Penulis: Chusnatul Jannah
Muslimah News, OPINI — Kementerian Kesehatan memastikan kelas perawatan BPJS Kesehatan bakal dihapus secara bertahap hingga 2025. Kelas 1,2, dan 3 yang berlaku saat ini akan memakai skema Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Untuk mendukung penerapan KRIS, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden terkait hal ini.
Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan penerapan KRIS dilakukan dalam rangka memperbaiki layanan kesehatan kepada masyarakat. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono menyampaikan, hasil uji coba kelas rawat inap standar di 10 rumah sakit tidak mengganggu layanan RS. Menurutnya, hasil uji coba tersebut juga membuat dampak indeks kepuasan masyarakat meningkat dan pendapatan RS tidak berkurang dengan menerapkan implementasi KRIS. Akankah kebijakan ini diikuti dengan meningkatnya mutu layanan kesehatan pada masyarakat?
Sistem KRIS
Sebelum wacana KRIS mengemuka, kelas rawat inap BPJS Kesehatan terdiri dari: (1) kelas 1, kapasitas 1-2 orang per kamar rawat inap; (2) kelas 2, kapasitas 3-5 orang per kamar rawat inap; dan (3) kelas 3, kapasitas 4-6 orang per kamar rawat inap. Dengan pemberlakuan sistem KRIS, kelas rawat inap tersebut dilebur menjadi kelas tunggal dengan berisikan maksimal 4 orang per ruang rawat inap. Untuk menerapkan sistem KRIS, pemerintah menetapkan 12 standar kriteria yang harus dipenuhi RS, di antaranya:
- Komponen bangunan yang digunakan tidak memiliki tingkat porositas yang tinggi
- Ventilasi udara memenuhi pertukaran udara pada ruang perawatan biasa minimal 6 kali pergantian udara per jam
- Pencahayaan ruangan buatan mengikuti kriteria standar 250 lux untuk penerangan dan 50 lux untuk pencahayaan tidur
- Kelengkapan tempat tidur berupa adanya 2 kotak kontak dan nurse call pada setiap tempat tidur
- Adanya tenaga kesehatan per tempat tidur
- Dapat mempertahankan suhu ruangan mulai 20 celcius sampai dengan 26 celcius
- Ruangan telah terbagi atas jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit
- Kepadatan ruang rawat inap maksimal 4 tempat tidur, dengan jarak antar tepi tempat tidur minimal 1,5 meter
- Tirai/partisi dengan rel dibenamkan menempel di plafon atau menggantung
- Kamar mandi dalam ruang rawat inap
- Kamar mandi sesuai dengan standar aksesibilitas
- Outlet oksigen
(CNBC Indonesia, 10-2-2023)
Pelayanan yang Seharusnya
Dalam pembahasan sistem KRIS, pemerintah mengaku tidak akan ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dari total 3.122 RS yang ada di Indonesia, akan ada 2.939 RS yang menerapkan sistem KRIS hingga 2025, dan dikecualikan 42 RS Jiwa, 52 RS Kelas D Pratama, dan 89 RS Darurat Covid.
Jika memang pemerintah serius memperbaiki layanan kesehatan pada masyarakat, setidaknya harus memastikan beberapa hal berikut mengenai sistem KRIS yang akan diterapkan:
Pertama, memastikan kesiapan RS sejauh mana fasilitas rawat inap benar-benar sesuai standar yang ditetapkan. Ini karena kadang kala pemerintah mengambil kebijakan berani, tetapi yang terjadi di lapangan berbeda dari yang ditargetkan. Sebagai contoh, dalam persoalan iuran BPJS kesehatan, masyarakat seringkali mendapat pelayanan yang kurang menyenangkan dari pihak RS.
Sudah jamak kita ketahui, pasien BPJS Kesehatan mendapat perlakuan berbeda dibandingkan pasien yang membayar secara mandiri. Belum lagi sistem administrasi yang berbelit dan ruwet membuat masyarakat terdiskriminasi dengan BPJS Kesehatan. Padahal, mereka rajin bayar iuran, tetapi fasilitas dan pelayanan tidak menunjang.
Kedua, penerapan KRIS pasti juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sekalipun kesannya remeh dengan hanya mengubah kapasitas per ruang rawat inap, tentu pihak RS membutuhkan tenaga dan waktu dalam penyesuaian tersebut. Pertanyaannya, sejauh mana keterlibatan pemerintah memastikan 2.939 RS benar-benar melakukannya sesuai standar yang ditetapkan? Jangan sampai pemerintah hanya memberi keputusan dan arahan, tetapi tidak memberi fasilitas penunjang pada RS untuk memenuhi kriteria KRIS tersebut.
Ketiga, optimalisasi pelayanan kesehatan semestinya tidak dilakukan dengan sekadar mengubah kapasitas orang per ruang rawat inap atau fasilitas ruangan. Akan tetapi, pelayanan kesehatan semisal pemeriksaan, pemberian obat, administrasi, dan kesigapan tenaga kesehatan juga perlu diperbaiki dan dioptimalkan.
Meski pemerintah berupaya memperbaiki layanan dari aspek fasilitas rawat inap yang lebih manusiawi, hal itu tidak mengubah fakta bahwa penerapan sistem BPJS Kesehatan telah menjadikan layanan kesehatan sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Masyarakat diharuskan membayar sejumlah premi/iuran demi mendapatkan layanan. Seolah berkata, “Anda bayar, kami beri pelayanan.” atau “Seberapa banyak Anda membayar, sebanyak itulah pelayanan diberikan”.
Sebelumnya, BPJS Kesehatan sudah melakukan program kerja sama manfaat dengan asuransi kesehatan swasta melalui Coordination of Benefit (CoB). Program ini sudah dicanangkan sejak 2013. Tujuannya untuk melengkapi fasilitas yang bisa tersedia oleh BPJS Kesehatan. Artinya, bagi masyarakat kelas menengah atas selain sebagai peserta wajib BPJS Kesehatan, mereka juga bisa mendaftarkan diri di asuransi kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ini sama halnya bayar dobel dan mendapatkan fasilitas dobel yang dianggap menguntungkan peserta JKN.
Misalnya, jika ada tindakan operasi, pasien diharuskan membayar Rp10 juta. Sedangkan limit BPJS Kesehatan atas tindakan tersebut hanya Rp4 juta. Maka sisa biaya Rp6 juta akan langsung masuk ke tagihan asuransi swasta. Jika KRIS diterapkan, preferensi masyarakat yang cenderung ingin dilayani dengan layanan terbaik pasti lebih memilih memanfaatkan keduanya (BPJS dan asuransi swasta) dengan meng-upgrade layanan kamar tanpa biaya tambahan.
Hanya saja, sistem semacam ini jelas akan lebih menguntungkan pihak BPJS Kesehatan dan asuransi swasta. Mereka sama-sama mendapat untung dari layanan kesehatan yang mereka berikan. Pada akhirnya, layanan kesehatan dikapitalisasi untuk mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Layanan kesehatan ibarat jasa pamrih yang harus dibayar masyarakat kepada “korporasi” bernama BPJS dan asuransi.
Inilah dampak buruk kapitalisasi manakala aspek kesehatan menjadi salah satu 12 sektor yang masuk dalam cakupan General Agreement on Trade in Services (GATS), yakni salah satu perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang bertujuan memperluas liberalisasi sektor jasa. Liberalisasi ini mewujud dalam sistem BPJS Kesehatan yang diterapkan hari ini.
Pandangan Islam
Dalam Islam, memberi layanan kesehatan adalah kewajiban negara. Artinya, negara berkewajiban menjalankan salah satu kebutuhan pokok masyarakat ini secara optimal, baik dari sisi pembiayaan, pembangunan, hingga pelayanan. Khilafah tidak akan menjadikan kesehatan sebagai komoditas layaknya perdagangan. Beginilah mekanisme pelayanan kesehatan yang hakiki:
Pertama, penyediaan infrastruktur dan fasilitas kesehatan yang memadai. Pada zaman pertengahan, hampir semua kota besar Khilafah memiliki rumah sakit. Di Kairo, rumah sakit Qalaqun dapat menampung hingga 8.000 pasien. Semua rumah sakit di Khilafah dilengkapi dengan tes kompetensi bagi setiap dokter dan tenaga kesehatan. Bahkan, rumah sakit di Khilafah menjadi favorit para pelancong asing yang ingin merasakan sedikit pelayanan mewah tanpa biaya karena seluruh rumah sakitnya bebas biaya. Namun, bila terbukti tidak sakit, mereka akan disuruh pergi karena kewajiban menjamu musafir hanya tiga hari. (Al-waie.id).
Kedua, pembiayaan sistem kesehatan dilakukan sepenuhnya oleh Khilafah. Pembiayaan tersebut dari pos-pos pemasukan Baitulmal yang salah satunya berasal dari pengelolaan barang tambang yang jumlahnya melimpah. Negara juga memfasilitasi dengan membentuk lembaga wakaf bagi individu yang ingin beramal dan berkontribusi untuk kepentingan umat sehingga banyak madrasah dan fasilitas kesehatan bebas biaya.
Ketiga, pelayanan kesehatan mengedepankan kewajiban menjaga dan menyelamatkan jiwa umat manusia. Di masa peradaban Islam, pelayanan kesehatan rumah sakit sejak awal dan perkembangannya sangat meriayah. Kala itu, ada dua jenis rumah sakit, yaitu permanen dan nomaden (berpindah-pindah). Rumah sakit permanen dibangun di tengah kota.
Sedangkan, rumah sakit nomaden dikhususkan ke wilayah-wilayah pelosok yang sulit dijangkau masyarakat. Sebagai contoh, pada masa pemerintah Sultan Mahmud Saljuqi, rumah sakit yang berpindah-pindah ini (nomaden) diangkut segala fasilitasnya (dokter, alat kesehatan dan obat-obatan) dengan 40 unta. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan kesehatan bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat yang jauh dari perkotaan.
Pelayanan dokter-dokter sepanjang peradaban Islam dikenal memperlakukan pasiennya dengan lembut dan manusiawi tanpa melihat latar belakang agamanya. Siapa saja yang sakit pasti mendapat pelayanan prima.
Khatimah
Demikianlah, Khilafah menorehkan prestasi cemerlang dalam sistem dan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan memadai untuk semua lapisan masyarakat. Tidak mendiskriminasi pelayanan kepada orang miskin dan tidak mengistimewakan pelayanan terhadap orang kaya. Semua warga berhak mendapat layanan kesehatan secara layak dan memadai. Hal ini jelas berbanding terbalik dengan layanan kesehatan di sistem kapitalisme. [MNews]
