Penulis: Chusnatul Jannah
Muslimah News, OPINI — Kesehatan adalah nikmat berharga serta sesuatu yang diidamkan banyak orang. Tidak seorang pun di dunia ini yang ingin sakit. Semua tentu ingin sehat dan hidup lebih baik. Itulah harapan saat pemerintah dan DPR bersama-sama membahas RUU Kesehatan.
Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Usman Kansong mengatakan, RUU Kesehatan sangat penting untuk menanggulangi berbagai permasalahan kesehatan masyarakat, baik aspek peningkatan layanan kepada masyarakat, kualitas SDM kesehatan, hingga pemerataan dokter spesialis.
Akankah RUU ini mewujudkan sistem layanan kesehatan yang selama ini belum banyak masyarakat rasakan?
Seputar RUU Kesehatan
Gagasan RUU Kesehatan bermula dari kisah sedih salah satu warga di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, bernama Asmia yang meninggal dunia bersama bayi yang baru dilahirkannya karena tidak mendapatkan penanganan tepat. Salah satu penyebabnya adalah akses jalan dari rumahnya menuju fasilitas kesehatan cukup jauh dan sulit untuk dilalui kendaraan umum. (Kompas, 29-3-2023).
Selain kasus Asmia, pada November 2019, belasan warga di Desa Lenggo, Kecamatan Bulo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, harus menempuh belasan kilometer dari kampung halaman mereka dengan berjalan kaki menuju puskesmas dalam kurun waktu tiga hari.
Banyak kisah pilu lainnya yang dialami warga pelosok demi mendapatkan akses dan layanan kesehatan dengan menempuh perjalanan berat dan melelahkan. Tidak jarang pula ada yang meninggal di tengah perjalanan lantaran tidak segera tertangani dengan baik.
Dari sinilah pemerintah berharap RUU Kesehatan dapat memberikan pengawasan dan perawatan kesehatan yang lebih promotif dan preventif. RUU Kesehatan ini dianggap akan mereformasi sektor kesehatan layanan kesehatan dapat terakses masyarakat dengan lebih mudah, murah, dan akurat dengan tagline #SehatLebihDekat, #SehatLebihTepat, dan #SehatLebihMurah.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan terdapat enam pilar transformasi yang diinisiasi Kemenkes melalui RUU Kesehatan.
- Transformasi layanan primer yang berfokus pada layanan promotif dan preventif.
- Transformasi layanan rujukan, berkaitan dengan bagaimana mengelola kuantitas dan akses rumah sakit.
- Transformasi sistem ketahanan kesehatan, baik obat-obatan, vaksin, dan alat kesehatan.
- Transformasi sistem pembiayaan kesehatan, yaitu memastikan BPJS selalu mampu menanggung beban kesehatan masyarakat.
- Transformasi SDM kesehatan, yaitu memastikan dokter, dokter spesialis, perawat, perawat spesialis cukup jumlahnya dan baik kualitasnya untuk melayani 270 juta rakyat Indonesia yang tersebar di 17.000 pulau.
- Transformasi teknologi kesehatan, yaitu memastikan layanan kesehatan masyarakat Indonesia adalah layanan kesehatan paling berkualitas dan modern yang dilakukan secara efektif dan efisien.
Pro dan Kontra
Pro dan kontra mengiringi perjalanan pembahasan RUU Kesehatan. IDI, PDGI, YLKI, dan organisasi profesi lainnya menolak RUU ini dengan beberapa alasan. Di antaranya, mempermudah tenaga kesehatan asing masuk tanpa kualifikasi dan kompetensi, memicu sentralisasi kewenangan Menkes, dan mengebiri peran organisasi profesi (IDI dan PDGI). IDI menilai permasalahan kekurangan tenaga kesehatan dan adanya mala-administrasi bukanlah kesalahan organisasi profesi, melainkan kegagalan pemerintah selaku penyelenggara sistem kesehatan.
Sementara itu, menurut beberapa pengamat pendidikan dokter, kewenangan dan dominasi organisasi profesi seperti IDI dan PDGI memang harus dipangkas agar tidak memonopoli sektor kesehatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Saling bantah dan tuduh memang kerap terjadi setiap kali ada RUU masuk pembahasan di DPR. Ada banyak kepentingan yang dipertaruhkan dalam RUU yang disusun, tidak terkecuali RUU Kesehatan. Hanya saja, di balik pro dan kontra RUU Kesehatan, ada beberapa hal yang harus digarisbawahi.
Pertama, RUU kesehatan tidak akan mampu mengakomodasi kepentingan rakyat. Masing-masing pihak, baik pemerintah, organisasi profesi, DPR, atau yang lainnya, memiliki tujuan dan kepentingan dalam RUU ini.
Kedua, mestinya berfokus pada masalah krusial sektor kesehatan, yakni kelalaian negara dalam menjamin kebutuhan tiap individu terhadap layanan kesehatan beserta fasilitasnya.
Ketiga, kesehatan bukanlah sesuatu yang pantas dikomersialisasi layaknya bisnis. Negara wajib memenuhi jaminan kesehatan tiap individu tanpa memungut biaya darinya. Dokter dan tenaga kesehatan berkewajiban memberikan pelayanan terbaik sebagai bentuk tanggung jawab profesinya.
Keempat, transformasi kesehatan—sebagaimana telah disebutkan—tidak akan terwujud dengan baik jika paradigma kapitalisme masih dipakai dalam penyusunan RUU Kesehatan atau produk UU sejenis.
Jaminan Kesehatan dalam Khilafah
Dalam Islam, fungsi negara sebagai pe-riayah akan mereduksi kelalaian negara dalam sistem kapitalisme. Dalam perspektif Islam, penyelenggara sistem kesehatan bertumpu pada negara sebagai penjamin kebutuhan dasar masyarakat.
Berikut ini konsep jaminan kesehatan dalam Khilafah.
Pertama, kesehatan adalah kebutuhan pokok pelayanan publik, sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Siapa saja yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memiliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah – olah dunia telah menjadi miliknya.” (HR Bukhari). Artinya, tidak boleh ada komersialisasi di bidang kesehatan dalam bentuk apa pun dan dengan cara apa pun.
Kedua, negara bertanggung jawab penuh dalam mewujudkan jaminan kesehatan setiap individu rakyat. Mulai dari aspek pembiayaan kesehatan, penyedia dan pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan SDM kesehatan, penyedia sarana dan fasilitas kesehatan (alat kesehatan, obat-obatan, dan teknologi kesehatan), serta sarana lainnya yang penting bagi terselenggaranya pelayanan kesehatan (instalasi listrik, air bersih, transportasi, dan tata kelola infrastruktur publik lainnya yang berkaitan dengan terlaksananya sistem kesehatan).
Ketiga, pembiayaan sektor kesehatan. Semua pembiayaan di sektor ini bersumber dari pos-pos pendapatan negara, seperti hasil hutan, barang tambang, harta ganimah, fai, kharaj, jizyah, ‘usyur, dan pengelolaan harta milik negara lainnya.
Keempat, kendali mutu sistem kesehatan. Konsep kendali mutu jaminan kesehatan Khilafah berpedoman pada tiga strategi utama, yakni administrasi yang sederhana, segera dalam pelaksanaan, dan dilaksanakan oleh individu yang kapabel.
Khilafah juga memiliki empat prinsip dalam pelayanan kesehatan. 1) Universal, artinya semua warga negara berhak mendapat layanan kesehatan. 2) Masyarakat mudah mengakses layanan kesehatan tanpa terhalangi kondisi geografis atau lokasi pelayanan kesehatan yang jauh. 3) Bebas biaya, yang berarti setiap warga berhak mendapat layanan kesehatan secara gratis tanpa dipungut biaya. 4) Pelayanan mengikuti kebutuhan medis dan selalu tersedia.
Kelima, upaya promotif dan preventif berbasis sistem. Artinya, Islam diterapkan secara keseluruhan dalam setiap aspek kehidupan. Mulai dari penerapan sistem ekonomi yang menyejahterakan, sistem pendidikan yang berbasis akidah Islam, sistem sosial yang mencegah perilaku maksiat, sistem sanksi yang tegas, dan kebiasaan yang diajarkan dalam Islam, seperti makanan sehat dan halal, tidak ada budaya konsumtif berlebihan, dll.
Dengan demikian, akan terwujud masyarakat dengan kontrol emosi yang sehat, pola makan dan hidup sehat, lingkungan bersih, dan pergaulan yang sehat dan syar’i. Demikianlah jaminan kesehatan Khilafah yang terlaksana secara solutif dan aplikatif. [MNews/Gz]
