Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.
Muslimah News, OPINI — Pemerintah berencana impor beras sebanyak dua juta ton pada 2023. Ini bukan sekadar wacana, melainkan merupakan kebijakan yang diambil pemerintah agar cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog tetap aman.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menuturkan, Indonesia membidik lima negara, yakni Thailand, India, Pakistan, Myanmar, dan Vietnam untuk memenuhi penugasan impor beras. Menurutnya, keputusan impor beras dua juta ton ialah keputusan sulit dan terpaksa diambil, mengingat stok CBP di gudang Bulog saat ini hanya 220 ribu ton. Stok itu akan dipakai untuk bantuan sosial pangan yang didistribusikan ke 21,35 juta keluarga penerima manfaat.
Sebelumnya, ia mengatakan bahwa Indonesia masih dalam status swasembada pangan. Ia mengutip penjelasan dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) bahwa suatu negara dianggap swasembada beras apabila produksi dalam negerinya mencapai 90%.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, produksi beras dalam negeri sebanyak 31 juta ton. Dari data ini, sesungguhnya Indonesia masih mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri karena konsumsi beras dalam negeri adalah 30 juta ton. Jika demikian, mengapa harus impor beras dengan alasan demi kebutuhan masyarakat dan sebagai CBP? Padahal, saat ini Indonesia tengah mendekati puncak panen raya.
Kebijakan Anomali
Kepala Bapanas memang menyatakan Indonesia telah berhasil melakukan swasembada beras. Namun, mengapa masih impor beras? Bukankah ini akhirnya menjadi kebijakan anomali bagi publik? Tampaknya benar yang dikatakan oleh ekonom Indonesia Faisal Basri bahwa ada perburuan rente di balik kebijakan impor beras. Ada pihak tertentu yang memanfaatkan kebijakan impor beras untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang.
Direktur Lingkar Studi Ekonomi Ideologis (eLSEI) Arif Firmansyah juga menduga ada kartel impor pangan. Kartel ini membuat pemerintah gusar terhadap ketahanan pangan di dalam negeri sehingga akhirnya terpaksa atau memang dipaksa untuk impor.
Hanya saja, publik harus memahami bahwa dalam konsep sistem ekonomi Islam, impor bisa menjadi alat politik bagi negara lain untuk mengendalikan suatu negara, bahkan bisa mengendalikan kedaulatan pangannya. Tidakkah ini berbahaya? Lagi pula, sungguh menggelikan, negara agraris yang notabene memiliki ketersediaan lahan pertanian sangat luas dengan produksi tinggi, malah impor beras lagi.
Walhasil, muncul dugaan kuat adanya kesepakatan antara para pengusaha dan pelaku perberasan yang memengaruhi kebijakan impor. Sangat terasa adanya pengaruh oligarki pada importasi pangan. Jika kebijakan ini tidak pro petani, lalu “standing position” negara ini ada pada siapa?
“Standing Position” Negara
Alih-alih mendorong kesejahteraan petani, importasi pangan yang dilakukan pemerintah akan berdampak terhadap kemiskinan dan kualitas pertumbuhan ekonomi. Kebijakan impor beras demi cadangan beras pemerintah justru mengakibatkan petani tidak akan mendapat apa-apa selain kesenjangan pendapatan yang makin menganga.
Bukan kali ini saja rencana impor beras digaungkan pemerintah. Beberapa tahun sebelumnya terjadi kebijakan yang sama yang justru makin memperparah kondisi ekonomi dan kehidupan para petani. Pengamat ekonomi politik Salamuddin Daeng mengatakan, Indonesia dari hulu ke hilir menerapkan pasar bebas. Jika harga beras bergejolak, pemerintah tidak bisa memberikan proteksi karena pertanian beras diserahkan ke pasar bebas. Akhirnya, para importir memiliki akses kepada kekuasaan untuk membidik beras impor sebab mengumpulkan beras di tingkat petani harganya lebih mahal. Inilah pengaturan politik pertanian yang dilakukan pemerintah saat ini.
Tampak nyata adanya tarik-menarik kepentingan antara politik pangan dan politik dagang. Maksud politik dagang ialah beli beras di luar untuk dijual di dalam negeri. Jika negara menggunakan cara ini, tentu petani yang jadi korbannya. Kendali politik bercampur dengan kendali ekonomi, inilah yang disebut oligarki.
Posisi negara pun makin jelas ada di pihak oligarki, bukan petani, bahkan tunduk kepada oligarki. Padahal, dalam Islam, negara tidak boleh kalah dari para pedagang yang sekadar mengejar cuan sehingga mengakibatkan politik pertanian dan pangan tidak bisa berjalan baik. Makin jelas pula bahwa negeri ini mengukuhkan jati dirinya sebagai negara kapitalis.
Kebijakan Pangan dalam Islam
Harus diakui, Indonesia gagal mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan. Hal ini tampak dari dua hal. Pertama, ketergantungan pada impor. Kedua, menjadikan impor sebagai penyelesai masalah instabilitas harga pangan yang menjauhkan negara dari upaya yang benar dalam mewujudkan pemenuhan pangan rakyat.
Abdurrahman al-Maliki dalam Politik Ekonomi Islam menjelaskan, pertanian merupakan salah satu sumber primer ekonomi. Permasalahan pertanian yang tidak dapat diselesaikan dapat mengguncang perekonomian, bahkan menyebabkan negara menjadi lemah dan tergantung pada negara lain.
Menurut pengamat kebijakan publik Emilda Tanjung, Islam menetapkan bahwa politik pengaturan pangan ditujukan untuk melayani masyarakat, yakni menjamin pemenuhan pangan bagi setiap individu tanpa terkecuali. Dalam hal ini, Khilafah akan mengoptimalkan penyediaan pasokan pangan dari dalam negeri dengan melaksanakan konsep pertanian Islam. Kedaulatan pangan terwujud dan bebas dari ketergantungan pada negara lain.
Khilafah juga akan memaksimalkan potensi pertanian dalam negeri dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada. Juga melakukan modernisasi pertanian dan sinergisitas antarwilayah sehingga tidak memerlukan melakukan impor. Sungguh, jika kembali pada syariat Islam sebagai patokan kebijakan, Indonesia akan sejahtera dan memiliki kedaulatan pangan. [MNews/Gz]

Astaghfirullahal’adziim, sungguh sebuah kebijakan yang mereka anggap bijak namun hakekatnya menyaKiti hati rakyat, pasalnya disaat rakyat panen dan beras banyak dipasaran, serta menurun nilai penjualannya, penguasa justru impor yang akan semakin menjatuhkan produksi petani, dan menaikkan posisi oligarki…inilah dampak sistem kapitalisme yang hanya menguntungkan Oligarki dan menyusahkan rakyat