Moderasi Beragama di Indonesia Mendunia, Haruskah Kita Bangga?

Moderasi Beragama di Indonesia Mendunia, Haruskah Kita Bangga?

Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.

Muslimah News, OPINI — Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ruhaini Dzuhayatin mengatakan modalitas keagamaan Indonesia yang moderat menyumbang moral imperative call atau panggilan moral untuk bertindak melalui G20 Interfaith Forum di India.

Ruhaini menyampaikan arahan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang searah dengan harapan Duta Besar Indonesia untuk India, yakni agar dapat menyuarakan modalitas keagamaan Indonesia yang moderat dan terbuka bagi kemajuan dunia. (Antara News, 11-05-2023).

Dalam forum tersebut, Ruhaini hadir bersama tokoh dan pegiat kerja sama antaragama dari Indonesia, yaitu Anggota Dewan Pertimbangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Amin Abdulillah, pimpinan Pesantren Tebu Ireng Jombang Halim Mahfudz, Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Yogyakarta Inayah Rohmaniyah, Wakil Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Alpha Amirrachman, serta Direktur Eksekutif Leimena Institute Matius Ho.

Ruhaini sendiri menjadi pembicara dalam dua sesi, yaitu Sesi Agama, Proteksi Sosial, dan Transformasi Kemanusiaan, serta Sesi Agama dan Penghapusan Perdagangan Manusia yang makin bermetamorfosis dalam bentuk-bentuk kejahatan baru seiring arus teknologi digital.

Pada sesi pertama, Ruhaini menjelaskan proteksi sosial dan proteksi warga negara merupakan prioritas Presiden Jokowi. Sebagaimana diketahui, dalam Pemerintahan Jokowi, KSP ikut serta dalam menguatkan misi Presiden terkait proteksi sosial menuju resiliensi atau ketangguhan sosial dengan kemitraan kolaboratif dan konstruktif antara pemerintah dan simpul-simpul masyarakat sipil.

Modalitas resiliensi kolaboratif inilah yang dianggap sebagai “best practice” yang konon banyak dipuji dunia, terutama saat menghadapi pandemi Covid-19 karena Indonesia dianggap pulih dan bangkit secara cepat. Modalitas ini pula yang menjadi tema Keketuaan Indonesia pada G20 2022.

Pada sesi kedua, Siti menjelaskan prioritas Presiden dalam tekad menghentikan praktik-praktik perdagangan manusia dari hulu ke hilir. Selain penegakan hukum yang tegas, juga perlu adanya peran tokoh dan lembaga agama dalam melakukan pencegahan, memberikan panduan moral, serta perlunya menghargai sesama manusia dan menghindari eksploitasi sesama warga negara dalam rangka membuka peluang kemajuan ekonomi.

Namun demikian, benarkah posisi Indonesia tersebut layak kita banggakan?

Moderasi, Wajah Lain Sekularisasi

Ruhaini menjelaskan, ketangguhan sosial itu perlu terus dirawat melalui saling percaya dengan menguatkan faktor yang paling fundamental sekaligus sensitif, yaitu keragaman agama dan budaya. Sebagaimana kita ketahui, Presiden Jokowi telah mencanangkan program prioritas moderasi beragama yang menghargai dan menghormati perbedaan dan berkolaborasi dalam kesamaan.

Tidak heran, secara lebih konkret dan efektif, moderasi beragama perlu diarusutamakan melalui suatu pendekatan literasi keagamaan lintas budaya dalam bingkai rule of law di Indonesia yang pilot project-nya sedang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM bersama Leimena Institute dengan berbagai simpul strategis, seperti ormas keagamaan, lembaga pendidikan, dan lainnya.

Namun, tentu saja kita tidak boleh lupa, moderasi beragama sejatinya adalah wajah lain sekularisasi kaum muslim Indonesia selaku negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia. Perannya makin menjauhkan kaum muslim dari ajaran Islam. Ini sudah menjadi grand design sekaligus proyek besar Barat sejak keruntuhan Khilafah pada 1924. Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Lord Curzon, menyatakan, “Inti permasalahannya adalah bahwa Turki telah dihancurkan dan tidak akan bangkit kembali karena kita telah menghancurkan jantung kekuatan spiritualnya, yaitu Khilafah dan Islam.”

Oleh karenanya, masyarakat wajib kritis. Segencar apa pun arus moderasi beragama, realitas di lapangan tidak dapat kita dustakan. Berbagai problematik di masyarakat sudah mencapai kerusakan dengan tingkat multidimensi. Utang menggunung, generasi muda makin amoral, sistem pendidikan karut-marut, dunia kesehatan kian ruwet, sistem sosial babak belur, urusan publik yang tambal sulam pun ada di mana-mana. Lantas, sudah sejauh mana jasa moderasi beragama untuk mengatasinya?

Mengambinghitamkan Radikalisme dan Memonsterisasi Islam Kafah

Lebih dari itu semua, proyek moderasi beragama tidak sebatas menjauhkan umat dari ajaran Islam beserta keyakinan terhadapnya. Moderasi beragama juga coba mencari kambing hitam, bahkan lawan, agar proyeknya ini tampak hebat dan modern.

Di sisi lain, proyek yang “di-endorse” langsung oleh penguasa ini selalu berusaha memosisikan radikalisme dan ide Islam kafah sebagai “monster” sehingga keduanya tampak buruk dan pada saat yang sama moderasi beragama bisa tampil baik. Lebih parah lagi, label buruk tersebut juga dialamatkan pada istilah Khilafah. Akibatnya, Khilafah turut dikriminalisasi termasuk para ulama dan pengemban dakwahnya.

Upaya-upaya semacam ini sungguh tidak sportif, bahkan makin memberikan kesan bahwa penguasa otoriter, represif, dan anti-Islam. Sebaliknya, sungguh makin nyata identitas sistem sekuler yang ada saat ini.

Pada titik ini, jelas kita tidak boleh cuek, apalagi menutup mata dan telinga. Sekalipun para pejuang Khilafah sadar bahwa moderasi beragama adalah bagian dari tantangan dakwah, tetapi di luar sana banyak individu muslim yang juga harus diselamatkan pemikirannya agar tidak mudah jatuh tersesat ke dalam lumpur hitam moderasi beragama.

Berbuah Kehinaan

Pada akhirnya, kaum muslim harus sadar bahwa membela selain Islam hanya akan berbuah kehinaan. Ini sebagaimana nasihat Khalifah Umar bin Khaththab ra. kepada para sahabat dan juga kaum muslim saat penaklukan Al-Quds, “Wahai saudaraku, sungguh kita pernah terhinakan hingga Allah memuliakan kita dengan Islam. Kalau kita mencari kemuliaan selain Islam, Allah akan menghinakan kita kembali.”

Nasihat Khalifah Umar ra. tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah saw., “Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya.” (HR Ad-Daruquthni).

Demikian halnya dengan firman Allah Taala dalam QS Ali Imran [3] ayat 110, “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”

Hanya dengan membela Islam sajalah kaum muslim bisa tinggi, terhormat, bermartabat, bahkan menjadi umat terbaik di hadapan umat-umat lain di seluruh dunia. Identitas ini pun telah terbukti selama 13 abad lamanya dengan torehan tinta sejarah tegaknya Khilafah yang wilayahnya membentang dari timur hingga ke barat.

Penaklukan Khilafah atas wilayah kekuasaan Romawi, Bizantium, dan Persia, juga menjadi bukti nyata perjuangan kaum muslim sekaligus wujud kebanggaan mereka berdakwah dan berjihad dalam rangka menyebarkan ajaran Islam. Semua ini jelas tidak sebanding jika umat beralih membela moderasi beragama. Astagfirullah.

Khatimah

Sungguh, moderasi beragama adalah dusta besar atas kaum muslim agar mereka tidak bangga berislam kafah, serta menjadi enggan membela Islam selaku dienul haq.

Moderasi beragama juga memutarbalikkan makna QS Ali Imran [3] ayat 19, “Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.”

Akibatnya, alih-alih bangga berislam kafah, moderasi beragama justru membuat kaum muslim merasa Islam harus “merendahkan diri” agar setara dengan agama-agama selain Islam. Na’udzubillah! [MNews/Gz]

Share

One thought on “Moderasi Beragama di Indonesia Mendunia, Haruskah Kita Bangga?”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *