Predator Anak Mengintai, Bagaimana Mengatasinya?

Predator Anak Mengintai, Bagaimana Mengatasinya?

Penulis: Chusnatul Jannah

Muslimah News, OPINI — Kasus pencabulan terhadap anak makin marak. Terbaru, kasus pencabulan terhadap 21 anak terjadi di Kabupateng Batang, Jawa Tengah.

Terungkapnya kasus ini berawal dari keberanian salah satu korban memberikan pengakuan kepada orang tuanya. Dari pengakuan ini, korban lainnya berani mengungkap tindakan pelaku yang merupakan oknum guru ngaji yang tercatat sebagai warga Kelurahan Proyonanggan Lor, Kecamatan/Kabupaten Batang.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta agar pelaku dipidana dengan sanksi berat sesuai Undang-undang.

Di tempat yang berbeda, seorang anak laki-laki berusia 13 tahun juga menjadi korban pencabulan dosen laki-laki di toilet area Keberangkatan Domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Kini, pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal 76 E Juncto Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dihukum maksimal 15 tahun penjara.

Mengintai

Kasus pencabulan anak bukanlah kali pertama terjadi. Sebelumnya, sudah banyak kasus sejenis yang terjadi. Berdasarkan data KPAI 2021, terdapat 859 kasus anak sebagai korban kejahatan seksual. Adapun jumlah anak sebagai korban pornografi dan cyber crime sebanyak 345 kasus. Sepanjang 2016—2020, jumlah kasus kejahatan seksual yang menimpa anak sebanyak 544 kasus. Sementara itu, jumlah anak yang menjadi korban pornografi sebanyak 703 kasus (Bank Data KPAI, 18-05-2021).

Sungguh ngeri! Tidak ada lagi tempat aman bagi anak. Sosok yang semestinya menjadi pelindung mereka, bisa menjadi pelaku pelecehan seksual. Bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi kasus pencabulan terhadap anak tentu menyisakan trauma yang mendalam bagi korban. Mental dan psikologisnya dirusak oleh para predator yang mengintai di mana pun dan kapan pun.

Penyebab

Mencermati kasus pencabulan yang banyak menimpa anak-anak, setidaknya inilah penyebab mengapa kasus ini berulang dari tahun ke tahun:

Pertama, kontrol diri yang lemah. Penerapan sistem kehidupan sekuler liberal memungkinkan keimanan seseorang gampang memudar. Ini karena agama (Islam) tidak menjadi pedoman kehidupan. Alhasil, para pelaku kejahatan tidak merasa takut dan terikat dengan beratnya hisab dan sanksi yang berat.

Kedua, teknologi ibarat pisau bermata dua, bisa untuk kejahatan dan kebaikan. Semisal maraknya kasus cyber crime, perundungan (bullying) online, prostitusi online hingga tontonan porno yang merangsang syahwat bejat pelaku.

Kehidupan serba bebas tiada batas menjadikan peran negara sebagai pengontrol dan penyaring informasi melemah dan tidak berdaya. Ditambah, derasnya produksi film beraroma liberal, seperti mengajarkan seks bebas serta menormalkan perilaku maksiat (pacaran, zina, dll.) yang kian menjamur, membuat negara seolah kalah dengan para pengusaha dan produsen film-film tersebut.

Ketiga, sistem sanksi yang tidak tegas. Indonesia sebenarnya sudah memiliki regulasi dan payung hukum dalam upaya melindungi anak dari kejahatan seksual. Di antaranya UU No. 35 Tahun 2014 perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau dibiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Hanya saja, kehadiran UU ini tampak tidak bergigi menghadapi pelaku pedofilia atau predator anak. Hukuman yang diberikan belum memberikan efek jera bagi pelaku.

Sekalipun ada ancaman hukuman mati dan kebiri, hal itu belum cukup menyelesaikan kasus kejahatan seksual terhadap anak. Pelaksanaan hukuman mati masih terkendala oleh pandangan HAM yang menyebut menghukum mati seseorang adalah bentuk pelanggaran hak hidup. Bahkan, saat ini hukuman mati sedang mengarah untuk dihapuskan.

Adapun hukuman kebiri, hal itu juga tidak bisa memberi solusi jangka panjang selama tindakan pencegahan tidak dilakukan. Mestinya, hal pertama yang harus dilakukan ialah upaya preventif agar kasus pencabulan, pedofilia, prostitusi anak, dan sejenisnya dapat dicegah dengan berbagai pintu dan langkah pencegahan.

Harus kita sadari bersama, berbagai kejahatan yang menyasar anak-anak tidak terlepas dari kehidupan sekuler yang tersistematis. Sekularisme menjadikan pola dan gaya hidup masyarakat merasa bebas mengatur hidupnya sendiri. Yang terjadi, negara justru memberi pelonggaran dan permakluman terhadap perilaku maksiat dengan dalih kebebasan. Oleh karenanya, jangan heran apabila kejahatan seksual makin beranak pinak dengan berbagai motif dan cara.

Langkah Strategis dan Ideologis

Dalam Islam, tindakan pencegahan dilakukan melalui penerapan sistem Islam secara kafah. Adapun tindakan penanganan bagi pelaku kejahatan dilakukan melalui sistem sanksi Islam. Inilah langkah yang mestinya dilakukan dalam mengatasi masalah kejahatan seksual terhadap anak:

Pertama, negara menerapkan sistem sosial dan pergaulan sesuai Islam. Di antara ketentuan Islam dalam menjaga pergaulan di lingkungan keluarga dan masyarakat ialah: (1) kewajiban menutup aurat dan berhijab syar’i; (2) larangan berzina, berkhalwat (berduaan dengan nonmahram), dan ikhtilat (campur baur laki-laki dan perempuan); (3) larangan eksploitasi perempuan dengan memamerkan keindahan dan kecantikan saat bekerja; (4) larangan melakukan safar (perjalanan) lebih dari sehari semalam tanpa diserta mahram.

Kedua, memfungsikan lembaga media dan informasi dengan menyaring konten dan tayangan yang tidak mendukung bagi perkembangan generasi, seperti konten porno, film beraroma sekuler liberal, media yang menyeru kemaksiatan, dan perbuatan apa saja yang mengarah pada pelanggaran terhadap syariat Islam.

Ketiga, menegakkan sistem sanksi yang tegas dengan menghukum para pelaku berdasarkan kadar kejahatannya menurut pandangan syariat. Hukuman yang diberikan sesuai dengan ketentuan hukum Allah dan kebijakan khalifah selaku pemegang kewenangan melaksanakan hukum.

Keempat, menerapkan sistem pendidikan berbasis akidah Islam. Dengan sistem ini, kurikulum, media belajar, dan proses pembelajaran akan mengacu pada Islam. Dengan begitu, anak-anak memiliki akidah yang kukuh, orang tua memiliki pemahaman agama yang baik, dan masyarakat terbiasa melakukan amar makruf nahi mungkar, saling menasihati dalam kebaikan, dan saling mengingatkan satu sama lain.

Dalam asuhan Islam, rasa peduli dan empati terhadap sesama manusia akan terbentuk. Sementara itu, dalam sistem sekuler, manusia dibentuk menjadi masyarakat individualis kapitalistik.

Kelima, melaksanakan sistem politik ekonomi Islam. Tidak jarang kita jumpai kejahatan terjadi karena keterpaksaan ekonomi. Oleh karenanya, negara Khilafah akan memberikan jaminan kebutuhan pokok masyarakat, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan dengan baik. Jaminan yang dimaksud ialah kemudahan dalam mencari nafkah serta pelayanan publik yang berbiaya murah atau gratis, dan amanah.

Adapun langkah ideologisnya ialah mengganti sistem sekuler dengan sistem Islam kafah. Tentu upaya ini harus dilakukan melalui edukasi pemikiran dan pemahaman yang terus menerus tentang Islam sebagai solusi kehidupan. Dengan begitu, masyarakat memahami bahwa kebutuhan akan hadirnya sistem Islam merupakan hal penting dan genting untuk melindungi anak dan generasi dari predator seksual dan kejahatan lainnya. [MNews/Rgl]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *