Indonesia Menuju Endemi Covid-19, Serius?

Indonesia Menuju Endemi Covid-19, Serius?

Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.

Muslimah News, OPINI — Presiden Jokowi mengatakan bahwa Pemerintah sudah memutuskan untuk masuk ke status endemi Covid-19. Presiden menjelaskan, dalam sepekan hingga dua pekan mendatang, Pemerintah akan mematangkan soal persiapan status endemi sebab kondisi penularan Covid-19 di Indonesia sudah landai. (Kompas, 13-6-2023).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan dirinya sudah melaporkan situasi terkini pandemi Covid-19 di dunia kepada Presiden. Hal itu antara lain kondisi Covid-19 di negara-negara G-20, negara anggota ASEAN, dan alternatif kebijakan yang sekiranya bisa diambil oleh pemerintah.

Sebelum menyampaikan soal kondisi pandemi kepada Presiden, dirinya terlebih dulu berkonsultasi dengan Badan Kesehatan Dunia (WHO). Menurutnya, WHO mengapresiasi penanganan pandemi yang dilakukan Indonesia sejauh ini dan menyerahkan kembali ke Indonesia untuk mengambil keputusan. Ia mengeklaim bahwa WHO memasukkan penanganan Covid-19 di Indonesia dalam kategori bagus.

Namun, lanjut Budi, WHO tetap memberikan sejumlah pedoman agar masyarakat lebih memahami situasi ke depannya. Pertama, masyarakat harus memahami virus penyebab Covid-19 tidak hilang sehingga masyarakat diharapkan bisa belajar hidup berdampingan dengan virus tersebut. Sama halnya dengan kita belajar hidup dengan penyakit menular lainnya, misalnya malaria, demam berdarah, dan TBC. Hal terpenting yang bisa dilakukan masyarakat adalah masyarakat masih bisa menangani dan menjaga kesehatannya sendiri-sendiri.

Kedua, masyarakat diminta memahami surveilans atau pengamatan terus-menerus terhadap Covid-19. Sebagaimana kita ketahui, saat ini untuk tes cepat antigen maupun genomik sudah makin terjangkau oleh masyarakat.

Ketiga, jika masyarakat terpapar Covid-19, mereka diharapkan sudah memahami cara pengobatannya. Hal ini misalnya dengan mengonsumsi obat antivirus Paxlovid dan Aciclovir yang sudah bisa dibeli di apotek. Dokter-dokter juga sudah tahu langkah yang harus diambil ketika ada pasien positif Covid-19. Demikian pula jika pasien harus dirawat di rumah sakit, rumah sakit kita juga sudah siap untuk menanganinya.

Keempat, soal vaksin Covid-19 yang perlu diberikan kepada masyarakat. Tujuannya agar tetap memberikan perlindungan pertama kepada individu untuk pencegahan penularan Covid-19.

Serius Menuju Endemi?

Di satu sisi, kita mungkin boleh sedikit lega dengan perubahan segera status Indonesia perihal Covid-19 ini. Hanya saja, seberapa serius kondisi dunia kesehatan Indonesia terkini sehingga Pemerintah begitu percaya diri untuk menuju endemi?

Di sisi lain, terdapat rilis dari Bappenas yang tampaknya harus membuat penguasa mengerem rasa percaya diri itu. Mengutip Katadata (5-6-2023), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) menyebut 9 dari 10 indikator RPJMN (kesehatan) berisiko tidak tercapai pada 2024.

Kesembilan indikator tersebut adalah sebagai berikut.

1. Imunisasi dasar lengkap bayi, pada tahun lalu tercapai 63,17% dari target tahun depan sebesar 90%.

2. Presentasi stunting balita (bertubuh pendek) sudah tercapai 21,6% dari target bisa turun hingga 14%. Untuk mencapai angka itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut setidaknya perlu menurunkan rata-rata 3,8% pada tahun ini dan tahun depan.

3. Persentase wasting balita (bertubuh kurus) pada tahun lalu sebesar 7,7% dari target bisa turun hingga 7% tahun depan.

4. Insiden tuberkulosis sudah turun mencapai 354 per 100 ribu penduduk, tetapi masih jauh dari target tahun depan 297 per 100 ribu.

5. Eliminasi malaria sudah mencakup 372 kota, tetapi masih belum mencapai target 405 kabupaten atau kota.

6. Eliminasi kusta mencakup 403 kabupaten atau kota, dari target di 514 kabupaten atau kota.

7. Angka merokok pada anak tercapai 9,1% dari target turun hingga 8,7%.

8. Fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP terakreditasi sudah mencapai 56,4% tetapi masih jauh dari target 100%.

9. Sebanyak 56,07% puskesmas sudah memiliki tenaga kesehatan sesuai standar, tetapi masih jauh dari target 83% puskesmas.

Hanya satu target pembangunan di bidang kesehatan yang sudah tercapai yakni tingkat obesitas penduduk dewasa yang sudah turun hingga 21,8%.

Terkhusus perihal stunting, Suharso menyebut ada empat upaya yang akan ditempuh pemerintah. Pertama, pendampingan keluarga melalui tim pendamping keluarga (TPK) di desa. Kedua, perluasan cakupan penyediaan makanan tambahan ibu hamil kurang energi kronis (PMT Bumil KEK) dan balita kurus. Ketiga, perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap karena imunisasi dasar lengkap memiliki hubungan linier dengan potensi stunting. Keempat, penguatan kualitas data surveilans (E-PPGBM) mulai dari unit pelayanan kesehatan terkecil, yakni posyandu.

Namun, seiring dekatnya masa lengser kepemimpinan pada 2024 nanti, semua PR di atas lebih berisiko mangkrak daripada tuntas segera.

Kisruh RUU Kesehatan

Rilis data Bappenas di atas menegaskan masih ada PR besar dunia kesehatan. Hal ini semestinya membuat penguasa tidak lengah, apalagi abai, alih-alih serius mengelola sektor kesehatan nasional pascapandemi. Bagaimanapun, setiap jenis penyakit tetaplah ancaman kesehatan yang penanganannya harus serius dan tuntas, baik penyakit itu Covid-19 maupun selainnya.

Tidak hanya itu, PR yang tidak kalah runyam di dunia kesehatan adalah kisruh RUU Kesehatan. RUU yang saat ini sedang digodok oleh DPR dan pemerintah ini mendapat banyak penolakan dari tenaga kesehatan. Beberapa organisasi profesi medis dan kesehatan bahkan mengkhawatirkan arah RUU Kesehatan ke arah liberalisasi, apalagi dilakukan dengan sistem paket berupa omnibus law.

Liberalisasi kesehatan jelas akan menggeser paradigma sektor kesehatan dari kewajiban melayani masyarakat menjadi industri yang tentu saja berorientasi profit. Bayangkan jika fokus penyelenggaraan layanan kesehatan itu keuntungan, tentu orang sakit akan dieksploitasi, padahal mereka itu tidak berdaya dan tidak punya pilihan. Ini jelas berbahaya.

Kesehatan, Kebutuhan Dasar

Kita semestinya ingat akan trauma masyarakat terhadap kondisi sektor kesehatan nasional, khususnya selama awal-awal pandemi Covid-19. Kita tentu ingat betapa mirisnya jumlah korban jiwa yang mendadak berjatuhan, bahkan dengan sangat cepat tersebab Covid-19. Kita juga tidak boleh lupa dengan krisis jumlah tenaga kesehatan yang turut menjadi korban jiwa Covid-19, hingga angka kematiannya tertinggi di Asia.

Dengan demikian, meski status pandemi telah kian melandai, termasuk angka vaksinasi yang juga sudah cukup baik, tetapi ketika yang justru menyengat saat ini adalah aroma liberalisasi kesehatan, jelas kita mustahil bisa sepenuhnya lega.

Pascapandemi yang nyatanya menjadi momen untuk muhasabah sehingga penguasa termotivasi untuk merevitalisasi sektor kesehatan nasional, tetapi malah menjadi era baru eksploitasi dan liberalisasi yang lebih berbahaya dari sebelumnya. Astagfirullah.

Sungguh, kesehatan adalah kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat. Semestinya, penjagaan kesehatan masyarakat menjadi fokus utama sebuah negara karena kesehatan terkait erat dengan kualitas generasi/warga negara. Tidak hanya pada aspek kuratif, tetapi juga preventif.

Oleh sebab itu, negara wajib memegang kendali penuh seluruh penanganan masalah kesehatan. Negara tidak boleh kalah dengan perusahaan swasta, khususnya yang bergerak di bidang kesehatan.

Allah Taala berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.” (QS Al-Anfal [8]: 24).

Juga sabda Rasulullah saw., “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Sudah semestinya penguasa memberikan hal-hal yang memang menjadi hak warganya, apalagi jika itu menyangkut hajat hidup rakyat berupa jaminan kesehatan yang jelas terkait erat dengan hak hidup (nyawa), bukan malah mengeksploitasi dan meliberalisasinya.

Keseriusan penguasa untuk menuju endemi tentu saja patut kita pertanyakan sekaligus kita kritisi, kendati WHO telah mengapresiasi. Ini semua agar mimpi buruk masyarakat terhadap pandemi Covid-19 lalu, maupun ancaman penyakit lainnya, tidak terus-menerus membayangi. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *