Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.
Muslimah News, OPINI — Ada yang tidak biasa dari peristiwa politik kali ini. Jika biasanya di depan Gedung DPR berkumpul para pengunjuk rasa dari kalangan buruh, mahasiswa, dan grass root, kali ini ribuan kepala desa (kades) rela berpanas-panasan berunjuk rasa di sana. Sudah seburuk itukah jalur komunikasi dari daerah ke pusat sehingga penyaluran pendapat sekelas kades harus lewat jalanan?
Makin miris jika menelaah tuntutan mereka. Alih-alih menuntut terkait kemaslahatan warga, para kades yang terhormat itu malah mendesak revisi pada pasal 39 UU 6/2014 tentang Desa. Poin pentingnya adalah menuntut masa jabatan 6 tahun menjadi 9 tahun. Demonstrasi segelintir elite daerah ini pun menuai banyak kritik. Selain dianggap tidak penting, juga berpotensi dipolitisasi dan melanggengkan oligarki.
Pembangunan “Nanggung”
Dalam UU Desa disebutkan bahwa masa jabatan kades adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali hingga tiga periode (secara berurutan atau terputus-putus). Artinya, seorang kades bisa menjadi orang nomor satu di desa hingga 18 tahun lamanya. Namun, Robi Darwis selaku Kades Poja, NTB, berpendapat masa jabatan enam tahun terlalu singkat lantaran tingginya friksi politik saat pemilihan kades. Hal demikian membuat konsolidasi antarelemen tokoh desa pascakemenangan menjadi begitu alot. (Tirto, 19-1-2023).
Politisi PDIP Budiman Soejatmiko juga berpendapat bahwa konflik sosial di awal kemenangan menyebabkan masa efektif kades hanya 2—3 tahun. Walhasil, pembangunan desa dianggap “nanggung”, yakni belum selesai, tetapi sudah ganti pemimpin. Padahal, pemilihan butuh konsentrasi dan biaya besar. Wajar akhirnya pemilihan kades enam tahun sekali dianggap kurang produktif dalam upaya membangun desa sekaligus boros secara anggaran.
Uniknya, unjuk rasa di depan Gedung DPR kemarin langsung diakomodasi dan dijanjikan akan ada revisi UU Desa. Presiden Jokowi menyepakati perubahan tersebut dengan alasan dinamika di desa berbeda dengan di kota (pilgub) sehingga tuntutan para kades dianggap masuk akal. Sungguh berbeda sekali dengan demo kaum buruh dan mahasiswa, jangankan tuntutannya dipenuhi, ditemui dan diapresiasi saja sering kali tidak.
Korupsi Desa
Tuntutan para kades itu seperti mempertegas rumor politik selama ini, yaitu jabatan kades adalah lahan basah untuk meraup cuan. Tidak heran jika mereka begitu betah berlama-lama menjabat. Rumor politik ini pun ternyata terbukti. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam laporan hasil pemantauan tren penindakan korupsi semester I/2022, menunjukkan 134 dari 252 kasus yang terungkap adalah kasus penyalahgunaan anggaran, 62 dari 192 kasus menyasar pada desa.
Pada 2021, angka korupsi desa meningkat secara konsisten dengan total tersangka 245 orang dari tahun sebelumnya (172 orang). Kondisi ini mengingatkan kita betapa banyaknya kades yang tersandung kasus rasuah. Jika masa jabatan diperpanjang, potensi korupsi pun akan makin besar.
Alat Politik Baru
Analis politik dari Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah, mengatakan bahwa kebijakan penambahan masa jabatan patut dicurigai sebagai bagian dari kebijakan gratifikasi, terlebih situasi menjelang pemilu saat ini. Dedi mengaitkan dengan adanya “gerakan kades mendukung tiga periode” beberapa waktu lampau. Bukan tidak mungkin kebijakan ini sebenarnya ditujukan untuk membuka peluang kekuasaan pemerintahan pusat.
Jabatan kades pun seolah menjelma menjadi alat politik baru di luar parpol. Sangat mungkin pula terjadi kongkalikong yang erat antara parpol berkuasa dan para kades. Keduanya jelas sama-sama diuntungkan karena berpeluang menduduki jabatan lebih lama. Jadilah kebijakan ini rentan dipolitisasi oleh segelintir elite berkuasa, alias oligarki.
Inilah kekhawatiran banyak kalangan. Desentralisasi yang tujuan awalnya untuk percepatan pembangunan desa, nyatanya hanya akan menghasilkan “raja-raja daerah”. Bayangkan jika kekuasaan daerah berkolaborasi dengan pusat, oligarki jelas makin menguat. Jika oligarki menguat, kebijakan zalim pun makin besar lantaran mereka bebas melakukan apa pun tanpa kontrol.
Demokrasi Melanggengkan Oligarki
Sepintas, tuntutan masa jabatan ini terlihat sangat logis karena singkatnya masa jabatan bisa saja mementahkan program kades sebelumnya. Begitu pula alasan pemborosan, jelas pilkades 6 tahun sekali lebih boros daripada 9 tahun sekali—meski memang jauh lebih irit jika pilkades tidak ada sama sekali.
Akan tetapi, permasalahannya bukan terletak pada masa jabatan ataupun ada dan tidaknya pilkades, melainkan pada buruknya pengurusan pejabat desa pada warganya. Berapa pun lama masa jabatannya, jika sistem politik yang menjadi pijakannya adalah demokrasi, kebijakan yang lahir pastilah bukan untuk kemaslahatan umat.
Setidaknya ada empat alasan yang membuktikan sistem politik demokrasi menyebabkan para kades gagal mengurusi umat.
Pertama, sistem demokrasi hanya akan menghasilkan para pejabat yang miskin visi. Mereka sekadar menetapkan kebijakan sesuai kepentingan diri dan partainya. Politik transaksional yang menjadi pemompa berjalannya partai, hanya akan menghadirkan para “bohir” (pemilik modal) yang harus diladeni kepentingannya. Seluruh program kerja berjalan berdasarkan kepentingan pejabat, partai, dan penyuntik dana. Wajar jika pembangunannya tidak akan menyelesaikan permasalahan umat.
Kedua, sistem demokrasi lahir dari rahim sekularisme sehingga para politisi tidak boleh membawa-bawa agama dalam berpolitik. Gratifikasi, suap, dan jenis korupsi lainnya juga tumbuh subur dan terpelihara. Dunia menjadi satu-satunya yang mereka kejar. Inilah yang menghilangkan empati dan nurani, tega menuntut kenaikan gaji dan fasilitas fantastis saat ada rakyatnya yang mati kelaparan.
Ketiga, struktur negara demokrasi sangat “gemuk dan berlemak” sehingga birokrasi menjadi makin rumit. Misalnya, jabatan wakil pada setiap tingkatan seperti dipaksakan, mulai dari wapres, wagub, hingga wabup. Padahal, tugas mereka dianggap tidak urgen. Bukankah ini bisa menyebabkan pemborosan? Bukan mustahil pula jabatan wakil kades dipaksakan ada.
Keempat, spirit desentralisasi pada sistem demokrasi menciptakan “raja-raja daerah” dan tidak meratanya pembangunan. Daerah yang kaya SDA tentu lebih berpeluang maju daripada desa yang miskin SDA. Jadilah ketimpangan dan kemiskinan makin tinggi
Solusi Islam
Solusi ruwetnya persoalan ini sebetulnya sudah ada dalam Islam. Dengan kesempurnaan sistemnya, Islam akan memunculkan para pemimpin yang peduli umat, termasuk pejabat desa. Satu-satunya motivasi dalam menjabat hanyalah karena rida Allah Taala. Apa pun yang ditetapkan akan senantiasa sesuai syariat Islam dan amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan umat.
Selain itu, sistemnya yang kuat menjadikan politik transaksional tertolak dan secara otomatis memutus masuknya para cukong-cukong politik. Dari sini akan terlahir kebijakan yang pro umat tanpa ada intervensi dari pihak luar. Sifatnya yang sentralistis juga menjadikan komando terpusat pada pusat (khalifah).
Sungguh, dalam Islam, masa jabatan kades seperti ini tidak akan menjadi soal karena fokus utamanya adalah melayani umat. Jika kita ingin mendapatkan kades yang peduli umat, jalan satu-satunya adalah mengubah sistem politik demokrasi menjadi sistem Islam dan ini hanya bisa dilakukan melalui sistem pemerintahan Khilafah. [MNews/Gz]
Foto sampul: Republika.
