Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Air adalah kebutuhan vital manusia. Meski tersedia gratis di dalam tanah dan permukaan bumi, ternyata pengaturan air tidak sesederhana itu. Dunia hari ini masih mengalami krisis air.
Data Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 2019 menunjukkan bahwa ada 2,2 miliar orang atau seperempat populasi dunia masih kekurangan air minum yang aman dikonsumsi. Sementara itu, ada 4,2 miliar orang yang tidak memiliki layanan sanitasi yang aman dan ada 3 miliar orang yang tidak memiliki fasilitas cuci tangan dasar.
Indonesia ternyata juga tidak luput dari krisis air bersih. Bappenas melaporkan bahwa ketersediaan air di sebagian besar wilayah Jawa dan Bali sudah terkategori langka, bahkan kritis. Ketersediaan air di daerah lain, seperti Sumatra Selatan, NTB, dan Sulawesi Selatan, diprediksi juga akan langka atau kritis pada 2045.
Tidak hanya air bersih, kelangkaan juga terjadi pada air minum. Berdasarkan RPJMN 2020—2024, hanya 6,87% rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air minum aman. (envihsa[dot]fkm[dot]ui[dot]ac[dot]id, 30-9-2021).
Dari aspek infrastruktur, ketersediaan infrastruktur air di Indonesia memang sangat rendah. Layanan perpipaan air di Indonesia hanya 21,69%. Jauh di bawah Singapura yang cakupan layanan air minumnya sudah 100% dan Malaysia sudah 78%. Indonesia bahkan menjadi negara yang paling rendah layanan perpipaan airnya se-Asia Tenggara. (Kompas, 7-2-2023).
Kegagalan Pemerintah
Apa penyebab krisis air di Indonesia? Menurut Bappenas, penyebabnya adalah kerusakan hutan, terutama untuk Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang tutupan hutannya sangat rendah. Tutupan hutan makin berkurang. Pada 2017, tutupan hutan masih 50% dari luas lahan Indonesia (188 juta hektare), tetapi pada 2045 diprediksi hanya tinggal 38%.
Selain itu, pengambilan air tanah secara berlebihan, tingginya tingkat pencemaran terhadap sumber-sumber air, konflik kepentingan ekonomi, kebijakan yang kurang tepat, dan perusakan lingkungan dan mata air, juga menyumbang terjadinya krisis air di negeri ini.
Aspek kebijakan pemerintah merupakan faktor yang paling menentukan terhadap kelangkaan air. Dari sisi infrastruktur saja, ternyata memang negara gagal menyediakan secara mencukupi. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna menyatakan bahwa saat ini kekuatan APBN hanya mampu memenuhi 37% kebutuhan dana infrastruktur air. Pemerintah lantas menyolusinya dengan mengundang pihak swasta.
“APBN hanya bisa menampung hingga 37% dari kebutuhan dana infrastruktur air sehingga kalau kita mau mengejar target sustainable development goals (SDGs) 2030, kita harus bisa mengundang pihak swasta,” ungkap Herry (Kompas, 20-3-2023).
Herry menjelaskan bahwa untuk mencapai akses air minum yang aman, adil, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat pada 2030, nilai investasi tambahan yang pemerintah butuhkan adalah sebesar USD1,7 Triliun atau sekitar Rp26.105 triliun. Jumlah ini tiga kali lipat dari tingkat investasi saat ini.
Pemerintah telah membuka keran sebesar-besarnya bagi swasta untuk berinvestasi pada bidang layanan air. Staf Khusus (Stafsus) Bidang Sumber Daya Air (SDA) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Firdaus Ali mengatakan bahwa hadirnya swasta dalam penyediaan air tidaklah melanggar undang-undang.
“Tidak haram (dilarang) membawa sektor swasta ke dalam (sektor) air, tidak melanggar undang-undang, selama ada keterbukaan, transparansi,” ucap Firdaus. (Kompas, 8-2-2023).
Firdaus bahkan menyebut Indonesia sebagai negara terseksi untuk investasi air minum. “Saya berani mengatakan, di sektor air minum, tidak ada negara yang paling seksi, kecuali Indonesia. Kenapa? Cakupan airnya masih rendah,” ujarnya.
Paradigma Kapitalisme
Jika kita melihat realitas problem krisis air di Indonesia, juga menyimak pernyataan para pejabatnya, tampak bahwa paradigma yang ada pada diri pemerintah adalah paradigma pedagang alias paradigma kapitalisme. Sudahlah gagal mencukupi kebutuhan air bagi rakyatnya, negara justru menjadikan kegagalan itu sebagai lahan bisnis untuk memperoleh keuntungan.
Negara seolah berlepas tangan dari kewajiban menyediakan air layak bagi rakyat. Mengundang investor menjadi “jalan ninja” pemerintah untuk menyelesaikan krisis air layak. Inilah praktik swastanisasi atau privatisasi air. Air yang seharusnya barang publik diposisikan sebagai barang ekonomi.
Privatisasi air terbukti merugikan negara dan rakyat. Privatisasi air terbukti menjadi lahan korupsi para aparat. Sebagai contoh, korupsi pada privatisasi air di Jakarta telah merugikan negara sebesar Rp1,4 triliun. Jika kontrak dijalankan sampai selesai, potensi kerugian bisa mencapai Rp18 triliun.
Privatisasi air juga merugikan masyarakat. Tarif air dipatok mahal, misalnya di Jakarta yang mencapai Rp7.800 per meter kubik. Padahal, air tersebut tidak bisa langsung diminum sebagaimana di Singapura. Dengan demikian, tampak jelas bahwa privatisasi air merupakan kebijakan yang buruk karena merugikan negara dan rakyat.
Politik Air dalam Khilafah
Paradigma kapitalisme yang memandang air sebagai barang ekonomi merupakan paradigma yang salah. Paradigma ini mendasarkan diri pada sekularisme yang memandang segala sesuatu bukan dari perspektif agama, termasuk ketika memandang posisi air.
Padahal, agama (Islam) telah menetapkan air sebagai kebutuhan dasar manusia sehingga wajib dipenuhi. Tidak optimalnya penyediaan air bisa berakibat fatal pada kesehatan manusia.
Manusia secara individual memang bisa memenuhi kebutuhannya atas air. Namun, keberadaan sumber air merupakan urusan yang bersifat komunal karena sumber air digunakan secara bersama-sama oleh masyarakat. Oleh karenanya, butuh pengaturan negara untuk menjamin pemenuhannya.
Tersebab sumber (mata) air dibutuhkan oleh seluruh warga secara bersama-sama, maka sumber air tidak boleh diprivatisasi. Negara akan mengelola mata air sehingga semua rakyat bisa menikmatinya secara gratis. Perusahaan swasta tidak boleh menguasai sumber air sehingga menyebabkan rakyat terhalang darinya.
Negara tidak boleh lepas tangan terhadap pengurusan air, terkait pengambilannya, distribusinya, maupun penjagaan kebersihan dan keamanannya. Kewajiban pengelolaan air oleh negara berdasarkan pada kaidah “Ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib.” Air dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai kewajiban, maka harus diadakan.
Pada masanya, Khilafah mampu mencukupi kebutuhan air bersih bagi rakyat. Khilafah membangun berbagai infrastruktur untuk menyalurkan air. Khilafah membangun banyak bendungan untuk mencegah krisis air. Sampai-sampai, ada seorang khalifah bernama Fannakhusru bin Hasan (324—372 H/936—983 M), tetapi lebih populer dengan nama Adud ad-Daulah. Beliau digelari Khalifah Pembangun Bendungan karena begitu banyak membangun bendungan untuk menjamin ketersediaan air.
Sungguh, Khilafah yang mampu menyediakan air bagi rakyatnya karena memosisikan dirinya sebagai raa’in (pengurus dan penanggung jawab), bukan sebagai pedagang sebagaimana dalam sistem kapitalisme saat ini. Wallahualam. [MNews/Gz]

paradikma pemerintah yang seperti sekarang ini dalam sistem kapitalis seperti tikus yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Mereka yang memperkaya diri tanpa mementingkan kepentingan sesama. Padahal dalam sistem islam bahwa air adalah kebutuhan umum dan tanggung jawab pemerintah iyalah mengurisi rakyat. Dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwa sistem yang sekarang ini benar benar rusak, dan yang kita harapkan untuk bisa hidup dalam kesejahteraan bersama yaitu dengan menerapkan peraturan islam/system secara kaffah dengan begitu kita bisa hidup makmur tanpa merasakan kesengsaraan lagi