Jual Beli UU di DPR, Indikasi Demokrasi Adalah “Duitokrasi”?

Jual Beli UU di DPR, Indikasi Demokrasi Adalah “Duitokrasi”?

Penulis: Nida Alkhair

Muslimah News, OPINI — Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia anjlok hingga empat poin. Lembaga Transparency International Indonesia (TII) merilis hasil IPK Indonesia pada 2022 berada di skor 34 atau anjlok empat poin dari 2021. Indonesia menempati peringkat 110 dari 180 negara yang dilibatkan. Ini merupakan penurunan terburuk sejak reformasi.

Jika dibandingkan negara lain, IPK Indonesia jauh di bawah rata-rata negara Asia Pasifik, yaitu 45. Adapun di ASEAN, Indonesia berada pada peringkat 7 dari 11 negara. Peringkat Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, bahkan Timor Leste. (VOA Indonesia, 31-1-2023).

TII menjelaskan bahwa penurunan paling tajam terjadi pada korupsi sistem politik, konflik kepentingan antara politisi dengan pelaku suap, dan suap untuk izin ekspor impor.

Perdagangan UU dan Makelar Kasus

Anjloknya IPK Indonesia mendapatkan sorotan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Poin yang disorot dari temuan TII adalah bahwa tingkat korupsi tertinggi pertama di Indonesia ada di DPR. Mahfud menilai hasil riset tersebut menunjukkan DPR menjadi tempat perdagangan pembuatan undang-undang.

Mahfud mencontohkan, ada pihak luar (negeri) yang sering kesulitan ketika berurusan dengan DPR karena harus membayar. “Pembuatan undang-undang pake bayar tuh menurut hasil penelitian itu. Ya, kalau ditanya satu-satu enggak ada yang ngaku, tapi itu hasil sigi internasional. Di mana orang di luar negeri itu kalau berurusan, ini internasional, ‘Oh, Pak, sulit, di DPR harus bayar begini, ini kasusnya.’ Gitu,” ungkap Mahfud.

Mahfud juga mengungkapkan bahwa ada anggota DPR yang terlibat konflik kepentingan dengan menjadi makelar kasus (markus). Modusnya, menurut Mahfud, merangkap sebagai pemilik kantor hukum.

“Sehingga setiap kali dia bertemu dengan polisi atau Kejaksaan Agung, ‘Tolong, dong, bantu kantor pengacara itu.’ Padahal punya dia. ‘Saya nitip perkara.’ Sejatinya dia itu markus, makelar kasus. Ini hasil penelitian,” papar Mahfud.

Mahfud juga mengungkap masalah lain di DPR. Ada kalimat yang hilang dalam sebuah undang-undang yang sudah disahkan DPR dan pemerintah. Hal ini terjadi pada pasal soal tembakau.

“UU sudah jadi, diketok DPR dan pemerintah, sampai ke Setneg itu ada kalimat hilang, sebelum dikirim ada yang mencoret kalimatnya, ada dulu pasal tembakau yang hilang 1 ayat itu. Lah, siapa yang mencoret? Kan dari sana dibuat,” ujar Mahfud (CNN Indonesia, 31-5-2023).

“Duitokrasi”

Hal yang diungkap Mahfud MD menunjukkan borok dalam pemerintahan. Para anggota dewan yang selama ini diklaim sebagai wakil rakyat, ternyata melakukan praktik jual beli regulasi. Undang-undang dibuat berdasarkan pesanan para oligarki yang rela membayar dengan harga tinggi.

Selama ini, demokrasi dicitrakan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun nyatanya, pelaksanaan demokrasi adalah untuk para oligarki. Kaum berkantong tebal ini seolah bebas membeli regulasi dengan segepok uang. Setelah undang-undang itu diterapkan, keuntungan yang mereka dapatkan bisa berlipat-lipat dari uang yang disetorkan.

Sementara itu, rakyat selalu berposisi menjadi korban. Akhirnya, demokrasi menjadi “duitokrasi”, yaitu pemerintahan dari duit, oleh duit, dan untuk duit. Akibatnya, terjadi kerusakan di segala lini. Undang-undang yang seharusnya hadir untuk menyolusi permasalahan rakyat, malah menjadi sumber masalah. Hukum tidak mencerminkan benar atau salah, melainkan kepentingan. Hal ini cocok dengan adagium bahwa satu-satunya perkara yang abadi dalam politik adalah kepentingan.

Diakui atau tidak, setiap anggota DPR datang ke Senayan dengan membawa kepentingan, baik pribadi maupun partai politik. Semua kepentingan itu ujung-ujungnya adalah duit. Tidak ada satu pun kepentingan rakyat yang mereka perjuangkan. Padahal, ketika kampanye, mereka berjanji untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Namun, ketika menjabat di Senayan, semua janji itu buyar dan berganti dengan memperjuangkan “yang bayar”.

Wahai, Sadarlah!

Realitas demokrasi yang menjadi “duitokrasi” ini hendaknya membuat rakyat sadar akan kebobrokan sistem ini. Janji perubahan yang digembar-gemborkan setiap lima tahun sekali hakikatnya adalah sekadar janji. “Prestasi” DPR sebagai lembaga terkorup menjadi lagu lama yang terus diputar berulang-ulang. Artinya, tidak ada perubahan di lembaga ini.

Itulah sebabnya, IPK Indonesia selalu jeblok, padahal rakyat sudah melakukan tugasnya. Rakyat sudah taat membayar pajak yang merupakan sumber pemasukan yang dominan bagi negara. Rakyat juga sudah menggunakan hak pilihnya untuk memilih para pemimpin dan wakil rakyat. Namun, alih-alih memihak rakyat, penguasa dan wakil rakyat malah berpihak pada para oligarki.

Dengan demikian, hendaknya rakyat sadar bahwa demokrasi adalah sistem korup. Sudah selayaknya meninggalkan sistem ini dan beralih ke sistem yang berpihak pada kemaslahatan rakyat, yaitu Islam.

Khilafah, Sistem yang Bersih dan Pro Rakyat

Sistem Islam terkait erat dengan definisi yang sahih tentang politik. Syekh Abdul Qadim Zallum dalam buku Al-Afkâr as-Siyasiy mendefinisikan politik (as-siyâsah) sebagai ‘pemeliharaan urusan umat (ri’âyah syu’ûn al-ummah) dengan negara sebagai institusi yang mengatur urusan tersebut secara praktis, dan umat melakukan koreksi (muhasabah) terhadap pemerintah dalam melaksanakan tugasnya’.

Politik Islam dibangun di atas fondasi akidah Islam, yaitu kesadaran bahwa manusia adalah hamba Allah yang wajib taat pada syariat-Nya. Dengan demikian, politik Islam senantiasa berjalan di atas rel syariat.

Firman Allah Taala,

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَهُمْ عَمَّا جَاۤءَكَ مِنَ الْحَقِّۗ

“Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.” (QS Al-Maidah: 48).

Politik Islam ditujukan untuk mewujudkan ketaatan pada Allah Taala. Politik Islam adalah politik yang bersih, tidak terkotori oleh kepentingan pribadi, partai, maupun oligarki. Dalam politik Islam, berbagai praktik suap, gratifikasi, jual beli undang-undang, dan makelar kasus akan tercegah karena sedari asas dan tujuan berpolitik sudah terjauhkan dari aspek kepentingan materi.

Pada tataran praktis, tidak ada tempat bagi jual beli undang-undang karena pihak yang berhak membuat aturan hanya Allah Taala. Tersebab berasal dari Allah Taala, aturan/syariat Islam bebas dari tendensi kepentingan. Penyelesaian kasus juga tidak bisa dimakelari karena hukum Islam tegas dan tidak ada celah yang bisa dipermainkan.

Pada intinya, politik Islam adalah politik yang pro rakyat. Kemaslahatan rakyat akan terwujud dengan tegaknya politik Islam. Penguasa akan melakukan riayah, yaitu bekerja untuk mengurusi urusan rakyat. Sementara itu, wakil rakyat yang dalam sistem Islam disebut majelis umat akan melakukan syura (musyawarah) dan muhasabah (koreksi) terhadap penguasa demi kemaslahatan rakyat.

Dengan sistem yang demikian luar biasa berpihak kepada rakyat seperti ini, sudah selayaknya rakyat segera meninggalkan demokrasi dan beralih ke sistem Islam. Wallahualam. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *