Relasi Fikih dan Kebijakan Publik, Bagaimana Seharusnya?

Relasi Fikih dan Kebijakan Publik, Bagaimana Seharusnya?

Penulis: ‪Prof. Dr. Mas Roro Lilik Ekowanti, M.S.

Muslimah News, FOKUS — Perhelatan Annual International Conference On Islamic Studies (AICIS) 2023 telah selesai dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Surabaya (UINSA) pada 2—5 Mei 2023. Dalam penutupan konferensi tersebut juga dibacakan enam rumusan yang termaktub dalam Surabaya Charter.

Konferensi Internasional ini mengambil tema Recontextualizing Fiqh for Equal Humanity and Sustainable Peace (Rekontekstualisasi Fikih untuk Kesetaraan Kemanusiaan dan Keberlanjutan Perdamaian). Salah satu subtema membahas tentang relasi dinamis antara fikih dan kebijakan publik, juga terkait pembahasan fikih-fikih kontemporer di tengah masyarakat.

Dalam buku manual AICIS 2023 disampaikan bahwa kaidah fikih tentang kebijakan negara atau pemimpin atas rakyat harus bertumpu pada kemaslahatan. Oleh karenanya, perlu penerapan fikih dalam konteks kekinian untuk perumusan kebijakan negara dan cara kebijakan tersebut diambil atas dasar kemaslahatan dan kebaikan terbesar bagi rakyat.

Disebutkan pula bahwa perlu adanya eksplorasi ajaran Islam agar dapat diterapkan dalam konteks global untuk mengatasi tantangan kekinian. Dengan demikian, harus ada pengkajian terkait fikih kontemporer yang mencakup berbagai masalah syariat terkait sejumlah isu global yang memerlukan penyelesaian, seperti perubahan iklim, kemiskinan, konflik internasional, dan migrasi internasional. Juga upaya memperjuangkan HAM dan keadilan global, serta upaya membangun lingkungan yang berkelanjutan dan menjaga sumber daya alam.

Jika kebijakan publik harus mengedepankan kemaslahatan, pertanyaannya adalah “kemaslahatan” menurut siapa? Bagaimana seharusnya relasi antara fikih dan kebijakan publik, dinamis ataukah statis? Bagaimana pula seharusnya kebijakan publik diambil untuk menghasilkan kebijakan yang tepat dalam menyelesaikan problem masyarakat?

Proses Pengambilan Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan dan tindakan yang diambil pemerintah atau lembaga publik untuk mengatasi masalah atau menyelesaikan isu-isu terkait kepentingan publik. Juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Setidaknya ada beberapa proses dalam pengambilan kebijakan publik di Indonesia.

Tahap pertama merupakan tahap awal dalam pembuatan kebijakan publik. Masalah-masalah yang dianggap penting dan membutuhkan penyelesaian oleh pemerintah, diidentifikasi dan dimasukkan ke dalam agenda kebijakan publik.

Tahap kedua, formulasi Kebijakan. Pada tahap ini, alternatif-alternatif solusi untuk masalah yang telah diidentifikasi dalam tahap pertama, dipertimbangkan. Kemudian, memilih kebijakan yang paling efektif dan efisien berdasarkan kriteria tertentu, seperti tujuan kebijakan, sumber daya yang tersedia, dan dampaknya pada masyarakat.

Tahap ketiga, adopsi kebijakan. Setelah formulasi kebijakan selesai, pihak yang berwenang, seperti pemerintah atau badan legislatif, memutuskan untuk menerima atau menolak kebijakan tersebut.

Tahap keempat, implementasi kebijakan. Tahap ini melibatkan pelaksanaan kebijakan publik yang telah disetujui. Pada tahap ini, tindakan-tindakan konkret dilakukan untuk menerapkan kebijakan tersebut dalam masyarakat.

Tahap terakhir adalah evaluasi kebijakan. Tahap ini melibatkan evaluasi kinerja kebijakan publik untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut telah berhasil mencapai tujuan-tujuannya. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk membuat perubahan pada kebijakan yang sudah ada atau untuk membuat kebijakan baru dalam mengatasi masalah yang muncul.

Faktanya, ada banyak kebijakan publik di Indonesia yang tidak bertujuan mengatasi problem masyarakat. Contohnya, saat masyarakat mengalami problem kekurangan air bersih, rawan banjir, dan longsor akibat parahnya kerusakan lingkungan, kebijakan publik yang dibuat adalah dengan menelurkan UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (UU Minerba).

Akibatnya, terjadi kerusakan lingkungan yang signifikan di sekitar lokasi tambang. Pengambilan mineral dan batu bara dari dalam tanah sering mengakibatkan penurunan air tanah, erosi, dan polusi air dan udara. Mayoritas masyarakat juga tidak merasakan manfaat dari pengelolaan SDA di daerah mereka karena banyak perusahaan tambang asing yang mengeksploitasi SDA Indonesia tidak memberikan kontribusi yang cukup bagi perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Lagi-lagi, kebijakan publik yang dibuat ternyata bukan untuk kemaslahatan masyarakat, melainkan untuk kemaslahatan para kapitalis sekuler, sang pemilik modal.

