Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.
Muslimah News, OPINI — Pemberian subsidi mobil dan bus listrik yang berlaku 1 April 2023, menuai banyak kritik. Selain dianggap salah sasaran, juga akan makin menambah kemacetan. Alasan pemerintah bahwa hal ini untuk mengurangi emisi karbon, dianggap mengada-ngada. Aroma bisnis oligarki pun sangat tercium tajam.
Dengan subsidi tersebut, konsumen hanya akan membayar pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1%, sisanya (10%) akan ditanggung pemerintah. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 38/2023. (CNN Indonesia, 12-5-2023).
Menkeu Sri Mulyani mengungkap total anggaran subsidi pembelian kendaraan listrik ini adalah sebesar Rp7 triliun hingga 2024 nanti. Dalam PMK No. 49 dijelaskan tentang pengadaan kendaraan dinas listrik berbasis baterai untuk PNS eselon I dan II. Harga mobil listrik untuk masing-masing eselon adalah Rp966 juta (eselon I) dan Rp746 juta (eselon II). Nominal tersebut belum termasuk biaya kirim dan pemasangan instalasi daya. Untuk motor listrik, dipatok Rp28 juta per unit. Untuk kendaraan listrik operasional kantor, dipatok Rp430 juta per unit. Ditambah, ternyata bukan pengadaan mobilnya saja yang disubsidi, melainkan beserta biaya perawatan tahunannya pun disubsidi negara.
Pemerintah beralasan bahwa hal ini dalam rangka membangun ekosistem industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Dengan adanya subsidi ini, diharapkan industri transportasi Indonesia dapat bertransformasi menuju Industri ramah lingkungan. Posisi Indonesia yang kuat di rantai nilai sumber daya mineral, baterai, serta kendaraan, akan berdampak positif bagi terciptanya lapangan pekerjaan.
Selain itu, sebagai negara net importir BBM fosil, jika adopsi kendaraan listrik di Indonesia masif, hal demikian dapat mengurangi ketergantungan terhadap BBM fosil. Ini karena Indonesia adalah penghasil nikel (bahan utama pembuatan baterai) terbesar di dunia dan dianggap bisa memperkuat neraca perdagangan Indonesia.
Akal Sehat dan Nurani
Wajar jika protes berdatangan dari berbagai kalangan. Anggaran pemerintah yang sudah defisit harus juga menyubsidi kendaraan listrik yang urgensinya masih banyak dipertanyakan. Alasan mengurangi emisi karbon tampak mengada-ngada karena justru industri sektor energilah yang paling banyak menghasilkan emisi karbon, di sampung industri lainnya yang juga masih terus berproduksi. Lagi pula, mengurangi emisi karbon tidak harus dengan memberikan subsidi pada kendaraan pribadi. Justru jika ingin mengurangi dari sektor transportasi, transportasi umumlah yang seharusnya dibenahi.
Posisi Indonesia yang dipandang kuat di rantai nilai sumber daya mineral baterai ini pun patut dipertanyakan. Ini karena walaupun Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, tetapi hampir 70% kepemilikannya malah dikuasai Cina. Belum lagi jika bicara kepemilikan perusahaan mobil milik asing, masa iya subsidi malah diberikan untuk mereka? Sebut saja Hyundai perusahaan otomotif milik Korea Selatan dan Wuling perusahaan milik Cina, keduanya ternyata telah resmi mendapatkan subsidi dari pemerintah.
Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel pun mengajak para anggota dewan untuk menggunakan akal sehat dan nurani dalam bernegara agar bisa membedakan mana yang lebih prioritas, menyubsidi petani dan pertanian, ataukah menyubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya? Bukankah seharusnya para petani yang seharusnya lebih berhak untuk dibantu?
Anies Baswedan juga turut bersuara. Menurutnya, selain subsidi ini tidak urgen dan membebani keuangan negara, ia memprediksi persoalan kemacetan pasti akan makin besar akibat penambahan unit kendaraan yang makin banyak.
Pertanyaannya, bukankah ini semua kontradiktif dengan banyak kebijakan yang dimaksudkan untuk mengurai permasalahan kemacetan? Bahkan, salah satu alasan pemindahan ibu kota negara adalah karena macet.
Mengusik Keadilan
Subsidi ini jelas sangat mengusik rasa keadilan di hati masyarakat, apalagi diberlakukan di tengah banyaknya pengurangan dan pencabutan subsidi bagi rakyat. Subsidi BBM, subsidi gas LPG 3 kg, subsidi listrik 900VA, subsidi saprodi pertanian, dsb., hingga kini terus dikurangi, bahkan dicabut.
Selain itu, subsidi pemerintah pada konsumen mobil listrik dengan hanya membayar 1% PPN, sedangkan sisanya dibayar oleh negara, juga sangat menyakiti hati rakyat. Ini karena baru-baru ini Sri Mulyani justru menyetujui usulan Bank Dunia untuk menghapus pembatasan pajak PPN untuk sembako dan pendidikan demi pemasukan APBN. Sungguh, subsidi kendaraan listrik ini benar-benar salah sasaran.
Benarlah jika dikatakan negeri ini sudah serba terbalik. Subsidi malah dari rakyat miskin untuk orang kaya dan para pejabat eselon. Pembeli mobil listrik yang harganya ratusan juta bahkan miliaran itu tentu tidak mungkin rakyat yang hanya bisa makan sehari dua kali, bukan?
Namun, seperti yang sudah-sudah, bagaimanapun rakyat berkoar-koar menentang pemborosan uang negara untuk sesuatu yang tidak urgen, bahkan bisa menciptakan persoalan kemacetan yang lebih besar, pemerintah tetap bersikukuh mengimplementasikannya, alih-alih mendengar dan mengakomodasi kritikan rakyat. Mengapa pemerintah begitu tega seolah tidak memiliki akal sehat dan hati nurani?
Korporatokrasi
Ironisnya, banyak pejabat pasang badan membela subsidi mobil listrik dan terus bernarasi bahwa ini adalah sebuah keuntungan buat rakyat. Kondisi ini sesungguhnya makin mengonfirmasi bahwa keberpihakan pemerintah bukan pada rakyat, tetapi pada perusahaan. Dari hulu ke hilir, yang diuntungkan dengan adanya subsidi kendaraan listrik adalah perusahaan besar.
Kebijakan subsidi ini juga makin memperlihatkan pada khalayak bahwa sejatinya bukan kepentingan rakyat yang diperjuangkan, melainkan korporasi. Bukan kali ini saja regulasi yang ada malah pro pengusaha, seperti UU Omnibus Law Cipta Kerja, UU Minerba, dan teranyar yang sedang digodok adalah RUU Omnibus Law Kesehatan.
Semua kebijakan yang tidak pro rakyat ini sejatinya lahir dari paradigma sistem kapitalisme. Kapitalisme meniscayakan adanya persekongkolan antara pemerintah (sebagai birokrat) dan pengusaha, atau sering disebut korporatokrasi. Inilah pangkal malapetaka negeri ini. Mulai dari penguasa yang bermental komprador, hingga persoalan transportasi, terus menghantui dan sulit diselesaikan.
Transportasi dalam Islam
Paradigma kapitalisme telah menjadikan persoalan transportasi tidak kunjung selesai. Subsidi yang salah sasaran pun merupakan konsekuensi logis dari adanya korporatokrasi yang selalu saja menciptakan kebijakan yang pro korporasi.
Oleh sebab itu, sudah selayaknya kapitalisme dibuang dan digantikan dengan sistem Islam yang telah terbukti mampu menyelesaikan persoalan. Kebijakan dalam sistem Islam akan senantiasa berputar pada kemaslahatan umat karena pemerintahannya independen dan bebas dari setir pengusaha.
Selain itu, pos pemasukan dan pengeluaran baitulmal akan sesuai syariat. Prioritas anggaran adalah untuk kemaslahatan umat. Tidak akan ditemui subsidi untuk mobil listrik tatkala banyak jalanan masih rusak dan transportasi umum masih buruk.
Kemacetan yang terjadi saat ini juga bukan karena jalannya yang sempit sehingga terus dibuatkan jalan tol, melainkan akibat kepentingan bisnis sehingga kendaraan pribadi jauh lebih banyak dari kendaraan umum. Buruknya transportasi umum menjadikan warga lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi.
Sebaliknya, sistem Islam yang akan sangat memperhatikan transportasi umum, sebab itu adalah kebutuhan hidup manusia. Transportasi umum mampu diakses oleh seluruh kalangan. Siapa pun bisa menikmatinya. Alokasi dana besar akan digelontorkan baitulmal untuk transporasti umum.
Seperti pada masa Khalifah Utsmaniyah Sultan Abdul Hamid II, Khalifah membangun jalan kereta Istanbul-Madinah yang dikenal dengan nama “Hijaz”. Khalifah pun menawarkan transportasi gratis untuk warga.
Mengenai emisi karbon, sejatinya semua itu adalah ulah sistem kapitalisme yang rakus. AS sebagai negara penghasil emisi karbon terbesar malah enggan untuk menguranginya. Sedangkan teknologi dalam asuhan Islam akan sangat memperhatikan lingkungan sehingga tidak akan ditemukan pabrik-pabrik yang mencemari lingkungan seperti saat ini.
Khatimah
Kendaraan listrik memang merupakan terobosan baru yang perlu kita dukung. Namun, keberadaan teknologi dalam asuhan kapitalisme bukanlah untuk kemaslahatan umat, melainkan kemaslahatan segelintir elite saja. Walhasil, sebagian besar penduduk dunia akan terzalimi.
Oleh karenanya, bukan sekadar menolak subsidi untuk mobil listrik, rakyat juga harus menolak sistem yang melahirkan regulasi tersebut, yaitu kapitalisme. Kemudian ikut berjuang mengembalikan kehidupan dalam naungan Islam. Dengan demikian, bukan hanya permasalahan lingkungan dan transportasi yang selesai, kita juga akan mendapatkan pemimpin yang sepenuh hati peduli dan melayani rakyatnya. [MNews/Gz]

Masih banyak permasalahan rakyat lain yang butuh diselesaikan, tapi kenapa malah kasih subsidi mobil listrik