Muslimah News, NASIONAL — Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Anthony Budiawan menegaskan bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, masif, sistematis, dan terstruktur.
“Korupsi ini masif, sistematis, terstruktur. Masif dalam arti merajalela dan mengena hampir semua kementerian, lembaga negara, BUMN, dan terjadi hampir di semua eselon,” ungkapnya di acara Bincang Hangat: Menyorot Korupsi Era Jokowi, melalui kanal UIY Official, Ahad (28-5-2023).
Sistematis dalam arti dilakukan secara sistem. “Di Kementerian Keuangan, misalnya, kalau kita lihat yang tertangkap itu mulai dari direktur, pemeriksa, dan sebagainya. Ada bargaining kepada wajib pajak. Lima puluh persen hasil dari negosiasi setengahnya diberikan kepada jajaran direktur dan setengahnya lagi kepada tim pemeriksa. Ini artinya sistematis,” tukasnya.
Contoh lain, sambungnya, korupsi proyek BTS (Base Transceiver Station) yang sampai ke menteri, bahkan menurut rumor sampai ke partai. “Kalau sampai ke menteri sosial tidak mungkin kalau tidak sistematis. Artinya, pengumpulan dari bawah sampai ke atas, dan itu sekaligus menggambarkan yang tadi saya katakan, terstruktur,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa korupsi sudah terjadi secara berjemaah, bukan lagi perorangan. “Kalau perorangan itu, misalnya, pagu anggaran proyeknya ditentukan seratus, lalu seseorang minta komisi lima atau sepuluh. Tapi kalau kita lihat, BTS itu menurut informasi media harusnya dibangun 4000 sekian tower, tapi yang diserahterimakan hanya 985 tower. Ini berarti bukan hanya satu pemegang proyek yang melakukan korupsi. Demikian juga yang terjadi di proyek Bansos,” tegasnya.
Beberapa kasus yang terjadi di Kemenkeu, kata Anthony, kalau ada satu orang yang dicurigai terindikasi korupsi, maka yang lain beramai-ramai membela dengan mengatakan bahwa yang bersangkutan sudah diberi sanksi atau dicopot dari jabatan.
“Pencopotan ini pengalihan, supaya jangan merembet ke yang lain. Ini adalah penyelamatan satu kelompok agar kolusi ini tidak terganggu atau terungkap,” tambahnya.
Menurutnya, pengawasan sudah tidak berfungsi lagi dan kalaupun ada pengawasan dari eksternal itu juga sulit karena kasus di lapangan sering kali sudah direkayasa.
Tidak Diusut
Anthony juga menyoroti pembengkakan anggaran beberapa proyek nasional yang tidak diusut. Ia mencontohkan proyek kereta cepat yang pembengkakannya saja mencapai 1,2 miliar dolar atau setara 18 triliun rupiah. Kemudian pembangunan jalan tol yang kemahalan hingga 100 triliun. Ia menyayangkan DPR sekalipun tidak memperhatikan itu.
“Oleh karena itu, rakyat yang harus memperhatikan ke situ dan rakyat jangan bosan-bosan untuk menyuarakan ini. Menurut saya, rakyat sekarang menjadi kekuatan yang cukup dominan kalau itu disuarakan bersama-sama untuk menegakkan keadilan dan pemberantasan korupsi,” tegasnya.
DPR, ucapnya, sudah terkontaminasi, tidak lagi membela masyarakat sehingga masyarakat harus berjuang sendiri memperjuangkan hak-haknya agar hak itu tidak dirampok oleh para koruptor.
“Kalau kita mengandalkan pengusutan ini kepada rezim saat ini, saya rasa sangat sulit. Mereka tidak bisa mengusut secara adil, transparan, dan tuntas,” ujarnya.
Menutup Celah
Di kesempatan berbeda, aktivis muslimah Iffah Ainur Rochmah menyatakan, penerapan sistem Islam menutup celah korupsi.
“Sistem Islam mengharuskan atau mewajibkan negara menutup celah adanya kecurangan (korupsi),” tuturnya kepada MNews.
Penutupan celah itu, lanjutnya, dilakukan melalui langkah berikut. “Pertama, Islam mewajibkan negara memiliki sistem penggajian yang layak. Aparat pemerintahan harus bekerja sebaik-baiknya. Sebagai imbalannya, negara akan memberikan gaji yang membuat mereka bisa hidup layak,” bebernya.
Ia mengutip sabda Rasulullah saw. yang menyatakan, “Barang siapa yang diserahi sebuah pekerjaan dalam keadaan tidak punya rumah akan disediakan rumah, jika belum beristri, maka hendaknya ia menikah. Jika tidak memiliki pembantu, hendaknya ia mengambil pelayan. Jika tidak memiliki kendaraan atau hewan tunggangan, hendaklah diberikan. Dan siapa yang mengambil selain gajinya, maka itu adalah sebuah tindak kecurangan (ghalin).”
“Kedua, Islam melarang dengan larangan yang sangat tegas tindak suap menyuap dan pemberian hadiah,” ujarnya.
Ia mencontohkan kisah sahabat Nabi, Abdullah bin Rawahah, yang menolak suap dari orang-orang Yahudi dengan mengatakan, “Suap yang kalian tawarkan bagi kami adalah sebuah keharaman dan kaum muslimin tidak memakannya.” Mendengar itu orang Yahudi berkata, “Karena ketegasan itu langit dan bumi tetap bisa tegak.”
Ketiga, lanjutnya, pejabat negara dihitung hartanya dari awal mendapatkan jabatan atau pekerjaan, sampai di periode tertentu dilihat apakah ada pertambahan harta dalam jumlah yang sangat signifikan dalam waktu yang cepat.
“Kalau terdapat kenaikan harta yang tidak wajar, yang bersangkutan diminta untuk membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya didapatkan dengan cara yang halal dan bila gagal membuktikan, harta itu diserahkan ke baitulmal,” jelasnya.
Keempat,sebutnya, pemberantasan korupsi hanya akan berhasil apabila para pemimpin, terlebih pemimpin tertinggi di dalam sebuah negara, bersih dari korupsi, ketakwaannya tinggi, dan kesungguhan dalam menjalankan tugas dengan penuh amanah.
“Kelima, diberikan hukuman setimpal apabila ada pejabat atau siapa pun yang melakukan tindak kecurangan atau korupsi. Keenam, rakyat wajib melakukan pengawasan,” cetusnya.
Ia menekankan, dengan adanya pengawasan dari rakyat, keteladanan, hukuman yang sangat berat, dan larangan memberikan suap, akan menjadi jalan memberantas korupsi secara tuntas. “Ini hanya mungkin terwujud kalau negara memberlakukan syariat sebagaimana contoh di era Khilafah,” pungkasnya. [MNews/IA]
