Penulis: Novita Sari Gunawan
Muslimah News, OPINI — Saat ini, wisata alternatif menjadi tren wisata baru. Wisatawan akan memiliki destinasi yang lebih bersahabat dengan alam dan masyarakat, atau yang dikenal dengan “ekowisata”. Salah satu bentuk tren wisata jenis ini adalah desa wisata yang telah ditetapkan sebagai salah satu program unggulan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Saat ini, desa berperan untuk berkontribusi besar dalam pembangunan nasional. Selain menyuplai kebutuhan pangan dan kebutuhan tenaga kerja, desa juga berkontribusi terhadap perkembangan pariwisata nasional. Tren desa wisata makin populer pascapandemi Covid-19, cenderung menjadi personalize, customize, localize, dan smaller in size.
Kondisi ini membuat jumlah desa wisata terus berkembang setiap tahunnya. Saat ini, sudah terdapat 3.613 desa wisata yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dengan berbagai klasifikasi desa wisata, mulai dari rintisan hingga mandiri.
Desa wisata merupakan sebuah konsep pengembangan daerah yang menjadikan desa sebagai destinasi wisata, sesuai dengan prinsip utamanya, yaitu desa membangun. Prinsip ini berfokus terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif sesuai potensi dan sumber daya lokal.
Menjadi pertanyaan, apakah program desa wisata benar-benar dapat memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya warga desa itu sendiri? Ataukah sekadar “kedok” untuk kepentingan segelintir pihak?
Dana Desa Wisata Jadi Incaran
Ada beberapa kabar terkait dana desa wisata ini. Pertama, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dan pegiat pariwisata. Awal 2023, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman sedang serius menyelidiki kasus dugaan korupsi dana hibah pariwisata di Bumi Sembada. Tidak tanggung-tanggung, dana yang disidik nilainya mencapai Rp10 miliar.
Kedua, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sabang, Aceh, menetapkan dua tersangka dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Taman Wisata dan Edukasi Gampong Aneuk Laot dengan total anggaran Rp385,8 juta bersumber dari dana desa.
Ketiga, tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan pasar desa wisata Sumbersono, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto yang berpotensi bertambah. Hingga kini, penyidik masih melakukan pendalaman sekaligus memburu kontraktor dalam pengerjaan proyek yang berdiri di atas LP2B.
Keempat, Kejari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menetapkan empat tersangka tindak pidana korupsi dana bantuan keuangan APBD 2019 dan 2021 Temanggung untuk pengembangan wisata Papringan di Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kedu.
Demikianlah, korupsi demi korupsi dilakukan oleh beberapa pejabat daerah, mulai dari kepala desa, bupati, wali kota, pejabat provinsi, hingga para wakil rakyat di ibu kota. Padahal, mereka sebenarnya sudah sangat menikmati “empuknya kursi” jabatan, mulai dari uang jabatan, honor perjalanan, hingga keberhasilannya memberikan sejumlah proyek kepada segelintir pengusaha. Nyatanya, mereka masih juga menyasar dana desa wisata.
Konsep Penta Helix untuk Kapitalisasi
Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf (Baparekraf) Martini M. Paham menegaskan pentingnya komitmen dan sinergisitas unsur penta helix dalam pembangunan sektor pariwisata.
Konsep penta helix, yakni unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media, bersatu padu berkoordinasi serta berkomitmen untuk mengembangkan inovasi pengetahuan yang berpotensi untuk dikapitalisasi menjadi produk maupun jasa yang memiliki nilai ekonomis.
Salah satu tujuan pendekatannya adalah dalam rangka upaya penguatan ketahanan ekonomi masyarakat untuk menemukan pola kemitraan dalam pengembangan potensi suatu kawasan, yaitu dengan melibatkan banyak pihak yang saling bersinergi. Melalui pola kemitraan yang dimaksud, diharapkan dapat mewujudkan sustainable development goals (SDGs) dalam mencapai percepatan pembangunan ekonomi.
Ini adalah paradigma kapitalisme yang menjadikan segala unsur sebagai penggerak ekonomi, atau dengan kata lain, adanya upaya kapitalisasi terhadap potensi unsur-unsur selain negara, yakni akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media. Negara sendiri tidak mengoptimalkan peran, perangkat, dan potensi kekayaan negeri, seperti SDA, untuk menjadi sumber pemasukan utama, melainkan menjadikan pajak maupun pariwisata sebagai penggerak ekonomi negara.
Konsep penta helix yang melibatkan banyak unsur ini nyatanya justru membuka peluang korupsi makin lebar. Di sisi pemerintah adalah kepala desa yang terbukti mengorupsi dana desa wisata tersebut. Kurangnya tingkat penyelesaian penyidikan korupsi dalam sistem demokrasi juga kian melestarikan budaya korupsi, mulai tingkat desa hingga megakorupsi.
