Fenomena “Ciki Ngebul”, Retorika Keamanan Pangan Terpukul

Fenomena “Ciki Ngebul”, Retorika Keamanan Pangan Terpukul

Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.

Muslimah News, OPINI — Belakangan ini, ramai jajanan bernama “ciki ngebul”. Jajanan ini digemari anak-anak. Saat dikonsumsi, anak-anak dan remaja sangat suka karena bisa mengeluarkan asap dari hidung atau disebut dengan napas naga (dragons breath).

Asap pada makanan ini berasal dari nitrogen cair atau liquid nitrogen, yaitu nitrogen yang berada dalam keadaan cair pada suhu yang sangat rendah. Cairan ini jernih, tidak berwarna, dan tidak berbau sehingga tidak mengubah rasa jika digunakan untuk makanan. Padahal jika dilihat dari praktiknya, nitrogen cair yang menjadi uap itu berisiko bisa terhirup ke saluran pernapasan.

Tidak pelak, jajanan ini sudah memakan korban. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga sudah mengungkapkan efek serius keracunan makanan berasap dengan nitrogen cair, “ciki ngebul”. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran KL.02.02/C/90/2023 tentang Pengawasan terhadap Penggunaan Nitrogen Cair pada Produk Pangan Siap Saji.

Kutipannya antara lain, menyebabkan radang dingin dan luka bakar, terutama pada beberapa jaringan lunak, seperti kulit. Selain luka bakar, menghirup terlalu banyak uap yang dihasilkan oleh makanan atau minuman yang diproses menggunakan nitrogen cair dapat memicu kesulitan bernapas yang cukup parah, bahkan dalam kasus yang terparah bisa merusak organ tubuh (Kompas.com, 11-01-2023).

Darurat Medis

Perihal kejadian keracunan ini, Kemenkes juga menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SR.01.07/III.5/67/2023 perihal Pelaporan Kasus Kedaruratan Medis dalam Penggunaan Nitrogen Cair pada Makanan. Isinya merupakan instruksi bahwa dinas kesehatan setempat dan rumah sakit segera melapor jika menemukan kasus keracunan makanan berasap mengandung nitrogen cair atau “ciki ngebul”.

Pasalnya, kejadian ini sudah terjadi di beberapa tempat. Berdasarkan data Kemenkes, pada Juli 2022 terjadi satu kasus pada anak di desa Ngasinan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Hal ini menyebabkan luka bakar.

Kemudian, pada 19 November 2022, UPTD Puskesmas Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya melaporkan telah terjadi KLB keracunan pangan dengan jumlah kasus 23 orang. Satu kasus di antaranya dirujuk ke rumah sakit karena mengalami gejala berat yang timbul setelah mengonsumsi jajanan jenis “ciki ngebul”.

Demikian halnya, pada 21 Desember 2022, UGD Rumah Sakit Haji Jakarta melaporkan menerima pasien anak laki-laki berumur 4,2 tahun datang dengan keluhan nyeri perut hebat setelah mengonsumsi jajanan jenis “ciki ngebul”.

Kata Pakar

Pakar teknologi pangan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Nuri Andarwulan menegaskan, nitrogen cair tidak digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Kandungan nitrogen cair yang digunakan dalam jajanan ciki ngebul sangat berbahaya jika dikonsumsi atau tertelan.

Tertelan nitrogen cair dalam jumlah yang sangat sedikit pun bisa menimbulkan cedera di saluran pencernaan, terutama saluran pencernaan atas. Kondisi lambung bocor saat tertelan nitrogen cair terjadi karena adanya penekanan yang sangat tinggi di organ dalam tubuh dan berubah menjadi uap.

Sebagai gambaran, misalnya nitrogen cair tidak sengaja tertelan satu sendok makan (10 ml), maka volumenya akan menjadi 7 liter. Bisa kita bayangkan satu sendok makan menjadi 7 liter, tentu berbahaya.

Kondisi ini membuat pasien akan mengalami distensi perut yang parah dan menyakitkan setelah konsumsi karena peningkatan volume dan tekanan dalam saluran pencernaan. Pasien akan mengalami rasa sakit yang luar biasa akibat tekanan tersebut. Kenaikan tekanan ini biasanya menyebabkan nekrosis jaringan dan pecahnya lambung di kelengkungan perut yang lebih rendah dan membutuhkan pembedahan.

Terpukul

Fenomena “ciki ngebul” ini jelas membuat retorika keamanan pangan (food safety) di negeri kita terpukul. Keamanan pangan sendiri adalah metode/disiplin ilmiah berkaitan dengan penanganan, penyiapan, dan penyimpanan makanan untuk mencegah penyakit dari makanan atau keracunan makanan. Terjadinya dua atau lebih kasus penyakit serupa akibat konsumsi makanan biasa dikenal sebagai wabah keracunan makanan atau keracunan massal.

Jelas, adanya makanan yang hanya bermodal viral, tetapi minim pengawasan di pasaran, menunjukkan bahwa sistem keamanan pangan kita perlu banyak berbenah, baik dari sisi riset maupun birokrasi. Ini dalam rangka memberikan layanan terbaik bagi masyarakat selaku konsumen produk pangan yang beredar di pasaran.

Sudah semestinya pemerintah lebih proaktif untuk terjun ke masyarakat melakukan pelayanan demi tercapainya standar keamanan pangan. Pemerintah juga urgen untuk terus melakukan edukasi perihal konsep dan tata kelola keamanan pangan kepada masyarakat, khususnya kepada produsen pangan, pedagang makanan, serta konsumen produk pangan. Hendaknya pemerintah tidak menunggu ada laporan kejadian, bahkan yang sampai makan korban, baru melakukan tindakan penanggulangan.

Selama ini, kreativitas masyarakat perihal produk kuliner lebih banyak diberi perhatian dari aspek pemasarannya, tetapi abai dari aspek keamanan pangan. Di samping itu, terkait keamanan pangan ini para pengusaha kecil dan menengah juga banyak memperoleh ganjalan birokrasi dalam hal perizinan, pengawasan, hingga pelatihan. Sedangkan untuk korporasi produsen pangan, tidak jarang pemerintah kalah argumentasi karena tidak sedikit para korporat itu yang sejatinya bagian dari jejaring oligarki. Akibatnya, pemerintah justru tersandera berbagai kepentingan ekonomi.

Halal dan Tayib, Mutlak!

Allah Taala berfirman, “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik (tayib) dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS Al-Baqarah [2]: 168).

Ini adalah panduan mutlak untuk konsumsi bahan pangan bagi umat Islam. Dalam Islam, perintah untuk makan makanan halal dan tayib tidak berdiri sendiri, melainkan disertai dengan pengurusan oleh negara melalui inspeksi pasar yang dilakukan oleh kadi hisbah (al-muhtasib).

Kadi hisbah bertugas mengurusi penyelesaian masalah penyimpangan-penyimpangan (mukhalafat) yang dapat membahayakan hak-hak jemaah. Kadi hisbah juga memiliki wewenang memberikan putusan dalam berbagai penyimpangan secara langsung begitu ia mengetahuinya, di tempat mana pun tanpa memerlukan adanya sidang pengadilan.

Dalam menjalankan tugasnya, kadi hisbah akan dibantu/ditemani oleh syurthah (polisi) yang berada di bawah wewenangnya untuk mengeksekusi perintah-perintahnya dan menerapkan keputusannya saat itu juga karena keputusan kadi hisbah bersifat mengikat.

Kadi hisbah tidak memerlukan sidang pengadilan supaya ia dapat memeriksa pengaduan. Ia berhak memutuskan di tempat mana pun dan kapan pun, baik di pasar, rumah, di atas hewan tunggangan, maupun di dalam kendaraan; pada malam hari ataupun siang hari. Dengan demikian, bentuk inspeksi pasar yang dilakukan oleh kadi hisbah bukan hanya untuk bahan mentah seperti yang dijual di pasar lauk dan sayur, tetapi juga produk-produk olahan berupa makanan, jajanan, obat-obatan hingga kosmetik.

Inspeksi tidak hanya berlaku untuk pasar tradisional ataupun pedagang kaki lima, tetapi juga pasar-pasar modern seperti supermarket, serta pusat-pusat pengolahan pangan, baik itu berskala industri rumah tangga maupun pabrik besar milik korporasi.

Khatimah

Demikianlah semestinya wujud pelayanan negara dalam menjalankan sistem dan tata kelola keamanan pangan. Semua itu adalah tugas dan pelayanan negara, bukan ajang bisnis negara kepada rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda, “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Wallahualam bissawab. [MNews/Rgl]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *