Penulis: Chusnatul Jannah
Muslimah News, OPINI — Dalam dunia kapitalisme, segudang sumber daya alam tidak menjamin sebuah negara memiliki pemasukan besar. Buktinya Indonesia, sebagai negara dengan keberlimpahan SDA, justru tenggelam dalam kubangan utang yang makin membesar.
Pemerintah mengatakan, rasio utang Indonesia masih aman dan terkendali. Menurut pemerintah, dengan prinsip kehati-hatian, efisien, dan akuntabel, struktur utang Indonesia masih sehat dan mampu menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu.
Adakah utang yang sifatnya menyehatkan dan menyenangkan? Secara logika, mana ada orang hidup tenang dengan tumpukan utang? Yang ada, pasti merasa gelisah, resah, dan waswas. Seberapa bahayakah utang Indonesia?
Fakta Utang Indonesia
Beberapa waktu lalu, Jusuf Kalla sempat menyinggung perihal utang pemerintah yang makin membengkak. Ia mengatakan pemerintah membayar utang sebesar Rp1.000 triliun dalam setahun. Dengan Rp1.000 triliun setahun itu bisa menghidupi 273,8 juta rakyat Indonesia. Sayangnya, pemasukan negara terbuang hanya untuk membayar utang.
Menanggapi pernyataan Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah rutin mengelola dan mengalokasikan pembayaran utang negara dalam nota keuangan setiap tahunnya. Meski tidak mengonfirmasi langsung apakah informasi soal pembayaran utang yang mencapai Rp.1000 triliun itu benar adanya, Sri Mulyani menyebut jika pembiayaan utang negara sudah ditangani dengan baik. (Liputan 6, 23-5-2023).
Per 31 Maret 2023, posisi utang pemerintah Indonesia mencapai Rp7.879,07 triliun dengan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 39,17%. Utang pemerintah terbagi atas dua jenis, yakni obligasi atau surat berharga negara (SBN) dan pinjaman dari dalam dan luar negeri. Utang SBN masih mendominasi yang mencapai 89,02% dengan nilai Rp7.013,58 triliun pada akhir Maret 2023. Adapun utang yang berbentuk pinjaman sebesar Rp865,48 triliun, berasal dari pinjaman luar negeri (Rp844,17 triliun) dan dalam negeri (Rp23,31 triliun).
Bahaya Utang
Dalam pandangan kapitalisme, negara berutang merupakan kelaziman bagi sebuah negara untuk mengelola APBN. Jangankan negara berkembang, negara maju seperti AS saja memiliki rasio utang sebesar 125% dari PDB. Bedanya, saat ini AS adalah negara pengendali mata uang berupa dolar AS. Jadi, mereka bisa mengontrol nilai tukar mata uang negara lain dengan menjadikan dolar AS sebagai mata uang internasional.
Negara doyan berutang, tetapi bahayanya diabaikan. Apa saja?
Pertama, penguasaan negara kreditur (pemberi utang) terhadap negara debitur (penerima utang). Tidak ada kompensasi gratis bagi negara yang berutang. Utang adalah alat penjajahan kapitalisme untuk menjerat suatu negara secara ekonomi. Abdurrahman al-Maliki menyebut utang luar negeri adalah cara paling berbahaya untuk merusak eksistensi suatu negara. Dampak utang yang paling mudah kita rasakan adalah beralihnya aset negara kepada swasta/asing.
Kedua, mengacaukan postur APBN dalam negeri. Utang berjangka pendek maupun panjang, sama-sama berbahaya. Utang jangka pendek dapat menghantam mata uang domestik. Negara yang berutang akan sangat sulit melunasi utangnya jika posisi rupiah terhadap dolar AS sangat lemah.
Utang jangka panjang akan berdampak cukup besar terhadap stabilitas ekonomi nasional. Sejumlah ekonom sepakat utang Indonesia sudah masuk kategori darurat sebab ancaman gagal bayar selalu membayangi. Jika negara gagal bayar utang (default), skema terburuknya adalah negara akan bangkrut. Jika negara bangkrut, jalan penyelamatannya adalah meminta bantuan Dana Moneter Internasional (IMF).
Jika IMF memberi dana talangan, mereka akan memberlakukan banyak persyaratan. Komoditas-komoditas berharga yang sudah tidak cukup untuk membayar utang akan menyeret aset-aset strategis negara sebagai alat pelunasan. Selain itu, hampir semua kebijakan publik dapat diintervensi negara-negara kreditur. Jika negara kreditur sudah menyetir dan memaksakan kebijakan, kedaulatan negara akan terancam.
Ketiga, membebani rakyat. Utang jelas membawa penderitaan berkepanjangan yang akan diwariskan ke generasi berikutnya. Negara akan bernafsu mencari sumber pendapatan agar dapat membayar utang sesuai jatuh tempo. Caranya dengan menaikkan tarif pajak, menghapus subsidi dan menambah pemasukan dengan penarikan pajak kepada rakyat dengan segala cara. Andai kata rakyat patungan membayar utang negara yang mencapai Rp7.879,07 triliun, maka tiap individu terbebani pembayaran utang sebesar Rp28 juta!
Pandangan Islam
Bagi siapa pun yang mau berpikir jernih, pasti terheran, mengapa Indonesia menjadikan utang sebagai salah satu pilar utama menjalankan roda pemerintahan, padahal wilayah Indonesia memiliki daratan dan lautan yang luas? Negeri ini memiliki ribuan pulau, letaknya strategis, dan beriklim tropis dengan suhu dan curah hujan yang tinggi. Dengan kondisi ini, Indonesia memiliki beragam tumbuhan dan hewan sebagai sumber pangan dan obat-obatan.
Begitu pula dengan melimpahnya barang tambang, sangat memungkinkan diproduksi dan dikonsumsi dengan nilai ekonomi yang tinggi. Bagaimana bisa sebuah negara dengan potensi alam luar biasa ini justru kelimpungan mencari utang dan menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan negara?
Jawabannya, inilah akibat penerapan sistem kapitalisme. Negara tidak mengatur kepemilikan umum dengan benar. Sungguh jauh berbeda dengan sistem Islam.
Dalam Islam, terdapat seperangkat mekanisme bagi negara untuk membangun sistem keuangan yang sehat dan syar’i. Tidak akan ada keberkahan apabila ekonomi negara ditopang sistem riba. Negara yang hidup dengan utang hanya akan melahirkan ilusi kesejahteraan. Seakan-akan masih memiliki banyak pendapatan, padahal ngos-ngosan mencari pendapatan. Lihat saja Cina dan AS, meski terlihat kukuh, sebenarnya sistem perekonomiannya keropos. Di luar tampak tangguh, padahal di dalam memikul banyak tanggungan utang.
Dalam Islam, baitulmal adalah konsep baku mengenai pengelolaan ekonomi negara yang tepat dan benar. Baitulmal terdiri dari dua bagian pokok. Pertama, terkait harta yang masuk ke baitulmal dan seluruh jenis harta yang menjadi sumber pemasukannya. Kedua, terkait harta yang dibelanjakan dan seluruh jenis harta yang harus dibelanjakan.
Pemasukan negara tercakup dalam tiga bagian, yaitu fai dan kharaj; bagian pemilikan umum; dan bagian sedekah (zakat). Bagian fai dan kharaj tersusun dari pos-pos, yaitu (1) ganimah (meliputi ganimah, anfal, fai, dan khumus), (2) kharaj, (3) status tanah (meliputi tanah ‘unwah, usyriyah, ash-shawafi, tanah milik negara, tanah milik umum, dan tanah-tanah yang diproteksi), (4) jizyah, (5) fai, dan (6) dharibah.
Bagian pemilikan umum terdiri dari minyak dan gas; listrik; pertambangan; laut, sungai, perairan, dan mata air; hutan dan padang gembalaan; serta aset-aset yang diproteksi negara untuk keperluan khusus.
Sedangkan bagian sedekah (zakat) meliputi zakat uang dan perdagangan, zakat pertanian, dan zakat ternak berupa unta, sapi, dan kambing. Khusus pos zakat hanya dialokasikan untuk diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat berdasarkan ketentuan syariat.
Utang tidaklah menjadi sumber pendapatan utama, juga tidak akan menjadi penopang ekonomi negara. Pada masa pemerintahan Nabi saw., defisit anggaran hanya pernah terjadi pada saat penaklukan Makkah. Itu pun segera dilunasi pada periode Perang Hunain pada tahun yang sama.
Demikianlah. Dalam sistem Khilafah, negara akan mengoptimalkan potensi SDA yang dimiliki untuk menghidupi rakyatnya. Sebaliknya, dalam kapitalisme, justru rakyatlah yang menghidupi negara dengan membayar utang negara melalui pajak. [MNews/Gz]
