[Kabar] Kekerasan Perempuan dan Anak Meningkat, Aktivis: Perlu Mencari Penyebab Utamanya

[Kabar] Kekerasan Perempuan dan Anak Meningkat, Aktivis: Perlu Mencari Penyebab Utamanya

Muslimah News, LENSA DAERAH — Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kota Madiun mencatat kenaikan kekerasan perempuan dan anak pada 2022. Kasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Kota Madiun Sri Hartutik mengungkapkan ada 43 kasus. “Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya, ada 39 kasus,” jelasnya, Kamis (05-01-2023).

Mencari Penyebabnya

Aktivis muslimah dan pegiat media, Siti Nafidah Anshory menilai, perlu mencari akar penyebab kasus-kasus ini terus merebak. “Apa pisau analisisnya? Paradigma apa yang akan digunakan untuk menyelesaikannya?” tanyanya lugas.

Menurut Siti, sapaannya, ketiga aspek tadi akan menentukan keberhasilan dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP). “Bukan solusi tambah sulam yang menambah ruwet persoalan,” imbuhnya.

Ia menambahkan, kasus kekerasan sebenarnya sudah lazim terjadi. “Mulai dari kekerasan verbal hingga penghilangan nyawa. Korbannya tidak hanya perempuan, tetapi bisa anak-anak atau laki-laki,” ujarnya.

Ia mengkritisi para pegiat perempuan yang hanya memandang hal ini sebagai ekses dari disparitas gender yang disebut-sebut lahir dari agama dan budaya.

“Itulah mengapa kasus kekerasan hanya dipandang dari perspektif kepentingan gender. Padahal, ia menegaskan, korban dan pelaku kekerasan saat ini bisa siapa saja,” cetusnya

Kondisi Labil

Siti menerangkan, nyaris semua kasus kekerasan justru selalu dipicu oleh kondisi labil psikis si pelaku. “Kondisi psikis ini dipicu oleh banyak faktor, mulai dari faktor ekonomi, kekecewaan terhadap perilaku korban alias akibat disharmoni relasi interpersonal maupun relasi sosial, atau akibat paparan perilaku kekerasan yang kerap dipertontonkan oleh media, termasuk yang dicontohkan perilaku elite kekuasaan,” ucapnya.

Semua ini, lanjutnya, diperparah oleh hilangnya fungsi kontrol masyarakat, serta lemahnya sistem pendidikan dan sistem hukum kita, yang membuat kekerasan demikian mudah dilakukan.

“Kesempatan berbuat jahat pun demikian terbuka lebar tanpa ada yang siap mencegah dan tanpa ada kekuatan hukum yang mampu membuat siapa pun berpikir ulang untuk melakukan berbagai bentuk tindak kekerasan,” tukasnya.

Penyebab Utama

Melihat fenomena ini, ia memaparkan bahwa tingginya kasus kekerasan tidak berdiri sendiri, tetapi ada masalah sistemis sebagai konsekuensi logis dari penerapan sistem hidup yang salah, yang bersifat sekuler liberalistik.

“Penerapan sistem sekularisme liberallah yang nyatanya menjadi biang merebaknya kekerasan, bahkan telah banyak memunculkan kerusakan lain di tengah masyarakat. Sistem ekonomi yang lahir darinya terbukti sangat eksploitatif dan memiskinkan,” paparnya.

Penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang lahir dari asas sekularisme liberalisme, lanjutnya, membuat kebanyakan sumber-sumber ekonomi hanya dikuasai para pemilik modal hingga kesejahteraan rakyat pun sangat sulit diwujudkan.

“Begitu pun dengan sistem sosial. Relasi manusia dalam masyarakat sekuler liberal hanya dibangun dengan asas manfaat dan kebebasan, bukan asas kemanusiaan, apalagi nilai-nilai ruhiyah dan moral yang memuliakan peradaban,” ulasnya.

Akibatnya, ia menjelaskan, hubungan personal pun menjadi kering dari nilai-nilai kebaikan. “Semua diabdikan untuk memuaskan nafsu dan keserakahan. Hingga segala bentuk kerusakan pun dengan mudah merebak, bahkan menjadi budaya yang diniscayakan, termasuk kekerasan,” ungkapnya.

Ia juga menyayangkan para penguasa yang dininabobokan dengan sistem politik hipokrit, yang memang mengabdi pada kepentingan pemilik modal yang berkelindan dengan kepentingan syahwat mereka untuk berkuasa.

“Hingga wajar, jika para penguasa hanya sibuk melakukan pencitraan. Tidak peduli apakah rakyat sejahtera ataukah tidak. Dalam keadaan baik atau tidak,” tukasnya.

Akibatnya, ia melanjutkan, penguasa umat ini pun tidak peduli bahwa kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan sangat menzalimi rakyat dan memicu stress sosial yang bersifat massal.

“Mereka tidak peduli bahwa tayangan media massa dan budaya yang mereka biarkan merebak bisa membahayakan moral anak-anak bangsa,” sesalnya.

Ia menambahkan, jika sistem pendidikan yang diterapkan pun tak mampu membentengi mereka dari kerusakan. “Mereka, para penguasa ini, hanya peduli dan bangga dengan capaian-capaian pembangunan fisik semata. Sementara itu, di saat yang sama kebijakan lainnya justru mendekonstruksi peradaban masa depan bangsa,” kritiknya.

Perubahan Mendasar

Oleh karenanya, Siti menekankan, umat justru membutuhkan perubahan mendasar dan menyeluruh, bukan hanya perubahan parsial dan tambal sulam.

“Perubahan dimaksud adalah perubahan sistem, dari sistem sekuler yang menafikan peran Sang Pencipta kehidupan kepada sistem Islam,” ujarnya.

Siti menjelaskan, hanya sistem Islam yang memiliki seperangkat aturan, yang bersifat preventif dan kuratif sehingga mampu melindungi masyarakat dari segala bentuk tindak kekerasan, dan kejahatan lainnya.

“Seperangkat aturan tersebut ada yang menyangkut benteng diri, berupa akidah dan pemahaman hukum syarak yang memungkinkan seseorang memiliki ketahanan ideologis dan tercegah dari perbuatan kriminal, baik sebagai pelaku maupun korban,” urainya.

Ia juga menyampaikan bahwa sistem Islam juga berfungsi sebagai benteng umat, berupa sistem ekonomi dan sosial, sistem politik dan hukum, serta sistem-sistem lainnya yang mencegah kerusakan, menjamin ketentraman hidup dan menyejahterakan.

Persoalannya, tegas Siti, seluruh perangkat aturan ini hanya mungkin diterapkan dalam sistem politik yang sepadan. “ Ia adalah sistem Khilafah Islamiah warisan Rasulullah saw., bukan sistem demokrasi warisan para filosof yang tidak paham apa hakikat kehidupan,” tandasnya. [MNews/Hen]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *