Kanti Rahmillah, M.Si.
Muslimah News, OPINI — Jagat media sosial kembali riuh dengan istilah “markus” alias makelar kasus setelah Menko Polhukam Mahfud MD menyebut DPR sebagai markus saat membahas transaksi janggal Rp349 T Kementerian Keuangan.
“Sering di DPR ini aneh. Kadang kala marah-marah gitu, enggak tahunya ‘markus’, dia. Marah ke Jaksa Agung, nantinya datang ke kantor Kejagung titip kasus,” ucap Mahfud saat rapat dengan Komisi III DPR dan PPATK, Rabu (29-3-2023). (CNN Indonesia).
Sontak pernyataan tersebut menuai respons keras dari sejumlah anggota DPR. Salah satunya anggota DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan yang akan memerkarakan Mahfud secara hukum jika tidak mencabut pernyataannya tentang markus DPR. Menurutnya, pernyataan tersebut bisa membuat publik menilai semua anggota DPR sebagai markus dan persepsi publik bisa buruk gara-gara ucapan Mahfud.
Namun demikian, Mahfud enggan mencabut pernyataannya sebab markus yang ia sebutkan bukanlah anggota DPR periode sekarang, tetapi yang sudah lalu. Jika pun ada anggota DPR periode sekarang yang menjadi markus, kata Mahfud, biarlah itu menjadi urusan aparat penegak hukum.
Makelar Kasus
Makelar kasus sebenarnya bukan hal baru. Ia merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi, bahkan sudah rahasia umum banyak pejabat yang terlibat di dalamnya. Ismantoro Dwi Yumono mengupas markus pada bukunya berjudul Kisah para Markus (2010).
Disebutkan di dalamnya bahwa markus adalah seorang perantara yang mengenal penjahat sekaligus memiliki hubungan dekat dengan penegak hukum sehingga ia bisa mengintervensi proses penegakan hukum. Bisa dengan menitipkan agar penegak hukum memberi hukuman yang ringan, ataupun menghilangkan kasus yang sedang diperkarakan. Imbalannya, si penegak hukum dan pihak lain yang terkait bisa menggunakan instrumen barang atau jasa, baik dalam bentuk uang tunai maupun janji, seperti promosi dan mutasi.
Misalnya, Jaksa Pinangki yang menjadi markus buron korupsi Djoko Tjandra. Pinangki terbukti melakukan pemufakatan jahat bersama Djoko Tjandra untuk menjanjikan uang USD10 juta dolar kepada pejabat Kejagung dan MA demi mendapatkan fatwa di MA. Pinangki pun terbukti menjadi markus Gubernur Riau Annas Maamun yang mendapat grasi dari Presiden Jokowi lalu berhasil mengurangi masa tahanan satu tahun.
Artinya, Pinangki memang terbiasa menjadi markus. Mirisnya, padahal telah banyak kerugian negara akibat Pinangki. Alih-alih dihukum berat, ia malah divonis hanya empat tahun. Itu pun baru dua tahun sudah keluar dengan alasan telah mengikuti program Pembebasan Bersyarat.
Walhasil, dengan terus disunatnya vonis Pinangki, terlihat bahwa Pinangki hanyalah satu dari sekian banyak markus yang menggelayuti peradilan di negeri ini. Mereka bersatu padu untuk saling melindungi demi cuan dan jabatan.
Sekuler Demokrasi
Bagai mencari jarum di tumpukan jerami, inilah gambaran betapa sulitnya mencari keadilan di negeri ini. Pejabat negara yang telah terbukti merugikan uang negara hingga triliunan rupiah, bisa lolos dari vonis pengadilan. Jika pun tidak lolos, dengan kekuatan cuan, ia bisa dihukum ringan hanya satu atau dua tahun penjara. Itu pun kondisi lapasnya jauh berbeda dengan lapas rakyat biasa.
Najwa Shihab saat melakukan investigasi di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jabar, mempertontonkan pada publik kondisi sel para koruptor mantan pejabat negara, termasuk Mantan Ketua DPR Setya Novanto. Mewah, tidak seperti lapasnya rakyat biasa. Bahkan, ada sinyalir Setya Novanti bisa keluar masuk sel dengan mudah.
Mengapa hukum di negeri ini begitu semrawut dan para pejabat dengan mudahnya korupsi ataupun menjadi markus? Setidaknya ada tiga sebab.
Pertama, sistem kehidupan yang sekuler.
Paham ini menjadikan para pejabat tidak takut dosa sehingga kontrol internal tidak ada. Kesadaran diri untuk bekerja dengan amanah pun tidak ada. Kontrol hanya bertumpu pada eksternal.
Bahkan, kasus markus pun ada di tingkat KPK. Jika KPK-nya saja menjadi sarang markus, lantas siapa yang mau memberantas korupsi? Jadilah KPK kini terkenal sebagai lembaga yang tebang pilih kasus. Kasus yang kakap biasanya tidak terusut sebab melibatkan banyak pihak, termasuk aparat dan penegak hukum. Buktinya, hingga kini, kasus Bank Century, BLBI, dan kasus megakorupsi lainnya, belum juga terpecahkan.
Kedua, sistem politik demokrasi.
Sistem politik demokrasi yang begitu mahal hanya akan menghimpun para pejabat korup yang gila kuasa dan harta. Pejabat dari tingkat daerah hingga pusat seperti sedang berlomba menggali emas dalam jabatannya. Tidak peduli rakyatnya mati kelaparan, korupsi jalan terus. Lihat saja kasus korupsi Menteri Sosial Juliari Batubara, ia mengambil jatah BLT rakyat, tidak peduli meski rakyat sudah kehabisan napas akibat pandemi.
Sistem demokrasi yang mahal juga akan menciptakan sistem politik transaksional. Hukum yang ada bukan lagi bicara siapa yang benar dan salah, melainkan siapa pun yang memberi banyak dan memiliki kekuasaan besar, ialah yang layak dibela. Jadilah politik saling sandera, yakni yang menjatuhkan akan dijatuhkan.
Ketiga, hukuman yang tidak menjerakan.
Markus termasuk dalam tindak pidana korupsi. Seharusnya, hukumannya lebih dari sekadar hukuman bagi rakyat biasa yang maling. Ini karena korupsi adalah bentuk pengkhianatan pada negara dan rakyat. Sayangnya, alih-alih dihukum berat, regulasi baru malah membolehkan mantan narapidana tindak korupsi mencalonkan dirinya menjadi caleg. Lucunya negeri ini.
Islam Menghilangkan Markus
Semrawutnya tata hukum negara ini telah jelas dipaparkan di atas. Sistem kehidupan yang sekuler, sistem politik demokrasi yang transaksional, dan sistem sanksi yang tidak menjerakan. Terkait hal demikian, Islam memiliki jawaban tuntas atas permasalahan ini.
Pertama, landasan sistem kehidupan masyarakat Islam adalah akidah yang akan melahirkan takwa.
Seseorang akan senantiasa berperilaku sesuai perintah Allah Taala. Ubadah bin Ash-Shamit berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya ghulul (korupsi) itu adalah kehinaan, aib, dan api neraka bagi pelakunya.”
Umat—termasuk para pejabatnya—akan senantiasa menjauhi korupsi karena ingin masuk surga. Inilah yang dimaksud dengan kontrol internal. Tanpa ada pengawasan, para pejabat akan mengontrol sendiri perbuatannya. Meski demikian, tetap perlu adanya kontrol dari eksternal.
Dalam sistem Islam, departemen yang mengurusi korupsi para pejabat adalah Mahkamah Mazhalim yang langsung di bawah Khalifah. Namun, meski di bawah Khalifah, Kadi Mazhalim bisa memberhentikan Khalifah sebab tugas dan wewenangnya memang demikian, yaitu menyelesaikan persengketaan rakyat dengan negara, baik pegawai, pejabat pemerintah, maupun khalifah.
Kedua, sistem politik Islam tidak mahal.
Kepemimpinan Islam bersifat tunggal. Pengangkatan dan pencopotan pejabat negara menjadi kewenangan khalifah sehingga tidak akan muncul politik transaksional antara pengusaha dan calon pejabat. Balasan atas jabatan juga bukan harta, melainkan pahala. Walhasil, para pemburu rente tidak akan tertarik menjadi pejabat.
Proses politik Islam juga tidak tersandera partai. Setelah terpilih menjadi pejabat negara, ia harus melepas kepartaiannya sebab kini ia menjalankan amanah dari negara, bukan partainya. Inilah yang akan menghilangkan keterlibatan partai dalam pemerintahan. Namun, tugas partai akan tetap, yaitu muhasabah lil hukkam. Bukankah ini akan menghilangkan fenomena markus?
Ketiga, hukum sanksi sangat tegas.
Hukum sanksi pejabat menjadi markus sama dengan korupsi, yaitu takzir. Bentuk dan kadar sanksinya didasarkan pada ijtihad khalifah atau kadi. Antara lain, bisa menyita hartanya sebagaimana yang Khalifah Umar bin Khaththab ra. lakukan; ataupun diekspose (tasyhir), penjara, hingga hukuman mati jika itu menyebabkan dharar bagi umat dan negara.
Umar bin Abdul Aziz menetapkan sanksi koruptor adalah dicambuk dan ditahan dalam waktu yang lama (lihat: Muahannaf Ibn Abi Syaibah, 5/528). Zait bin Tsabit menetapkan bentuk hukuman yang bisa menjadi pelajaran bagi orang lain dan diberi sanksi tegas. Sedangkan Qatadah mengatakan hukumannya adalah penjara dan diberi sanksi (lihat: Muahannaf Abd ar-Razaq, 10/208-209).
Khatimah
Akhirnya, hanya Islam yang akan mampu memberantas korupsi, termasuk menghilangkan para markus. Islam melandasi kehidupan umat dengan akidah dan politik berjalan di atasnya. Begitu pun sistem sanksi, akan sesuai dengan ijtihad khalifah atau kadi yang sejatinya berdasarkan perintah Allah Swt. yang Maha Mengetahui yang terbaik bagi makhluk-Nya. Wallahualam. [MNews/Gz]
