Muslimah News, NASIONAL — Disperakim Kabupaten Blora menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dua dari lima rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Asemrudung, Kecamatan Geyer, Grobogan yang belum dipugar.
Fenomena RTLH bukan hanya di Grobogan, tetapi di berbagai daerah di Indonesia dapat dipastikan terdapat RTLH sebagai masalah yang belum dapat dituntaskan oleh pemerintah.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat masih ada 29,45 juta rumah di Indonesia yang tidak layak huni. Bahkan, data Susenas BPS Maret 2020, rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap hunian layak mencapai 59,54% .
Pemerintah mengeklaim telah berupaya mengatasi RTLH melalui kebijakan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rehabilitasi sosial RTLH.
Bukti Kelalaian
Banyaknya fenomena ini membuat pemerhati kebijakan publik Iin Eka Setiawati menilai bahwa hal itu membuktikan kelalaian negara. “Kelalaian negara yang berlanjut ini disebabkan negara tidak memiliki visi riayah,” katanya kepada MNews, Selasa (9-5-2023).
Ia menjelaskan bahwa biang masalahnya adalah penerapan sistem kehidupan sekularisme kapitalisme. “Dengan konsep good governance, tata kelola kekuasaan dianggap baik menurut kapitalisme. Konsep ini membuat pemerintah berperan sebagai regulator dan hanya melayani kepentingan operator, minus riayah pada kebutuhan rakyat, khususnya kebutuhan pokok rumah layak huni,” jelasnya gamblang.
Akhirnya, ia menegaskan, fungsi negara menjadi mandul. “Secara kapasitas, negara pun tidak memiliki kemampuan menyelesaikan fenomena rumah tidak layak huni,” tukasnya.
Visi Riayah
Iin menjelaskan, konsep kapitalisme berbeda dengan Islam. “Berbeda dengan sistem kehidupan Islam yang memberikan negara tanggung jawab dan kemampuan yang selaras dari Allah Taala sehingga negara memiliki visi riayah dan melayani rakyat dengan tulus. Memenuhi kebutuhan pokok rakyat berupa rumah layak huni sesuai mekanisme syariat Islam yang di-support oleh paradigma Islam, fungsi negara, dan sistem kehidupan Islam secara menyeluruh,” terangnya lugas.
Oleh karena itu, Iin melanjutkan, negara dalam sistem kehidupan Islam tidak dibenarkan menjadi regulator dan menyerahkan tata kelola kekuasaan, khususnya perumahan kepada operator, baik bank-bank penyalur maupun pengembang-pengembang properti.
“Ini karena akan melalaikan negara dari meriayah urusan rakyatnya. Operator hanya berorietasi mencari laba dari hajat hidup rakyat yaitu perumahan. Ini pula yang akan membuat kesulitan pada rakyat dalam memperoleh rumah layak huni,” paparnya.
Iin mencontohkan, Khalifah Umar bin Khatthab ra. pernah menulis surat kepada Abu Musa al-Asy’ari, yang isinya, “Amma ba’du, sesungguhnya para pengurus (urusan umat) yang paling bahagia di sisi Allah adalah orang yang membahagiakan rakyat (yang diurus)-nya. Sebaliknya, para pengurus (urusan umat) yang paling sengsara adalah orang yang paling menyusahkan rakyat (yang diurus)-nya. Berhati-hatilah kamu agar tidak menyimpang, sehingga para penguasa di bawahmu menyimpang,.” kutipnya.
Tidak hanya itu, Iin menegaskan, jika mereka pun (para khalifah) tidak akan menunda pekerjaan mereka, karena hal itu dianggap sebagai kelalaian.
Iin menyimpulkan jika visi riayah negara yang menerapkan sistem kehidupan Islam inilah yang akan menuntaskan fenomena RTLH sehingga seluruh rakyat dapat tinggal di rumah layak huni, yaitu sistem Khilafah.
Oleh karena itu, Iin berpesan agar kita jangan ragu akan sistem Khilafah yang datang dari Allah Taala. Sesuai dengan firman-Nya, “Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau (Muhammad) termasuk orang-orang yang ragu,” kutipnya. [MNews/Hen]