Pemberitaan berbagai kasus korupsi ini pada akhirnya turut tenggelam saja. Ditambah lagi korupsi praktik pelaku usaha di bidang perizinan, ekspor-impor, juga pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Unsur masyarakat pun tidak semuanya peduli dengan realitas korupsi. Rendahnya pengetahuan dan sikap permisif (masa bodoh) sebagian masyarakat muncul akibat perilaku korupsi yang seolah membudaya ini.
Kegagalan
Tujuan desa wisata untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa agar berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran, tampaknya jauh panggang dari api. Tidak pula sepenuhnya terwujud cita-cita untuk melestarikan alam dan kondisi sosial budaya desa sebagai value yang bisa meningkatkan nilai tambah dari suatu desa dan meningkatkan produktivitas ekonomi warganya.
Kegagalan proyek desa wisata tampak dari rencana yang tidak jelas, eksekusi proyek yang dijalankan dengan kurang profesional, minimnya knowledge dan skill dalam pengembangan kepariwisataan, juga faktor penyalahgunaan dana desa sehingga dana yang seyogianya dipakai untuk program desa wisata malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Program desa wisata ini juga terkesan tidak tepat sasaran dan membuka peluang terjadinya praktik korupsi yang lebih marak lagi. Wajar kemudian kalau perangkat desa mengajukan tambahan masa jabatan untuk berkuasa dengan alasan menjalankan proyek-proyek desa wisata ini, walaupun hasil dari proyek ini belum jelas dan belum terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pedesaan.
Jatuhnya sektor pariwisata pada masa pandemi menambah dampak buruk dari proyek desa wisata. Banyak desa wisata yang berguguran yang makin berdampak pada pemborosan dana APBN yang tidak tepat sasaran. Padahal, sebelumnya pemerintah—dengan konsep kapitalisasinya—menjadikan sektor pariwisata sebagai andalan pendapatan nonmigas yang diharapkan mampu menutupi defisit APBN.
Adanya proyek desa wisata sebelumnya pun diharapkan bisa memperbaiki kondisi ekonomi riil di pedesaan. Faktanya, malah menimbulkan banyak kebocoran dan pemborosan. Inilah dampak dari kegagalan kapitalisme dengan program-programnya yang tidak kunjung dapat menyejahterakan masyarakat.
Pertumbuhan Ekonomi dalam Islam
Lalu bagaimanakah pandangan Islam merespons proyek desa wisata? Islam memandang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan hanya bisa dilakukan oleh penguasa dengan memperbaiki kondisi ekonomi secara makro dan mikro. Pemerintah harus memastikan kebutuhan hidup individu per individu terpenuhi optimal dan ada peluang untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya.
Hal ini terwujud melalui kebijakan politik ekonomi Islam dan menjalankan syariat ekonomi Islam dalam kehidupan bernegara. Islam memiliki konsep pengaturan kepemilikan yang sempurna, yakni umum, individu, dan negara, yang terbukti dapat menyejahterakan dan memajukan negara dalam sejarah peradaban Islam, yakni saat tegaknya Khilafah Islamiah.
Bidang rekreasi atau sektor pariwisata dalam sistem Islam pada masa Khilafah, meski bisa menjadi salah satu sumber devisa, tetapi tidak akan dikapitalisasi. Ini karena Khilafah memiliki sumber perekonomian yang bersifat tetap tadi.
Di atas fondasi sistem ekonomi Islam dengan prinsip kepemilikannya, Islam menetapkan bahwa sejumlah SDA tidak bisa dimiliki secara privat, baik individu maupun asing. Kepemilikannya adalah milik seluruh rakyat dan negara sebagai pengelolanya untuk menjadikan SDA ini bermanfaat penuh bagi rakyat.
Dari Ibnu Abbas ra. berkata bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda, “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu air, rumput (pohon), api (bahan bakar), dan harganya haram.” Abu Said berkata, “Maksudnya air yang mengalir.” (HR Ibnu Majah).
Di sisi lain, tujuan utama pariwisata adalah sebagai sarana dakwah. Objek wisata dalam Khilafah akan didesain untuk membuat manusia (muslim maupun nonmuslim) untuk tunduk dan takjub ketika menyaksikan keindahan alam. Juga menumbuhkan keimanan seseorang yang belum beriman pada Zat yang menciptakan alam semesta dan seisinya, serta makin mengukuhkan keimanan bagi mukmin.
Tempat rekreasi bukan semata-mata untuk meraup keuntungan, seperti dalam sistem kapitalisme. Perbedaan tujuan utama inilah yang mewujudkan perbedaan dalam kebijakan masing-masing terhadap bidang rekreasi. Dengan dijadikannya bidang ini sebagai sarana dakwah, Khilafah tidak akan mengapitalisasinya untuk kepentingan ekonomi dan bisnis. Khilafah juga akan menutup peluang terjadinya korupsi di bidang pariwisata ini dengan mengintegrasikan penegakan hukum yang tuntas memberantas korupsi. Wallahualam. [MNews/Gz]
Foto sampul: Ilustrasi, salah satu desa wisata di Cianjur.
