Muslimah News, NASIONAL— BBC mewartakan (15-3-2023), demi mencegah ancaman krisis pangan, Presiden Joko Widodo menggagas program Food Estate di berbagai wilayah, termasuk di Kalimantan Tengah. Dua tahun berjalan di Kalteng, hasilnya gagal. Perkebunan singkong seluas 600 hektare mangkrak dan 17.000 hektare sawah baru tidak kunjung panen.
Penelusuran BBC News Indonesia bersama LSM Pantau Gambut menemukan proyek Lumbung Pangan Nasional di wilayah ini hanya memicu persoalan baru, bencana banjir kian meluas dan berkepanjangan, serta memaksa masyarakat Dayak mengubah kebiasaan mereka menanam.
Adapun pejabat Kementerian Pertahanan mengeklaim mangkraknya kebun singkong disebabkan ketiadaan anggaran dan regulasi pembentukan Badan Cadangan Logistik Strategis. “Namun, apabila sudah ada kepastian alokasi dana dari APBN Tahun 2023 maka pengelolaan kebun singkong akan dilanjutkan,” tuturnya.
Gagal
Aktivitas muslimah Zikra Asril menilai, proyek Food Estate ini telah gagal. “Secara paradigma dan konsep, kebijakan Food Estate untuk mengatasi krisis pangan jelas gagal,” tuturnya kepada MNews Rabu (22-3-2023).
Kegagalan ini menurut Zikra terletak pada konsepnya, yaitu meningkatkan produksi pangan untuk target bisnis korporasi.
“Sedangkan, permasalahan krisis pangan dunia, termasuk di Indonesia saat ini adalah masalah akses masyarakat terhadap pangan yang timpang. Pendapatan masyarakat tidak cukup untuk membeli dan memenuhi kebutuhan pangan bergizi,” ulasnya.
Menurutnya, negara hanya sebagai regulator bukan pelayan rakyat. Apalagi fokus regulasi pemerintah adalah untuk pertumbuhan ekonomi. Sehingga nampak jelas negara harus pro terhadap investor/kapital, seperti Food Estate ini.
“Pangan dipandang sebagai komoditas bisnis para kapital bukan hajat hidup rakyat yang harus dipenuhi negara,” kritiknya.
Tidak Jelas
Zikra menilai, di samping masalah paradigma, kegagalan Food Estate ini juga disebabkan arah pembangunan yang tidak jelas.
“Food Estate masuk dalam RPJMN 2020—2024, tetapi secara fakta di lapangan menunjukkan pemerintah tidak mampu merealisasikan sesuai rencana. Artinya, kajian kebijakan ini dipertanyakan karena fakta sejarah menunjukkan proyek dengan model food estate mulai dari zaman Soeharto sampai SBY terbukti gagal. Kenapa rezim Jokowi masih ngotot mengulanginya lagi? Padahal, anggaran untuk Food Estate sangat besar, yaitu Rp1,2 triliun pada 2021—2022 oleh Kementan. Bahkan, pada 2023 ini disiapkan Rp2,3 triliun. Belum lagi anggaran dari kementerian lain, seperti PUPR,” ungkapnya.
Hal ini, kata Zikra, menunjukkan pemerintah ugal-ugalan dalam pembangunan Food Estate. “Yang tampak menonjol justru menyiapkan infrastruktur untuk investor, bukan untuk pemerataan kebutuhan pangan rakyat. Jadi, narasi Food Estate untuk mengatasi krisis pangan hanya gimik,” ujarnya.
Dalam penilaian Zikra, Food Estate bukanlah solusi ketahanan pangan nasional sebab definisi ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan gizi rumah tangga yang dihasilkan dari ketersediaan pangan yang cukup, mulai dari jumlah maupun mutunya tetap aman, merata, dan mudah dijangkau.
“Artinya, indikator yang bisa dijadikan parameter keberhasilan ketahanan pangan itu dilihat dari akses keluarga (rumah tangga) terhadap kebutuhan gizi, baik jumlah maupun kualitas. Dari poin ini saja, arah pembangunan negara kita sudah gagal menerjemahkan, apalagi menyiapkan kebijakan untuk menyelesaikan itu,” simpulnya.
Perubahan Paradigma
Untuk mengatasi krisis pangan dan mewujudkan ketahanan pangan, Zikra menawarkan perubahan paradigma. “Paradigma kapitalisme yang terbukti salah diganti dengan Islam yang bersumber dari Allah yang Maha Benar,” usulnya.
Menurutnya, setidaknya ada tiga poin yang bisa dijadikan bahan perbandingan dengan paradigma kapitalisme saat ini. Pertama, ucapnya, Islam memandang masalah pangan adalah hajat hidup rakyat yang harus dipenuhi negara karena negara adalah pelayan rakyat.
“Negara juga harus memastikan individu per individu rakyat terpenuhi kebutuhan pangannya bukan rata-rata. Sehingga negara harus menyiapkan lapangan kerja bagi seluruh rakyat, terutama bagi laki-laki yang sudah balig,” tegasnya.
Lapangan pekerjaan itu, lanjutnya, bisa berasal dari kebutuhan SDM terhadap fasilitas umum rakyat, pegawai administrasi negara, maupun dari pengelolaan harta milik rakyat dan negara.
“Negara juga membuka kesempatan bagi warga negara yang ingin menjadi pengusaha yang begerak dalam harta milik individu, seperti bisnis pakaian, industri manufaktur, jasa dan lain-lain,” imbuhnya.
Jika ada yang membutuhkan modal untuk bisnis, ucap Zikra, maka baitulmal bisa memberikan pinjaman tanpa bunga, bahkan memberikan secara langsung berupa subsidi.
“Negara akan memberikan tanah-tanah milik negara kepada petani seluas yang mampu ia kelola. Dengan konsep ini tidak ada warga negara yang pengangguran sehingga memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Jika ada yang tidak mampu bekerja seperti cacat, janda dan sejenisnya, maka negara menyiapkan anggaran kebutuhan pangan mereka dari kas baitulmal,” bebernya.
Kedua, sambungnya, arah pembangunan Islam dalam hal pangan adalah mewujudkan negara mandiri, kuat dan terdepan. “Pangan harus diproduksi secara mandiri bukan impor. Fokus utamanya adalah terpenuhinya kebutuhan rakyat khilafah baik muslim maupun nonmuslim. Jika berlebih baru diekspor,” ucapnya.
Mekanismenya, ia mengatakan, Islam mengatur konsep pertanian dengan asas kepemilikan tanah tergantung pada pengelolanya. “Jika tidak mampu untuk mengelola, maka diberikan kepada yang mampu sehingga para petani bisa memiliki lahan sesuai kemampuan mereka bukan malah menjadi buruh tani. Seluruh tanah harus produktif, tidak membiarkan tanah “nganggur”, apalagi untuk pertanian,” urainya.
Jika pertanian butuh bantuan bibit, pupuk dan sejenisnya untuk intensifikasi, kata Zikra, maka negara akan memberikan bantuan (subsidi) dari anggaran baitulmal.
“Semua struktur negara akan terintegrasi untuk berkoordinasi menjalankan ini semua di bawah kontrol khalifah. Jika ingin mengelola peternakan, maka Islam juga menetapkan padang rumput sebagai kepemilikan umum sehingga tidak boleh dikuasai oleh individu tertentu, termasuk kebutuhan pangan dari laut bisa diakses oleh semua orang karena laut adalah milik umum,” ungkapnya.
Ketiga, sambungnya, dalam mengelola lahan, laut atau hutan untuk memenuhi kebutuhan pangan juga memperhatikan aspek lingkungan. Tidak mengejar eksploitasi industri dan korporasi seperti saat ini yang mengejar target produksi, sehingga memprovokasi masyarakat untuk melakukan konsumerisme.
“Dalam Islam memenuhi kebutuhan pangan adalah salah satu upaya agar badan setiap muslim bisa tetap sehat untuk beribadah kepada Allah dan menyebarkan Islam (dakwah) sehingga kebutuhan pangan setiap individu tidak berlebihan,” pungkasnya. [MNews/IA]
