan keuangan.
“Ketiga,dampak fluktuasi nilai tukar. Fluktuasi nilai dolar AS dapat berdampak signifikan pada perdagangan internasional dan pasar keuangan. Perubahan tiba-tiba dalam nilai dolar dapat menciptakan ketidakpastian dan volatilitas, memengaruhi daya saing ekspor-impor, investasi asing, dan pembayaran utang,” bebernya.
Keempat, lanjutnya, pengaruh geopolitik. “Dominasi dolar memberikan AS pengaruh geopolitik yang signifikan. Penggunaan sanksi ekonomi dan potensi pengucilan dari sistem keuangan berbasis dolar AS dapat memberikan tekanan yang signifikan pada negara-negara dan membatasi aktivitas ekonomi mereka,” ucapnya.
Ideal
Ishak menilai, dedolarisasi yang ideal adalah menggunakan mata uang berbasis emas. Ia memberikan alasan, jika dedolarisasi tetap menggunakan mata uang kertas, faktanya mata uang kertas ini tidak sempurna di dalam melindungi ekonomi.
“Otoritas berlebihan yang diberikan kepada bank sentral dengan memberikan keluasan bank sentral untuk mencetak uang yang kadang melebihi kebutuhan pasar, memberi peluang terjadinya gelembung ekonomi,” imbuhnya.
Di samping itu,lanjutnya, pencetakan uang yang lebih banyak daripada kebutuhan akan mengakibatkan inflasi sehingga merugikan orang-orang yang memiliki simpanan.
Ishak lalu menerangkan, mata uang berbasis emas dan perak memiliki banyak keunggulan dan sejalan dengan ajaran Islam. “Di dalam Islam, standar moneter yang harus dijadikan sebagai dasar oleh negara Khilafah Islam adalah emas dan perak,” tandasnya.
Menurutnya, standar emas memastikan jumlah uang dalam ekonomi sebanding dengan pertumbuhan ekonomi yang membuat pertumbuhan ekonomi menjadi nyata dan berkelanjutan.
“Ekonomi berbasis emas dalam Islam melarang bunga, yang tidak akan memicu penciptaan kredit sehingga menjamin integritas standar emas,” tambahnya.
Islam, lanjutnya, mewajibkan mata uang cadangan 100% dan hal ini bukanlah opsional. Hal ini didasarkan pada berbagai bukti teks Al-Quran. “Bagi negara Islam, menjaga rasio cadangan emas 100% adalah masalah yang terkait dengan keyakinan, dan akan mengharuskan penggulingan penguasa jika ia dengan terang-terangan menyalahgunakan pasokan uang dalam ekonomi,” terangnya.
Ia mengatakan, Islam mewajibkan sistem emas dan perak yang lengkap, yang disiplinnya memungkinkan penyesuaian neraca pembayaran tanpa intervensi bank sentral.
“Kita harus mempertimbangkan bahwa standar emas adalah sistem yang stabil tanpa efek siklikal yang besar, independen dari manipulasi pemerintah, tidak memiliki masalah penurunan nilai mata uang, krisis internasional, dan krisis neraca pembayaran jangka panjang. Maka meskipun sulit, ini menjadi tugas kita untuk menetapkan standar emas mengingat manfaatnya begitu jelas dan mendalam,” ulasnya.
Menurutnya, penggunaan standar emas dan perak ini bukan semata-mata hanya untuk menghentikan dominasi dolar AS dan menghilangkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan mata uang kertas. “Lebih dari itu, penggunaan mata uang emas dan perak adalah salah satu bagian dari ajaran Islam, bagian dari syariat Islam,” ungkapnya.
Ia menyatakan, Nabi saw. secara faktual mengadopsi emas dan perak ini sebagai standar moneter. “Itu juga yang kemudian diikuti oleh Khulafaurasyidin setelahnya, meskipun pada saat itu ada beberapa mata uang selain emas dan perak,” tegasnya.
Meski secara individu dibolehkan untuk menggunakan berbagai mata uang selain emas dan perak, jelasnya, tetapi negara sebagai pemilik otoritas moneter harus menggunakan standar emas dan perak.
“Karena ini bagian dari syariat Islam, maka semuanya harus dilihat bahwa ini adalah bagian dari kewajiban yang telah diwajibkan Allah Swt. dan Rasul-Nya. Menjadi tanggung jawab kita sebagai umat Islam untuk mewujudkannya,” tandasnya.
Meskipun demikian, ia mengulas bahwa penerapan standar emas dan perak ini tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus ada institusi politik yang menjadi pelaksana dan penjaganya.
“Institusi itu adalah sistem Khilafah Islam. Oleh karena itu, sistem Khilafah Islam ini menjadi satu keniscayaan ketika kita hendak menerapkan Islam secara paripurna, termasuk dalam aspek moneter, juga sistem ekonomi Islam,” pungkasnya. [MNews/IA]