Sumber Hukum Kebijakan Publik di Indonesia

Di Indonesia, penerapan kebijakan publik secara teori didasarkan pada sumber hukum yang berlaku, seperti UU, peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan presiden, keputusan menteri, hingga peraturan daerah. Namun, realitasnya, banyak sumber hukum tersebut yang malah bertentangan dengan tujuan pembuatan kebijakan publik.

UU Penanaman Modal atau UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, misalnya, memiliki beberapa dampak buruk yang menjadi kontroversi di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, pelemahan perlindungan lingkungan. Di UU ini, banyak aturan mengenai perlindungan lingkungan yang dihapus atau diubah. Ini bisa mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan meningkatkan risiko terjadinya bencana alam.

Kedua, peningkatan ketergantungan pada investasi asing. UU ini bertujuan untuk meningkatkan investasi asing di Indonesia dan bisa meningkatkan ketergantungan Indonesia pada investasi asing. Ini dapat menempatkan Indonesia di posisi yang lebih rentan terhadap gejolak pasar dan perubahan kebijakan dari negara-negara asing.

Ketiga, mempermudah pengambilalihan perusahaan, termasuk milik pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ini bisa meningkatkan risiko hilangnya kontrol atas sumber daya dan kebijakan di sektor penting, seperti energi, infrastruktur, dan telekomunikasi.

Akan tetapi, meskipun mudaratnya lebih banyak dibandingkan “maslahatnya”, UU ini tetap saja digolkan. Padahal, jelas bahwa sumber hukum kapitalistik sekuler—yang senantiasa mengedepankan profit-oriented dan tidak melibatkan aturan Sang Pencipta—sering kali kontradiktif dengan tujuan dari kebijakan publik yang dibuat.

Alih-alih mengatasi problem masyarakat, pembuatan UU semacam ini justru lebih dominan menuruti pesanan kaum kapitalis dibandingkan melayani masyarakat. Akhirnya, UU yang diketok palu sekadar menjadi legalisasi penjajahan para kapitalis besar terhadap suatu bangsa mengatasnamakan amanat UU.

Relasi Fikih dan Kebijakan Publik dalam Sistem Islam

Dalam Islam, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syarak yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Contohnya, di dalam sebuah hadis disebutkan, “Al-muslimûna syurakâ’un fî tsalâtsin: fî al-kalâ’i wa al-mâ’i wa an-nâri. (Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Hadis ini mengharuskan negara (Khilafah) membuat kebijakan publik berupa larangan penguasaan kekayaan milik umum oleh individu maupun swasta. Negara wajib mengelola SDA untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Sebaliknya, jika terdapat problem di masyarakat yang butuh segera diselesaikan, negara akan mencari solusinya dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur’an dan Sunah, serta melakukan ijtihad maksimal yang tidak menyalahi keduanya.

Ini bermakna bahwa pemberlakuan hukum syarak—dalam hal ini fikih Islam—di seluruh ranah kehidupan (politik, ekonomi, sosial, pertahanan-keamanan, pendidikan, kesehatan, dsb.) dipastikan akan membawa kemaslahatan bagi semua umat manusia dan alam semesta.

Allah Swt. berfirman dalam QS Al-Anbiyaa’: 107, “(Dan) tidaklah kami mengutus kamu 0(Muhammad) melainkan untuk rahmat bagi seluruh umat manusia.”

Maksud ayat ini adalah bahwa Rasulullah saw. datang dengan membawa syariat yang mengandung maslahat bagi manusia.

Begitu pula firman Allah Swt. dalam QS Yunus: 57, “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit (yang ada) dalam dada dan petunjuk, serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”

Maksud dari “petunjuk” dan “rahmat” adalah dengan membawa manfaat bagi manusia atau menjauhkan kemudaratan dari dirinya. Inilah yang disebut maslahat yang sesungguhnya sebab arti dari maslahat adalah ‘membawa kemanfaatan dan mencegah kerusakan’. Dalam hal ini, penentu sesuatu itu bermaslahat atau tidak adalah wewenang syarak semata.

Khatimah

Dengan demikian, wajib untuk tidak membiarkan akal yang menentukan maksud dari “maslahat” sebab yang berhak menentukannya adalah syarak. Syaraklah yang akan menentukan mana maslahat dan mana mafsadat yang sebenarnya (hakiki). Akal hanyalah digunakan untuk memahami suatu kenyataan (kejadian).

Walhasil, maslahat harus didasarkan pada syarak, bukan pada akal. Maslahat akan senantiasa menyertai syarak. Di mana ada syarak, pasti ada maslahat. Syaraklah yang menentukan kemaslahatan bagi manusia selaku hamba Allah Taala.

Upaya mengubah-ubah fikih Islam dengan alasan rekontekstualisasi, pada faktanya adalah mengubah hukum Allah dan makna maslahat sesuai akal manusia semata. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *