Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.
Muslimah News, OPINI — Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan akan mengawal hingga tuntas kasus digagalkannya 87 calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang hampir menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan memastikan agar para pelaku dihukum seberat-beratnya.
Pemberangkatan ilegal CPMI tersebut tidak dilengkapi dokumen-dokumen yang sah dan kini sudah dibawa ke shelter Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (UPT P2TK). Milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur, Bendul Merisi, Kota Surabaya.
Masyarakat Pesimis
Merespons kasus tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengatakan bahwa negara berkewajiban dan bertanggung jawab penuh atas pemenuhan hak dan perlindungan warganya, termasuk kepada PMI.
Payung hukum untuk melindungi PMI telah termaktub dalam UU 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, mulai dari aturan saat pendaftaran, keberangkatan, hingga mereka bekerja. Bahkan, Indonesia sebagai salah satu anggota PBB telah mengikuti sejumlah konvensi terkait perlindungan HAM, seperti Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM), Konvensi ILO, dan Konvensi CEDAW. Semua ini untuk mendukung terciptanya perlindungan terhadap PMI.
Hanya saja, banyak masyarakat kadung pesimis terhadap berbagai upaya yang dilakukan pemerintah terhadap PMI tersebut. Selain karena jumlah kasus yang makin besar, juga karena permasalahan perdagangan manusia (human trafficking) begitu kompleks sehingga harus diselesaikan dari hulu ke hilirnya.
Bukan sekadar tataran teknis kelengkapan administrasi atau koordinasi dengan kedutaan besar negara yang bersangkutan, apalagi sekadar ikut konvensi yang sejatinya itu adalah agenda global negara-negara Barat. Seharusnya, lebih dari itu, harus ada kesamaan persepsi mengenai perlindungan terhadap PMI yang sejatinya adalah perlindungan terhadap nyawa seorang manusia. Sayangnya, bagi sistem kehidupan hari ini, nyawa manusia tidak lebih berharga dari modal.
Permasalahan Fundamental
Setidaknya, terdapat tiga permasalahan fundamental terkait sulitnya perdagangan manusia ini dihentikan, bahkan terus meningkat dengan kecepatan tinggi.
Pertama, kita harus melihat titik awal penyebab banyaknya warga Indonesia ingin bekerja ke luar negeri. Faktor terbesarnya adalah kemiskinan. Dari sini saja sudah bisa terlihat bahwa negara gagal dalam menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya.
Mayoritas para pekerja migran yang terpaksa bekerja ke luar negeri dan mengadu nasib di negara orang yang sebenarnya mereka pun sangat tahu risikonya. Kasus TKI dianiaya, diperbudak, diperkosa, dsb., bukan lagi berita baru. Hanya saja, mereka seakan tidak memiliki pilihan lain selain menjadi TKI. Kemiskinan dan sempitnya lapangan pekerjaan menjadi faktor utama tingginya angka PMI.
Andai saja kondisi mereka sejahtera, mereka tidak akan nekat bekerja di luar, terlebih para perempuan yang menjadi mayoritas dari PMI. Mereka harus meninggalkan anak dan suaminya, melupakan fitrahnya sebagai perempuan yang seharusnya dilindungi dan dinafkahi.
Kedua, abainya negara dalam melindungi warganya. Bagi negara kapitalisme, manusia hanya diposisikan sebagai faktor produksi. Rakyat dikatakan produktif jika ia telah berjasa dalam mendatangkan materi sebanyak-banyaknya untuk negara. Para PMI ini disebut pahlawan devisa lantaran mampu mendatangkan devisa besar. Bahkan, angkanya mendekati devisa dari hasil penjualan migas. Padahal, di balik itu ada nyawa manusia yang sedang dipertaruhkan.
Akhirnya, perlindungan terhadap PMI hanya membahas seputar keamanan mereka dalam bekerja melalui kelengkapan dokumen-dokumen atau koordinasi dengan Kedubes negara bersangkutan dan juga pihak aparat. Walaupun sebagai negara ketiga, Indonesia terpaksa tunduk terhadap intervensi negara-negara besar.
Ketiga, kepemimpinan negara-negara kapitalisme di dunia telah gagal menjadikan manusia sebagai makhluk yang mulia. Adanya konvensi-konvensi internasional yang terkait perdagangan manusia, nyatanya hanya retorika. Pelanggaran HAM yang digembor-gembor sebagai pangkal masalah nyatanya bermuka dua, tajam pada muslim, tetapi tumpul pada Barat.
Justru kepemimpinan peradaban Baratlah yang memicu terjadinya perdagangan manusia. Ini karena sistem kehidupan kapitalisme membebaskan berbagai cara untuk meraup materi; membenarkan penjajahan manusia terhadap manusia lainnya atas nama kepemilikan.
Islam Menghilangkan Perdagangan Manusia
Berbeda dengan kapitalisme, Islam justru akan menghilangkan perdagangan manusia. Pertama karena Islam memandang nyawa manusia lebih mulia dari dunia dan isinya sehingga melindunginya adalah perkara utama.
“Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingnya terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR Nasai 3987, Tirmidzi 1455, dan disahihkan al-Albani).
Kedua, fungsi negara dalam Islam adalah untuk menerapkan syariat Islam kafah. Menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta menjamin seluruh kebutuhan pokok warganya. Artinya, keamanan bagi dirinya adalah perkara pokok yang harus dilindungi negara. Negara adalah pihak yang paling terdepan dalam melindungi nyawa warganya. Negara dalam Islam tidak akan tunduk pada negara-negara Barat yang telah jelas menzalimi umat Islam.
Ketiga, negara pun melakukan upaya pencegahan yang sangat komprehensif karena kemiskinan menjadi pangkal dari terjadinya perdagangan manusia. Oleh karenanya, negara telah memiliki mekanisme sedemikian rupa agar kesejahteraan dapat dinikmati oleh seluruh warga. Negaralah yang berkewajiban menciptakan lapangan pekerjaan, bukan badan usaha. Perusahaan adalah pihak swasta yang keberadaannya harus di bawah kontrol negara. Bukan sebaliknya, negara malah dikontrol swasta.
Keempat, akidah Islam yang menjadi landasan berdirinya negara akan menjadikan setiap individu jauh dari sifat serakah. Setiap manusia dikondisikan untuk beriman dan tidak akan menghalalkan segala macam cara untuk meraih kekayaan.
Demikianlah, semua itu yang akan mampu menghentikan persoalan perdagangan manusia. Hanya saja, untuk mewujudkannya perlu penerapan Islam kafah dalam bingkai Khilafah agar Islam kembali memimpin dunia dan kehidupan umat menjadi sejahtera. [MNews/Gz]
