Mewujudkan Dokter Spesialis di Tengah Sistem Kapitalisme, Mungkinkah?

Mewujudkan Dokter Spesialis di Tengah Sistem Kapitalisme, Mungkinkah?

Penulis: Asy-Syifa Ummu Sidiq

Muslimah News, Opini — Dokter spesialis sangatlah diperlukan, tetapi siapa sangka jumlahnya sangat kurang. Demi menutupi kekurangan itu, dibuatlah kebijakan pemberian beasiswa dua kali lipat untuk pendidikan dokter spesialis. Apakah usaha ini mampu mencukupi kekurangan tersebut?

Orang nomor satu Indonesia dalam kunjungannya ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo di Manggarai Barat, NTT (9-5-2023), memberikan pernyataan bahwa negeri ini sangat kekurangan dokter spesialis. Presiden Jokowi memaparkan, pemerintah telah mengalokasikan dana Rp220 miliar untuk membangun RS dan peralatan kesehatan, tetapi itu semua belum berarti jika tidak ada dokter spesialisnya.

Senada, Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Arianti Anaya menyampaikan bahwa negeri ini kekurangan dokter spesialis. Saat ini baru ada 51.949 jika sesuai dengan target rasio kebutuhan 0,28:1.000 orang, maka masih kurang 30.000-an orang. Padahal, menurut WHO, rasio ideal adalah 1:1.000, yaitu setiap 1 dokter menghadapi 1.000 pasien.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja kesehatan Nasional (23-2-2023) menyampaikan alasan bahwa kekurangan dokter spesialis adalah karena mahalnya pembiayaan dan hanya terfokus pada perguruan tinggi tertentu.

Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah bekerja sama dengan LPDP akan menyediakan program beasiswa kepada 1.600 dokter pada 2023 dan 2.500 dokter pada 2024.

Beragam Masalah

Dokter merupakan keahlian yang sangat diperlukan karena profesi ini berkenaan dengan masalah kesehatan. Kesehatan sendiri merupakan bagian dari kebutuhan dasar masyarakat yang penting dan harus dipenuhi.

Sayangnya, tidak semua orang dapat menjadi dokter. Selain butuh kemampuan yang andal, biaya menjadi dokter—terutama dokter spesialis—sangatlah mahal. Bahkan, persyaratannya juga cukup sulit. Selain itu, program dokter spesialis hanya dibuka oleh 21 Perguruan Tinggi (PT) dari 92 PT yang ada di Indonesia. Artinya, tempat belajar dokter spesialis juga masih minim.

Persebaran dokter spesialis di Indonesia pun sangat tidak merata. Jumlah dokter yang hampir lengkap hanya ada di Jawa, sedangkan pulau lainnya masih kurang, termasuk NTT yang sempat dikunjungi Presiden tempo hari. Bahkan, di Jawa saja, hanya DKI Jakarta yang memiliki fasilitas dan dokter spesialis yang lengkap.

Hal ini tentu membuat layanan kesehatan tidak berjalan lancar. Pasien harus antre panjang untuk mendapat pelayanan seorang dokter. Lama konsultasi dan menunggunya bisa jadi tidak sebanding.

Akibat Kapitalisme

Semua masalah ini bermuara dari penerapan kapitalisme. Pendidikan dikomersialkan menjadi ladang bisnis. Kurikulum pun didesain sesuai kepentingan industri, terutama industri kesehatan.

Pembangunan ala kapitalisme juga hanya terpusat pada daerah-daerah yang dianggap strategis atau daerah-daerah pusat. Walhasil, ini memengaruhi pola persebaran dokter umum maupun dokter spesialis. Tenaga kesehatan seperti dokter spesialis hanya terkonsentrasi di Jawa, sedangkan yang lainnya sangat minim.

Kapitalisme juga berhasil menyebabkan negara hanya sebagai fasilitator atau regulator. Kapitalisme memberikan pemahaman bahwa hidup harus jauh dari nuansa spiritual, membuat masyarakat tidak lagi memperhatikan urusan agama. Mereka hidup semaunya sendiri tanpa aturan. Hingga akhirnya memengaruhi kesehatan, baik fisik, mental, ataupun spiritual. Akibatnya, banyak orang yang sakit dan perlu ditangani.

Butuh Islam

Islam memiliki politik kesehatan dan sistem kesehatan. Penguasa negara Islam (khalifah) akan mengeluarkan kebijakan yang sesuai syariat. Misalnya, karena kesehatan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh khalifah, maka khalifah akan melakukan berbagai cara agar layanan kesehatan bisa terwujud.

Pertama, khalifah akan membangun gedung, alat dan seluruh fasilitas kesehatan secara lengkap dan merata. Tidak hanya berpusat pada daerah tertentu, sehingga rakyat mudah menjangkaunya. Biaya yang dipakai untuk menyediakan semua fasilitas itu berasal dari Baitulmal.

Kedua, khalifah akan menerapkan sistem pendidikan Islam. Pendidikan akan murah, bahkan gratis dengan kualitas yang sama-sama terbaik. Semua peserta didik akan dibekali prinsip bahwa sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Walhasil, mereka akan berlomba memberikan sumbangsih terbaik untuk umat, termasuk ketika mereka memilih menjadi dokter.

Ketiga, seluruh pembiayaan terpusat dari Baitulmal. Keuangan dikelola sesuai syariat Islam. Khalifah tidak perlu bingung cari dana dari mana karena Islam telah mengatur pendapatan negara dengan jelas, yaitu dari pengelolaan SDA, jizyah, fai, kharaj, ganimah, dsb.

Seluruh kebijakan tersebut didukung oleh sistem pemerintahan sentralisasi, yakni khalifah sebagai pusat pengatur seluruh kebijakan sehingga semua bisa diatur dengan merata.

Khatimah

Pelayanan kesehatan yang memadai berikut fasilitas serta ketersediaan dokter spesialis, akan cukup manakala syariat Islam dijadikan landasannya. Oleh karenanya, pemberian beasiswa saja tidak akan cukup untuk mewujudkan kelengkapan layanan kesehatan. Kita butuh sistem yang sehat, yaitu Islam. Wallahualam. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *