Penulis: Novita Sari Gunawan
Muslimah News, OPINI — Impor Cina mengalami kontraksi tajam pada April, sedangkan bidang ekspor pun mengalami perlambatan. Hal ini memperkuat tanda-tanda permintaan domestik yang lemah. Meskipun pembatasan Covid-19 telah dicabut, Cina tetap menghadapi tekanan ekonomi dan pertumbuhan global yang melambat.
Perekonomian Cina memang tumbuh lebih cepat dari yang diharapkan pada kuartal pertama berkat konsumsi jasa yang kuat. Akan tetapi, saat ini, angka ekonomi mereka telah tertinggal. Impor ekonomi terbesar kedua di dunia ini turun 7,9% year on year (yoy) pada April. Ini memperpanjang penurunan 1,4% dari yang terlihat sebulan sebelumnya. Sementara itu, ekspor tumbuh 8,5%, berkurang dari lonjakan 14,8% pada Maret.
“Pada awal tahun ini, orang akan berasumsi bahwa impor dengan mudah melampaui level 2022 setelah pembukaan kembali, tetapi ternyata tidak demikian,” kata Xu Tianchen, seorang ekonom di Economist Intelligence Unit. (Republika, 9-5-2023).
Realitas Pertumbuhan Ekonomi Cina
Cina merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi, terutama pada 2021, yakni sampai di angka 8%. Salah satu faktor penyebabnya adalah Cina menjadi pusat industri dunia, memiliki infrastruktur yang memadai dan menguasai rantai suplai, juga memiliki sarana transportasi yang bagus. Ekonomi Cina juga ditopang oleh uang dan teknologi dari Jepang, Taiwan, dan Hong Kong.
Namun, saat ini, Cina mengalami perlambatan ekonomi. Data terakhir bahkan menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi di Cina dan Eropa.
Bank Dunia telah memprediksi bahwa pada 2023 Cina akan mengalami perlambatan ekonomi di bawah angka 5%. Namun, Bank Dunia juga memperkirakan Cina akan kembali unggul setelah 2024 nanti.
Lonceng bagi Ekonomi Indonesia?
Kita perlu memahami bahwasanya kondisi ekonomi Cina juga akan sangat memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia. Kondisi ekonomi Cina yang tidak baik-baik saja tentu menjadi warning atau lonceng bagi Indonesia.
Cina ibarat “kakak pertama” Indonesia, yakni menjadi penopang ekonomi Indonesia dan salah satu mitra dagangnya. Cina juga menjadi tujuan ekspor terbesar bagi Indonesia. Namun saat ini, Indonesia justru sedang mendapatkan “durian runtuh” melalui kenaikan harga batu bara, kelapa sawit, dan komoditas tambang lainnya. Bisa dibayangkan, seandainya Cina mengalami penurunan impor, kondisi ini akan menyebabkan nilai ekspor Indonesia juga menurun dan akhirnya berpengaruh pada kondisi ekonomi.
Secara makro, Cina sedang mengalami tekanan dalam industri real estate, menghadapi cuaca ekstrem, dan produksi yang lambat. Semua ini bisa memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengingat selama ini ekonomi Indonesia sangat bergantung pada Cina.
Ironisnya, apabila sebaliknya, tatkala ekonomi Cina tumbuh melejit, situasi ekonomi di beberapa negara Asia yang mengadakan hubungan bilateral dengan Cina (termasuk Indonesia), justru tetap lesu. Hal ini sering dipicu oleh efek kenaikan suku bunga global.
Siapa yang Untung?
Secara faktual, kerja sama ekonomi Indonesia-Cina lebih banyak menguntungkan pihak Cina. Ini tampak dari nilai neraca perdagangan Indonesia yang defisitnya lebih banyak dibandingkan surplusnya. Bahkan, kalau menelisik kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini, Cina bisa leluasa menjual seluruh hasil produksinya ke Indonesia. Sedangkan Indonesia sekadar menjadi pasar dan sumber bahan baku bagi pabrik-pabrik mereka.
Konsesi nikel, misalnya, Indonesia banyak memberikan harga yang lebih rendah daripada harga di pasar. Belum lagi kontrak kerja yang lain di tambang gas, komoditas-komoditas mineral, dan lain sebagainya. Padahal, semua itu sejatinya milik rakyat yang seharusnya dikelola oleh negara dan hasilnya untuk memenuhi hajat hidup rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Selama ini, Indonesia hanya dijadikan sebagai pasar oleh Cina, juga sebagai rantai suplai pemasok dari bahan baku yang seharusnya Indonesia bisa menjadi bagian yang kuat sebagai pemilik bahan baku.
Menjadi Negara Adidaya
Negara yang memiliki prinsip ideologis tidak akan mudah memperdagangkan bahan baku, sedangkan kebutuhan dalam negeri masih sangat besar dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan industri dalam negeri. Selama ini, Indonesia hanya memakmurkan industri Cina melalui berbagai proyeknya di negeri ini, apalagi dana, tenaga kerja, dan bahan baku dari Cina.
Jadi, hubungan antara Cina dan Indonesia adalah hubungan yang tidak sepadan. Bahkan, posisi Indonesia sangat rentan apabila sewaktu-waktu terjadi kondisi yang tidak diinginkan di Cina, yakni bisa berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Indonesia, bahkan mengakibatkan terjadi krisis ekonomi.
Dengan kondisi Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa, sejatinya Indonesia bisa mendapatkan posisi yang setara, bahkan menjadi negara adidaya. Posisi ini akan terwujud jika Indonesia menggunakan syariat Islam sebagai prinsip pengelolaan ekonomi dan politik ekonomi Indonesia. Indonesia juga harus menerapkan aturan Islam dalam berbagai bidang yang lain. Negeri dengan SDA dan SDM yang berlimpah dapat digunakan sebagai modal untuk membangun negara besar yang dirahmati oleh Allah Taala.
Kerja Sama Ekonomi dalam Khilafah
Sistem ekonomi Islam adalah satu-satunya alternatif untuk mengatasi kegagalan sistem kapitalisme dalam mewujudkan kesejahteraan dunia. Beberapa ekonom sepakat bahwa problem kemiskinan dan kesenjangan sosial di dunia ini adalah “produk gagal” dari sistem yang juga gagal. Kehadiran ekonomi Islam dinilai oleh banyak kalangan sebagai upaya untuk keluar dari jeratan kapitalisme. Sistem ekonomi IsIam hadir dengan menawarkan konsep ekonomi ilahiah yang bersumber pada Al-Qur’an dan Hadis.
Dalam negara Islam (Khilafah), bentuk kerja sama ekonomi tergantung dari posisi negara tersebut. Bagi negara yang secara nyata memerangi dan memusuhi Islam, dikategorikan sebagai negara muhariban fi’lan. Khilafah haram bekerja sama dalam bentuk apa pun dengan negara seperti Cina dan Amerika yang nyata menjajah negeri kaum muslim.
Adapun negara kafir muahid, mereka adalah negara-negara yang terikat perjanjian dengan Khilafah. Khilafah diperbolehkan menjalin kerja sama dengan mereka dengan syarat tidak menimbulkan kerugian dan mengancam kedaulatan.
Khatimah
Perjanjian diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara asing, yakni harus dilakukan sesuai syariat Islam. Khilafahlah yang menguasai sumber daya minyak, gas, dan aneka mineral yang melimpah. Kekuatan militernya yang tangguh akan menjadikan Khilafah memiliki kedudukan strategis di dunia dengan visi politik yang cemerlang.
Pemahaman tentang situasi politik internasional yang mendalam serta umat yang dinamis akan mampu menghindari Khilafah dari isolasi politik internasional dan terus berupaya meraih kedudukan sebagai negara terkemuka di dunia.
Demikianlah mekanisme Islam dalam menetapkan dan menjalin hubungan kerja sama dengan negara lain. Sejarah membuktikan Khilafah mampu menjadi negara adidaya dunia selama 13 abad. Sungguh, Khilafah akan menjaga dan melindungi umat dari bahaya neoimperalisme yang bersembunyi di balik tawaran kerja sama beserta seperangkat aturan yang komprehensif. Wallahualam. [MNews/Gz]
