Muslimah News, NASIONAL — Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bekasi Kelas 1A Khusus menjatuhkan vonis kepada pimpinan Kh1l4f4tul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja beserta 10 terdakwa lainnya pada Selasa (24-1-2023).
Jika diajukan kasasi kemudian ditolak terkait dengan vonis yang sudah diputuskan atas para pimpinan Kh1l4f4tul Muslimin, akan berpotensi menjadi yurisprudensi.
Banyak kalangan menilai yurisprudensi ini akan menjadi pertaruhan masa depan bagi kebebasan beragama dan keyakinan khususnya bagi umat Islam terutama menyangkut tafsir bahwa Khilafah disinyalir sebagai paham lain yang bertentangan dengan P4nc4sil4.
Jangan Takut
Menanggapi hal di atas, pakar hukum sekaligus ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan, S.H., M.H.mengatakan agar jangan takut mendakwahkan Islam.
“Saya menyampaikan kepada seluruh kaum muslim tidak perlu takut akan regulasi putusan hakim atas yurisprudensi apa pun. Tidak perlu takut karena kita menyampaikan ajaran Islam. Ini harus digarisbawahi!,” tegasnya di acara Perspektif PKAD: “Waspadai Jurisprudensi Pidana Dakwah Khilafah Pasca Vonis Kh1l4f4tul Muslimin”, melalui kanal Pusat Kajian dan Analisis Data, Senin (30-1-2023).
Chandra mengatakan, dakwah itu tugasnya para nabi dan rasul. Ketika dakwah menyampaikan apa yang disampaikan Rasul baik berupa Al-Qur’an maupun Sunah, meski alat negara melakukan persekusi, tidak perlu takut. “Berbahagialah kepada siapa saja yang menyampaikan ajaran Islam kemudian dipersoalkan. Sambut dengan gembira!” tukasnya.
Chandra memberikan alasan, sebagai aktivis dakwah tidak pernah melakukan kekerasan atau pun pemaksaan. “Dakwah disampaikan dengan cara damai, intelektual. Saya kira tidak perlu khawatir. Ini menjadi tantangan untuk menyampaikan dakwah secara cerdas dan intelektual,” imbuhnya.
Introspeksi
Chandra mengatakan, kalau pemerintah serius menindak semua ideologi yang bertentangan dengan Pancasila mestinya pemerintah introspeksi diri karena sudah sejak lama mempraktikkan paham kapitalisme baik di bidang politik, ekonomi maupun pemerintahan.
“Dalam konteks politik dan pemerintahan yang menjadi landasan adalah sekulerisme, paham yang memisahkan agama dari kehidupan. Agama tidak boleh mengatur kehidupan bernegara, mengatur ekonomi, sosial budaya dan lain-lain,” bebernya.
Saat agama tidak boleh mengatur negara, lanjutnya, maka hak mengatur negara diberikan kepada rakyat sehingga lahir demokrasi. “Ini yang disebut kapitalisme yang berlandaskan sekular kemudian melahirkan demokrasi,” tambahnya.
Chandra lalu mempertanyakan, bukankah kapitalisme yang sudah dipraktikkan ini bertentangan dengan P4nc4sil4? “Dasar negara kita menyatakan Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah kapitalisme sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa?” tanyanya.
Ia menegaskan, tuduhan pemerintah bahwa Khilafah sebagai paham yang berbahaya adalah narasi kebohongan. “Ini berarti menafsirkan sebuah ajaran pokok-pokok agama di luar konteksnya dan tidak memiliki kompetensi di bidang itu,” tegasnya.
Memungkasi penuturan Chandra kembali menekankan kalau memang pemerintah serius menghalau semua paham yang bertentangan dengan P4nc4sil4, mestinya kapitalisme itu diusir tidak dipraktikkan dalam pemerintahan, hukum, politik, dan ekonomi. [MNews/IA]
