Diincar Uni Eropa Lewat IEU-CEPA, Indonesia Harus Waspada

Diincar Uni Eropa Lewat IEU-CEPA, Indonesia Harus Waspada

Penulis: Nida Alkhair

Muslimah News, OPINI — Ibarat manusia, Indonesia adalah gadis nan cantik jelita, banyak pria yang ingin mendekati dan memilikinya. Bahkan, para “pria” itu bersaing untuk meraih perhatian Indonesia. Para “pria” itu adalah negara-negara besar, seperti AS, Cina, dan Uni Eropa.

Kini, Uni Eropa makin mengincar Indonesia. Hal ini tampak dari pernyataan Kanselir Jerman Olaf Scholz pada Selasa (9-5-2023). “Daripada fokus pada adidaya AS dan Cina yang sering terlibat dalam persaingan geopolitik, Eropa perlu menggapai dunia,” ujarnya di depan parlemen Eropa.

Scholz menyatakan, Eropa perlu membangun hubungan kuat dan menyepakati perjanjian perdagangan bebas dengan kawasan ekonomi Amerika Selatan (Mercosur), India, Indonesia, Australia, dan Kenya. (Detik, 10-5-2023).

Pernyataan Scholz bukanlah retorika belaka. Kerja sama perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Eropa kini tengah digodok. Presiden Jokowi menginginkan agar perjanjian perdagangan bebas Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA) selesai tahun ini. Jokowi telah berkomunikasi dengan Scholz. (CNN Indonesia, 11-1-2023). Adapun negosiasi untuk perjanjian ini telah dimulai sejak 2016.

Selain itu, April lalu Indonesia telah menjadi Official Partner Country Hannover Messe 2023, sebuah pameran teknologi industri di Jerman. Keikutsertaan Indonesia pada Hannover Messe 2023 diharapkan bisa mendukung penandatanganan IEU-CEPA.

Pada pembukaan pameran tersebut, Scholz menyatakan dukungannya terhadap perjanjian perdagangan bebas antara Uni Eropa dan Indonesia. Scholz juga mengatakan bahwa kesepakatan perdagangan antara negara terpadat di Asia Tenggara (Indonesia) dan blok 27 negara (Uni Eropa) akan menciptakan kawasan ekonomi berpenduduk 700 juta jiwa.

Scholz menyatakan bahwa Jerman ingin membantu negara-negara yang kaya akan mineral penting, seperti Chili, Indonesia, dan Namibia untuk membangun infrastruktur pemrosesan mereka sendiri untuk mengurangi ketergantungan terhadap Cina. Scholz menilai investasi tersebut akan menciptakan kemakmuran kawasan dan meningkatkan opsi pasokan bagi Eropa. (MetroTV News, 17-4-2023).

Bagi Indonesia, IEU-CEPA dipandang akan memberikan kesempatan kepada para eksportir Indonesia untuk mempertahankan akses produk ke pasar Eropa. Sementara itu, bagi Uni Eropa, IEU-CEPA akan memberikan kemudahan akses untuk masuk ke pasar Indonesia. (IDX Channel, 3-2-2023).

Mengincar Mineral

Berdasarkan pernyataan Kanselir Jerman, mineral Indonesia menjadi bidikan Uni Eropa. Di Uni Eropa, industri baja telah lama menempati posisi strategis dalam perekonomian. Industri ini telah menciptakan lapangan kerja dan merupakan bahan baku bagi industri lainnya seperti otomotif, elektronik, dan sebagainya.

Dengan demikian, Uni Eropa sangat bergantung pada pasokan bahan baku untuk industri baja, terutama nikel. Nikel dibutuhkan untuk bahan baku industri baja nirkarat (stainless steel) Eropa. Perpaduan antara nikel dengan besi dan kromium akan menghasilkan baja yang tahan karat dan juga sangat keras.

Sementara itu, Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Bijih nikel milik Indonesia berjenis laterit yang kualitasnya tertinggi di dunia. Dengan demikian, bijih nikel Indonesia dapat diolah menjadi baja nirkarat berkualitas tinggi. Itulah sebabnya, banyak negara, termasuk Eropa yang bergantung pada pasokan nikel dari Indonesia. Saat ini tujuan ekspor nikel Indonesia yang terbesar adalah Cina.

Menolak Hilirisasi Mineral

Selama ini, nikel diekspor secara mentah dengan harga murah. Negara-negara industri membelinya dari Indonesia lalu mengolahnya menjadi produk jadi. Mereka kemudian menjual produk jadi tersebut kembali ke Indonesia karena Indonesia merupakan pasar besar dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga konsumsi juga tinggi. Produk jadi tersebut telah berharga mahal sehingga keuntungan besar diperoleh oleh negara-negara industri. Sedangkan Indonesia tetap miskin dan mendapatkan “bonus” kerusakan alam akibat pengerukan tambang.

Sejak Januari 2020, Presiden Jokowi melakukan hilirisasi industri dan melarang ekspor nikel, bijih besi, dan kromium yang belum dimurnikan. Pemerintah telah mengesahkan larangan ekspor tersebut dalam UU 3/2020 tentang Perubahan atas UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba). Ke depan, bauksit juga akan dilakukan hilirisasi.

Kebijakan pembatasan ekspor ini sontak membuat Uni Eropa berang. Apalagi saat ini industri baja Eropa sedang berada dalam risiko. Akibat pandemi, industri baja Eropa mengalami penurunan produksi hingga 40%. Ditambah adanya gempuran produk baja dari Cina yang menyerbu pasar Eropa. Walhasil, pembatasan ekspor nikel oleh Indonesia mengganggu Eropa.

Atas aksi Indonesia ini, Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO karena menilai pembatasan itu dirancang Indonesia untuk menguntungkan industri leburan dan baja nirkarat di Indonesia sendiri. Menurut Komisaris Perdagangan Uni Eropa Cecilia Malmstrom, larangan Indonesia tersebut akan memicu beban lebih lanjut di sektor baja Uni Eropa yang sudah berjuang menghadapi risiko. (Liputan 6, 26-1-2022).

Waspada Penjajahan (Baru)

Dari kasus ini, kita paham bahwa Indonesia sangat layak untuk menjadi negara besar. Bahkan, negara-negara besar (AS, Uni Eropa, ataupun Cina) bergantung pada SDA Indonesia. Sayangnya, Indonesia tidak membentuk dirinya menjadi negara besar, tetapi malah masih saja membuka diri, bahkan bergantung pada negara-negara besar untuk kemajuan ekonominya. Dengan dalih investasi, negara-negara industri tersebut masuk Indonesia dan mengeruk kekayaan alamnya untuk kemudian dibawa lari ke negara mereka.

Terkait hilirisasi, sebenarnya ini bukanlah keputusan terbaik. Disinyalir, hilirisasi nikel tidak menguntungkan rakyat banyak, melainkan hanya menguntungkan segelintir pengusaha. Justru dengan hilirisasi, Indonesia memproduksi nikel yang menopang industrialisasi Cina. Sedangkan dana keuntungannya sekadar “diparkir” oleh pengusaha luar dan tidak menjadi devisa bagi Indonesia. Jadi, kebijakan hilirisasi tidak menghilangkan penjajahan negara-negara besar atas Indonesia.

Menjadi Negara Industri

Lantas, apa langkah terbaik jika bukan hilirisasi? Jawabannya ada dalam syariat Islam, yaitu bahwa negeri-negeri kaum muslim dalam wadah Khilafah. Jika ingin maju, mutlak harus menjadi negara industri. Di dalam Khilafah, industri menjadi salah satu pilar ekonomi, selain pertanian dan perdagangan.

Industri yang dimaksud bukanlah industri untuk konsumsi, tetapi industri strategis, yaitu yang memproduksi mesin atau alat industri. Dengan demikian, mineral Indonesia dan bahan tambang lain yang dimiliki dunia Islam akan diolah sendiri oleh Khilafah untuk menjadi bahan baku bagi industri di dalam negeri.

Di bawah naungan Khilafah, Indonesia dan negeri muslim lainnya menjadi negara industri yang terpandang karena tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi menghasilkan produk jadi yang bernilai ekonomi tinggi. Kesejahteraan pun dirasakan masyarakat karena keuntungan industri berputar di tengah masyarakat, manfaatnya dirasakan rakyat banyak. Keuntungannya juga dikembalikan ke rakyat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik secara gratis.

Industri tambang tidak dikuasai segelintir pengusaha karena negara yang mengelola tambang dan industri strategis. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil tentang kepemilikan umum—termasuk tambang—yang tidak boleh dikuasai individu, melainkan harus dikelola negara untuk rakyat banyak.

Pengusaha boleh saja memiliki industri yang memproduksi barang-barang, tetapi peranannya tidak akan melebihi negara. Justru swasta diatur agar mendukung industrialisasi yang dirancang Khilafah. Inilah kebaikan yang akan kita raih jika menerapkan syariat Islam dalam industri kita. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *