Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.
Muslimah News, OPINI — Minyak goreng besutan pemerintah ‘MinyaKita’ yang diluncurkan tahun lalu, mendadak langka dan mahal harga. Diketahui, kelangkaan pasokan minyak goreng rakyat terjadi di sejumlah daerah. Jika pun ada, harganya melambung di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000 per liter.
Minyak goreng kemasan subsidi sendiri diproduksi oleh perusahaan-perusahaan minyak goreng untuk memenuhi kebijakan domestic price obligation (DMO) serta untuk mendapatkan izin ekspor. Jadi, perusahaan-perusahaan produsen minyak sawit di Indonesia mau tidak mau memproduksi minyak murah kemasan MinyaKita agar mendapatkan izin kuota ekspor crude palm oil (CPO).
Makin besar MinyaKita yang diproduksi dan dipasarkan di dalam negeri, makin besar pula kuota ekspor yang bisa pemerintah berikan. Melansir Antara (3-2-2023), Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Peraturan Pemerintah ini berlaku atas minyak goreng rakyat harus dijual di pasar, bukan di swalayan apalagi melalui online. Sayangnya, ketika minyak goreng langka di pasar, harus ke mana masyarakat mendapatkannya?
Penyebab Langka dan Mahal
Polemik langka dan mahalnya MinyaKita terus diperdebatkan oleh publik. Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) mengatakan melonjaknya harga MinyaKita adalah karena produsen mengurangi produksi program pemerintah tersebut. Pasalnya, mereka enggan menombok MinyaKita karena permintaan CPO yang sedang melemah. Plt. Ketua Umum DMSI Sahat Sinaga menyebutkan bahwa produsen MinyaKita harus menombok sekitar Rp2.000/liter dalam proses produksinya sehingga mereka tidak bisa mendapat keuntungan.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mencurigai langkanya MinyaKita seperti disengaja agar masyarakat beralih ke minyak nonsubsidi. Distribusi sengaja diperlambat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Belum lagi lemahnya pemerintah dalam mengawasi harga hingga di atas HET.
Di sisi lain, Analis Senior Indonesia Strategic and Economis Action Institution Ronny P. Sasmita menilai Kemendag gagal memberikan jaminan bahan baku untuk program MinyaKita. Saat permintaan tinggi, suplainya justru menyusut sehingga mengerek harga jual di pasaran.
Sedangkan Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, terdapat sejumlah oknum yang melakukan penimbunan yang akhirnya menyebabkan distribusi minyak goreng terhambat dan mendorong kenaikan harga.
Kesimpulannya, penyebab langka dan mahalnya minyak goreng ini adalah karena salah tata kelola buah penerapan sistem kapitalisme. Sebagai korporasi swasta, produsen minyak goreng jelas lebih mementingkan keuntungan daripada terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Pemerintah sendiri terkesan membiarkan mafia minyak goreng menimbun barang tanpa adanya sanksi tegas. Distribusi minyak goreng juga diserahkan pada swasta sehingga kondisi kelangkaan dan harga mahal selalu berulang.
Kapitalisme Sumber Masalah
Jamak diketahui bahwa negara yang absen dalam pengaturan rantai tata niaga pangan justru memberikan tempat bagi mafia minyak yang notabene sebagiannya korporasi. Dalam sistem kapitalisme saat ini, praktik spekulasi sulit dihilangkan karena korporasi lebih berkuasa daripada penguasa. Akhirnya, penahanan atau penimbunan minyak goreng mengakibatkan kelangkaan dan melonjaknya harga.
Penerapan sistem ekonomi liberal yang lahir dari kapitalisme juga membebaskan para spekulan untuk memainkan harga. Seperti baru-baru ini, Satgas Pangan Bareskrim Polri bersama Mendag berhasil membongkar penimbunan 555 ribu liter MinyaKita di salah satu gudang di Kawasan Cilincing Jakarta Utara. Ratusan ribu ton minyak telah berada di gudang sejak Desember tahun lalu akibat DMO yang tertahan.
Mirisnya, temuan itu tidak segera diiringi sikap tegas dan cepat untuk segera mendistribusikan minyak ke masyarakat. Masih harus dilakukan penyelidikan sebelum pemberian sanksi. Walhasil, publik tidak perlu berharap lebih pada sistem ini karena memandulkan peran pemerintah sebatas regulator dan fasilitator, bukan pe-riayah rakyat.
Sungguh, kapitalisme merupakan sumber masalah karena pengelolaan dan pemenuhan rakyat diserahkan pada korporasi. Berbagai kebijakan yang pemerintah buat malah memfasilitasi korporasi untuk menguasai bisnis hajat asasi. Mustahil terwujud kestabilan harga dan barang tidak langka jika korporatisasi masih masif pada sektor ini.
Kunci Kestabilan Harga
Sistem Islam (Khilafah) menjalankan politik ekonomi Islam yang mewujudkan kestabilan harga dan terjangkau oleh rakyat. Setidaknya ada enam mekanisme yang ditempuh Khilafah terkait hal ini.
Pertama, menjaga pasokan produksi dalam negeri dengan mendukung sarana produksi dan infrastruktur penunjang. Kedua, menciptakan pasar sehat dan kondusif, mengawasi rantai tata niaga, serta menghilangkan penyebab distorsi pasar. Ketiga, mengawasi penentuan harga mengikuti mekanisme pasar.
Keempat, badan pangan (seperti Bulog atau BUMD) benar-benar menjalankan fungsi pelayanan, bukan menjadi unit bisnis. Pendanaan bagi lembaga ini ditanggung oleh Baitulmal. Kelima, tidak membiarkan korporasi menguasai rantai penyediaan pangan rakyat untuk mencari keuntungan. Keenam, memberi sanksi tegas bagi penahan/penimbun.
Dari Said al-Musayyib, dari Mu’ammar bin Abdullah al-‘Adawi bahwa Nabi saw. bersabda, “Tidaklah melakukan penimbunan, kecuali orang yang berbuat kesalahan.” (HR Muslim).
Dalam Islam, penimbun merupakan pelaku dosa lagi bermaksiat karena menyusahkan orang banyak untuk mendapatkannya. Pelakunya akan mendapatkan sanksi takzir oleh khalifah. Pelakunya pun akan dipaksa untuk menawarkan dan menjual barangnya ke para konsumen dengan harga pasar, bukan harga patokan negara. Masalah kelangkaan pun tersolusi dan rakyat menjadi mudah menjangkau harga pangan.
Dengan demikian, Khilafah merupakan kebutuhan mendesak bagi umat Islam. Ini karena bukan hanya perkara harga dan jaminan ketersediaan pangan, melainkan seluruh urusan masyarakat akan di-riayah secara baik oleh Khilafah.
Kesejahteraan dan keamanan akan dijamin sepenuhnya oleh negara. Kewajiban ini diberikan langsung oleh Allah pada penguasa. Rasulullah saw. bersabda, “Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR Ahmad dan Bukhari). Wallahualam. [MNews/Gz]
