Penulis: Juanmartin, M.Kes.
Muslimah News, OPINI — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengakui banyak kasus kekerasan seksual yang tidak berakhir di meja hijau. Tentu tidak semua kasus pun terdata. Fenomena kasus kekerasan seksual adalah fenomena gunung es di masyarakat. Berbagai upaya hadir untuk mengurai masalah ini. Namun, bukannya menurun, kasus kekerasan seksual malah kian marak di masyarakat. Apa yang salah dalam penanganannya?
Menelaah Aspek Sosial
Aspek sosial merupakan salah satu bagian yang perlu didiagnosis untuk menelisik masalah kekerasan seksual. Sistem tata sosial di masyarakat akan memberikan indikasi baik atau tidaknya tata sosial tersebut dalam untuk menyelesaikan kekerasan seksual.
Harus diakui, sistem tata sosial yang berkembang di masyarakat menganut paham kebebasan. Sadar atau tidak, realitas pergaulan masyarakat yang serba bebas ini kerap menciptakan stimulus yang membangkitkan syahwat. Pelampiasannya pun bisa ke siapa saja, ke anak, saudara kandung, tetangga, orang terdekat, bahkan ke sesama jenis. Berbagai stimulus yang hadir di berbagai ruang publik, seperti mengumbar aurat, visualisasi, lirik lagu, atau iklan yang bertebaran, menjadi bagian dari pemicu.
Memang ada yang mengatakan untuk tidak menyalahkan sistem sosial, toh setiap orang bebas mengekspresikan keinginannya. Nah, ini dia masalahnya. Masyarakat yang menganut paham kebebasan akan blunder saat membahas hal ini. Di sisi lain ada ruang kebebasan, di sisi lain menginginkan kekerasan seksual terselesaikan. Ya jelas sulit selesai, ini karena secara konsep, naluri akan bangkit jika ada stimulusnya.
Aspek Hukum
Aspek hukum berperan penting dalam memberi efek jera kepada pelaku sekaligus mencegah orang lain untuk melakukan tindakan serupa. Ini yang tidak ada dalam sistem sanksi hari ini. Namun, tidak sedikit masyarakat—terutama perempuan—menggantungkan harapan setelah UU TP-KS disahkan. Aparat penegak hukum menerapkan UU TP-KS dalam proses penyidikan kasus kekerasan seksual. Proses penegakan hukum bisa menggunakan delik pidana atau hukum acara sebagaimana tertuang dalam UU TP-KS, bahkan sekalipun pemerintah belum menerbitkan aturan turunan UU tersebut. Ini karena hukum acara UU TP-KS dapat digunakan oleh UU sejenis, seperti UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak, UU 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan UU lainnya.
Sayangnya, spirit UU TP-KS tidak menyentuh akar masalah, termasuk aspek tata sosial yang serba bebas di masyarakat. Bahkan, kesan yang hadir adalah UU ini justru menjamin kebebasan dengan adanya sexual consent, yakni selama hubungan terjadi atas dasar suka sama suka, tidak menjadi masalah. Spirit kebebasan ini jelas tidak akan memberi jalan keluar dari berbagai kasus kekerasan seksual.
Akhirnya, berbagai kasus kekerasan seksual “selesai” tanpa harus sampai ke meja hijau. Akan tetapi, kasus yang selesai secara kekeluargaan tidak akan meredam masalah, melainkan menambah masalah, bahkan memicu munculnya kasus-kasus serupa. Delik aduan kasus kekerasan seksual/perzinaan (Pasal 284 KUHP), misalnya, dapat terhenti jika korban atau keluarga korban memintanya. Artinya, dimensi hukum saat ini tidak sepenuhnya menjamin keamanan jiwa bagi masyarakat.
Akar Masalah
Aspek sosial dan hukum di atas bermasalah karena landasannya yang sekuler. Sistem sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan mengakomodasi berbagai nilai kebebasan, termasuk dalam berekspresi. Wajar jika di ruang-ruang publik bertebaran stimulus seksual. Ada keinginan untuk menghilangkan kasus kekerasan seksual, tetapi dalam negara menjamin kebebasan berekspresi bagi masyarakat. Kan, aneh.
Demikian pula hukum yang ada, tetap dalam koridor menjamin kebebasan berperilaku bagi manusia. Dalam sistem sekuler, jika zina terjadi atas dasar suka sama suka, tidak ada masalah. Ditambah anggapan bahwa masalah seksual adalah wilayah privat. Hukum pun seakan serba salah menghadapi realitas masyarakat, menyebabkan kondisi ini berputar pada masalah yang tidak pernah ada ujungnya.
Ironisnya, di negeri ini, membincangkan Islam sebagai solusinya seakan tabu. Padahal, Islam memiliki seperangkat aturan yang dapat mengurai masalah kekerasan seksual.
Lensa Islam
Islam memiliki aturan khas dalam mengatur aspek sosial masyarakat. Islam juga memiliki landasan hukum yang bersumber dari Al-Qur’an, Sunah, ijmak sahabat, dan kias. Sumber-sumber hukum ini bersifat pasti dan mengikat seluruh manusia. Setiap perbuatan jelas hukum beserta sanksinya. Pertanggungjawaban perbuatan manusia hanya kepada Allah telah menuntut adanya penerapan sanksi yang bersifat pasti.
Hukum-hukum Islam menjamin terealisasinya tujuan syariat, yakni terjaganya agama, akal, jiwa, harta, juga keturunan. Sayangnya, banyak narasi sesat yang mengopinikan bahwa Islam jauh dari HAM dan menggambarkan hukum-hukum Islam itu mengerikan dan tidak beradab. Padahal, tindakan preventif dan sanksi Islam justru menjamin berbagai masalah manusia sesuai tujuan syariat di atas.
Aspek hukum ini mencakup seluruh perbuatan manusia, termasuk aspek sosial. Dalam tataran pergaulan sosial, Islam memiliki seperangkat aturan yang mencegah munculnya pemicu kekerasan seksual berikut sanksi jika itu terjadi.
Pengaturan Sosial dan Pemberian Sanksi
Islam memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat dan menjaga kemaluannya. Islam memerintahkan perempuan untuk berpakaian syar’i berupa jilbab (gamis) sebagaimana dalam QS Al-Ahzab: 59 dan berkerudung (khimar) sebagaimana dalam QS An-Nuur: 31.
Islam melarang laki-laki dan perempuan untuk berkhalwat. Allah juga melarang perempuan untuk tabaruj yang bisa merangsang naluri seksual laki-laki, begitu pula sebaliknya. Laki-laki maupun perempuan wajib saling menjaga kemuliaan mereka. Jangankan mendekati zina, setiap hamba pun wajib menjaga pandangan dalam interaksi sosial.
Bagian yang terpenting adalah kontrol ketat negara pada seluruh tayangan maupun materi pemberitaan media. Saat ini, media digital kebanjiran berbagai situs bermuatan konten yang mengumbar syahwat, bahkan negara saat ini terlihat kalah dalam menghentikan peredaran konten syur di dunia maya.
Dari sisi hukum, Islam menetapkan sanksi tegas bagi pelaku kekerasan seksual dan perzinaan meski berdalih atas dasar suka sama suka. Islam tidak membebaskan seorang hamba untuk berperilaku sesukanya sebagaimana dalam sistem sekuler saat ini.
Oleh sebab itu, dalam Islam, pelaku wajib mendapat hukuman. Jika terjadi pemerkosaan dan pelakunya sudah menikah, akan jatuh had zina berupa rajam hingga mati. Jika belum menikah akan mendapatkan hukuman cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Sanksi ini akan mencegah terjadinya tindakan serupa dan membuat jera para pelaku.
Ini jelas berbeda dengan kondisi saat ini. Alih-alih masalah tuntas, tindakan zina yang sejatinya merupakan problem besar ini malah selesai hanya dengan pembicaraan damai. Bisa saja pelaku dan korban berdamai, tetapi hukum Islam tidak memandang masalah selesai hanya dengan berdamai sebab ini adalah masalah sosial yang jika tidak dihentikan akan terus memunculkan kasus serupa.
Khatimah
Dalam Islam, setiap individu memiliki tanggung jawab sosial dalam bermasyarakat. Terlebih lagi, wajib ada kesadaran bagi seorang hamba untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya di akhirat kelak. Pelanggaran atas syariat Allah tidak selesai hanya dengan rida manusia. Ada rida Allah yang harus manusia capai dalam setiap perbuatannya.
Walhasil, memahami syariat Allah adalah kewajiban setiap hamba-Nya. Agar syariat tersebut dapat terlaksana, penting bagi umat Islam untuk berjuang menegakkan sistem Islam dalam naungan Khilafah Islamiah. Wallahualam. [MNews/Gz]
