Rumor Kegagalan Food Estate, Antara Harapan dan Realitas

Rumor Kegagalan Food Estate, Antara Harapan dan Realitas

Penulis: Asy-Syifa Ummu Sidiq

Muslimah News, OPINI — Food estate digadang-gadang sebagai solusi masalah pangan saat ini. Food estate menjadi Program Strategis Nasional 2020—2024. Ada pihak yang menyatakan bahwa program ini gagal, tetapi tidak sedikit pula pihak yang menyatakan berhasil.

Realitasnya

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sudin salah satu yang menyatakan jika program pemerintah itu gagal. Ia mengaku telah mengantongi sejumlah buktinya. Menurutnya, salah satu wilayah yang menemui kegagalan adalah Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara.

Sebagaimana diketahui, wilayah Humbang Hasundutan merupakan salah satu tempat yang dipilih untuk mengembangkan food estate. Namun, saat ini banyak ladang yang menjadi semak belukar karena ditinggalkan para petani.

Seorang petani bernama Irma Suryani mengatakan bahwa setelah gagal panen mereka tidak lagi memiliki biaya untuk kembali menanam. Walhasil, mereka memilih meninggalkan lahan. Akan tetapi, ia juga mengakui ia mendapat bantuan lahan, bibit, dan pupuk dari pemerintah sebagai modal. Hanya saja, jenis tanamannya ditentukan (bawang putih), padahal jenis itu tidak cocok di lahan sana.

Sementara itu, pihak Kementan mengklarifikasi bahwa wilayah Humbang Hasundutan tidak lagi di bawah pengawasannya. Saat ini, wilayah itu telah dialihkan ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves). Artinya, wilayah tersebut nantinya akan diserahkan ke swasta untuk dikelola. Hal ini terlihat dari upaya pemerintah daerah yang berburu investor, di antaranya adalah PT Parna Raya, PT Indofood, PT Aden Farm, PT Ewindo, PT DSR, PT BISIS, dan PT Champ. (Tempo, 1-2-2023).

Di sisi lain, Peneliti Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Susilawati juga mengakui bahwa tidak mudah mengelola lahan food estate. Pasalnya, wilayah itu merupakan lahan rawa sehingga pengolahan lahan food estate di Kalimantan Tengah akan memakan waktu lama. (Jawa Pos, 2-2-2023).

Salah Strategi

Lahirnya masalah dalam mengelola food estate mengindikasikan adanya kesalahan sedari awal. Misalnya, alamiahnya, jika kita ingin mendapatkan hasil maksimal, tentu perlu mengenali lingkungan dahulu, kira-kira tanaman apa yang cocok untuk lahan tersebut. Bukan asal coba-coba. Kalau tidak, yang ada seperti merencanakan kegagalan.

Lahan yang dipakai untuk food estate tentu haruslah lahan subur, bukan yang kurang subur bahkan tandus. Ini dipilih agar petani mudah mengelola. Selain itu, juga tidak perlu biaya besar dan waktu yang lama. Kondisi lahan rawa, misalnya, notabene memang tidak cocok untuk pertanian.

Mayoritas lahan food estate awalnya dari lahan gambut yang terbentuk dari penumpukan material organik, seperti sisa pohon, rumput, lumut, dan jasad hewan yang setengah membusuk. Pembentukan lahan ini membutuhkan proses lama, setidaknya 2.000 tahun untuk membentuk lahan gambut sedalam empat meter.

Gambut berfungsi menyerap karbon dalam jumlah besar, setidaknya 30% karbon dunia harus terserap agar tidak keluar ke atmosfer. Hal ini untuk menjaga bumi dari rusaknya lapisan ozon yang menyebabkan krisis iklim. Jika lahan gambut berubah fungsi menjadi lahan pertanian, bisa dibayangkan karbon yang selama ini disimpan akan dikeluarkan ke atmosfer. Hasilnya, muncul efek rumah kaca, lapisan ozon rusak, terjadi pemanasan global, dan iklim pun berubah jadi tidak menentu.

Gambut juga dapat menyimpan air saat musim hujan dan melepaskannya perlahan saat kemarau. Hal ini tentu sangat bermanfaat bagi manusia karena gambut bisa menjaga keseimbangan bumi agar tidak terjadi banjir. Jika lahan ini banyak yang hilang akibat dibuka untuk pertanian, kemampuan menahan air ini akan hilang. Hasilnya, banjir menerjang saat musim hujan tiba dan kekeringan akan mengadang kala kemarau melanda.

Kepentingan Rakyat

Oleh karenanya, perlu diluruskan kembali bahwa tujuan pembukaan food estate adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Program ini dibentuk agar rakyat tidak kelaparan. Faktanya, kepengurusan beberapa lahan food estate justru dipindahtangankan dari Kementan ke Kemenkomarves. Ini mengisyaratkan bahwa food estate bukan untuk rakyat secara murni, tetapi mengatasnamakan rakyat demi investasi. Terbukti, lahan di Humbang Hasundutan malah ditawarkan ke pihak swasta.

Sekali lagi, kebijakan food estate membuktikan negara berperan sebagai regulator, bukan sebagai penyedia lapangan kerja bagi masyarakat. Ditambah lagi, negara hanya memberikan modal awal tanpa mendampingi dan membantu kala petani mengalami gagal panen.

Kalau didalami lagi, masalah ini juga muncul dari sikap pemerintah yang justru membiarkan lahan subur untuk dibangun gedung-gedung. Banyak lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi bangunan atau pabrik. Mau tidak mau pemerintah memilih lahan gambut karena adanya hanya itu. Kebijakan seperti ini jelas terlihat tidak memihak kepentingan rakyat.

Islam Menyelesaikan

Dalam Islam, kasus seperti ini tentu tidak perlu terjadi karena Islam akan menempatkan sesuatu sesuai fungsinya. Lahan gambut, misalnya, berfungsi penting bagi kehidupan sehingga Islam melarang untuk mengubah fungsinya. Mengubah fungsinya dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, hal yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Islam juga tidak akan membiarkan kekayaan alam dikuasai swasta, termasuk pertanian. Lahan subur akan dimanfaatkan sebagaimana fungsinya. Begitu pun pembangunan, akan ditempatkan pada lahan tidak subur. Pabrik-pabrik juga akan diatur, tidak boleh menempati lahan untuk pertanian dan akan ada sanksi bagi pelanggarnya.

Masalah food estate berarti butuh alat-alat pertanian yang maju. Terkait soal ini, Islam mengatur politik industri bergerak dalam bidang industri berat sehingga negara akan mandiri mengadakan alat-alat pertanian dan tidak bergantung pada asing. Negara juga akan melakukan penelitian untuk mengembangkan pertanian sehingga rakyat tidak terpaku pada pertanian konvensional.

Anggaran yang dipakai untuk pengelolaan food estate juga harus sesuai syariat Islam. Seluruh pembiayaannya akan diambil dari Baitulmal, bukan dari investasi yang melanggar syariat atau hasil pinjaman riba.

Dengan menjalankan solusi Islam secara paripurna, program food estate untuk rakyat akan memenuhi harapan. Hanya saja, solusi ini hanya dapat diterapkan dalam sistem yang mendukung, yaitu sistem Islam. Wallahualam. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *