Penulis: Asma Amnina
Muslimah News, FOKUS — Tidak dapat dimungkiri, dari tahun ke tahun, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan (KtP) dan anak (KtA) terus meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas. Data Kemen PPPA menyebut, pada 2019, kasus KtP tercatat sekitar 8.800 kasus. Pada 2020 sempat turun di angka 8.600 kasus.
Lalu data November 2021, naik lagi di angka 8.800 kasus. Artinya, dalam tiga tahun terakhir hingga November 2021 sudah ada 26.200 kasus KtP. Dari data sebanyak itu, kekerasan fisik mencapai 39%, kekerasan psikis 29,8%, dan kekerasan seksual 11,33%. Sisanya kekerasan ekonomi.
Adapun KtA, kasusnya lebih banyak lagi. Kemen PPPA menyebut, pada 2019, terjadi sebanyak 11.057 kasus, 11.279 kasus pada 2020, dan 12.566 kasus hingga data November 2021. Dari data tersebut, 45% berupa kekerasan seksual, 19% kekerasan psikis, 18% kekerasan fisik, dan sisanya kekerasan ekonomi.
Data ini dipastikan merupakan fenomena gunung es, mengingat kasus KtP atau KtA—apalagi kekerasan seksual—banyak terjadi di ranah privat. Tidak semua orang berani melapor, apalagi membawa kasusnya ke jalur hukum.
Selain itu, bisa kita katakan, hari ini tidak ada satu tempat pun yang aman dari terjadinya tindak kekerasan. Di semua tempat, kekerasan bisa terjadi dan pelakunya bisa saja orang yang paling dekat dan dihormati, seperti saudara, bahkan orang tua di rumah; di tempat umum, lembaga sekolah, bahkan di pondok pesantren sebagaimana terjadi akhir-akhir ini.
Hal ini jelas menunjukkan ada kerusakan parah dalam masyarakat. Tampak dari hilangnya kepedulian, rasa kemanusiaan dan penghormatan kepada sesama manusia, bahkan perlindungan terhadap anak di bawah umur
Sebenarnya, sudah banyak upaya untuk menghapuskan KtP, baik secara global maupun nasional. Diawali dengan CEDAW pada 1979 dan the Beijing Platform for Action (BPfA) pada 1985, kemudian diratifikasi oleh negara-negara anggota PBB. Namun, faktanya, semua itu tidak mampu mencegah, apalagi memberantas terjadinya KtP. Kekerasan masih saja terjadi, termasuk di negara maju, seperti Amerika, Inggris, dan Prancis.
Tingginya KtP memperlihatkan lemahnya aturan yang lahir dari akal manusia. Buktinya, beragam konvensi, kesepakatan, dan aturan tentang penghapusan tindak kekerasan, baik skala internasional, regional, maupun nasional, tidak mampu memberantas tuntas KtP dari masa ke masa. Malah makin menyuburkannya.
Akar Masalah
Jika kita cermati, maraknya kekerasan seksual terhadap perempuan sesungguhnya karena tidak adanya perlindungan terhadap perempuan, baik dalam negara, masyarakat, maupun keluarga akibat minimnya pemahaman tentang kewajiban masing-masing, serta tidak berlakunya aturan baku di tengah umat.
Ini semua akibat umat Islam sedang berada dalam cengkeraman sistem sekuler kapitalisme. Sistem kehidupan sekuler memberi kebebasan bagi perilaku menyimpang, seperti aktivitas pacaran, elgebete, dan sejenisnya. Belum lagi peran media yang banyak merangsang pemenuhan naluri seksual secara liar.
Sistem ini telah mengikis ketakwaan individu. Walhasil, kriminalitas marak terjadi, mulai dari perundungan, penganiayaan, pelecehan, intimidasi, hingga pembunuhan. Kasus-kasus seperti ini adalah efek penerapan sistem sekularisme. Tidak akan selesai dengan perubahan UU atau pembuatan RUU yang notabene berasal dari pikiran manusia yang lemah dan terbatas.
Islam Menjamin Keamanan Perempuan
Berbeda dengan Islam yang begitu memuliakan perempuan. Kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sama di hadapan Allah, sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Hujurat: 13, “Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.”
Kesadaran akan adanya pertanggungjawaban di akhirat juga menjadi pengikat bagi setiap muslim untuk selalu taat pada aturan-Nya.
Islam pun memiliki seperangkat aturan yang akan melindungi perempuan. Islam memerintahkan untuk berbuat baik kepada perempuan, “Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita.” (HR Muslim: 3729).
Islam juga melarang perempuan berdua-duaan dengan laki-laki nonmahram, mewajibkan perempuan yang menempuh perjalanan 24 jam atau lebih ditemani mahram, dan sebagainya.
Jiwa manusia juga terlindungi, bahkan sejak dalam kandungan. Al-Qur’an mengibaratkan pembunuhan manusia tanpa alasan yang benar ibarat membunuh manusia seluruhnya. Islam menerapkan hukum kisas bagi pelaku pembunuhan, atau mengganti dengan diat sebanyak 100 ekor unta jika keluarga yang dibunuh memaafkan pembunuhnya.
Selain itu, Islam juga mewajibkan negara untuk melindungi rakyatnya, termasuk perempuan. Hal ini tecermin dalam tindakan Rasulullah saw. ketika ada seorang muslimah yang diganggu oleh laki-laki Yahudi Bani Qainuqa hingga tersingkap auratnya. Rasulullah saw. mengirim pasukan kaum muslim untuk mengepung perkampungan Bani Qainuqa hingga mereka menyerah. Lalu Rasulullah saw. mengusir mereka keluar dari Madinah.
Kewajiban negara melindungi perempuan juga tecermin pada masa Khalifah Mu’tashim Billah, khalifah kedelapan Kekhalifahan Abbasiyah. Khalifah mengirim pasukan yang sangat besar untuk membela seorang muslimah yang dianiaya oleh tentara Romawi di wilayah Amuriyah.
Untuk itu, sangat jelas bahwa Islamlah yang dapat menjamin keamanan perempuan. Penerapan aturan Islam secara kafah, baik oleh individu maupun negara, akan memberikan rasa aman bagi perempuan. Wallahualam. [MNews/Mir-Gz]
