Penurunan Utang Luar Negeri, Benarkah Sebuah Prestasi?

Penulis: Novita Sari Gunawan

Muslimah News, OPINI — Utang luar negeri (ULN) Indonesia Oktober 2022 kembali menurun. Posisi ULN pada akhir Oktober 2022 tercatat sebesar USD390,2 miliar, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada September 2022 (USD395,2 miliar).

Beberapa pihak memandang ini sebagai hal positif, terlebih posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali, mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% total ULN pemerintah. Benarkah penurunan utang merupakan prestasi yang patut dibanggakan?

Alat Penjajahan

Dalam sistem demokrasi, rezim yang terpilih memang kerap mendapatkan bantuan utang dari kapitalis asing maupun aseng. Padahal, utang tersebut merupakan alat penjajahan modern yang berprinsip timbal balik. Mereka tidak begitu saja memberikan utang secara cuma-cuma. “No free lunch” itu terlihat pada berbagai kebijakan pemerintah seiring upaya memuluskan agenda kapitalis di negeri ini.

Oleh karenanya, tidak tepat apabila utang digadang-gadang bertujuan untuk kemaslahatan rakyat karena justru mereka terjajah karenanya. Kalaupun ada maslahat, rakyat sekadar mencicipi remah-remahnya. Pembangunan infrastruktur tol, misalnya, siapa yang benar-benar menikmati pembangunan hasil utang tersebut? Jelas para kapitalis dan orang-orang yang berduit saja.

Selain untung besar akibat bunga utang yang mencekik, bagaikan sekali mendayung dua pulau terlampaui, negara kapitalis pemberi utang seolah dapat mengeksploitasi negara pengutang. Inilah bahaya utama di balik penjajahan tersebut. Kekayaan alam negeri langsung menjadi jaminan agar bank-bank internasional menggelontorkan utang. Tanah alam pun tergadaikan pada perusahaan swasta dan asing.

Akibat ketergantungan pada utang yang makin menggunung, negeri pun makin mudah dikuasai dan dikendalikan oleh asing. IMF dan Bank Dunia, misalnya, bisa mendikte berbagai kebijakan negara pengutang untuk menelurkan UU yang membuat para kapitalis “legal” menjarah SDA negeri hingga terkuras habis.

Rakyat jadi tidak berdaya, hanya bisa gigit jari, dan tidak bisa menikmati hasil pengelolaan SDA mereka sendiri. SDA itu malah mengalir deras untuk kepentingan asing. Negeri ini jelas akan terjual jika tidak segera melepaskan diri dari jerat utang tersebut.

Utang untuk Proyek Infrastruktur

Problem Indonesia dalam proyek infrastruktur adalah kesalahan mengadopsi sistem ekonominya, yakni kapitalisme, sistem ekonomi yang amat destruktif. Akibatnya, Indonesia—dengan seluruh potensi kekayaannya—tidak mampu membiayai sendiri pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk kemaslahatan publik. Walhasil, exit strategy negara selalu berujung pada utang dan privatisasi.

Ironisnya, jangankan untuk infrastruktur, untuk mendanai biaya penyelenggaraan negara saja negara sangat bertumpu pada utang. Selain karena jantung pendapatannya adalah pajak, juga akibat hasil potensi kekayaan Indonesia tidak masuk ke kas negara, melainkan ke kantong privat (investor), domestik maupun asing. Inilah kondisi riil sekarang.

Berkelindan dengan Pajak yang Menanjak

Utang dan privatisasi tidak akan bersinergi dengan kemaslahatan rakyat, bahkan akan menjatuhkan rakyat ke jurang terdalam. Makin tinggi utang, makin menanjak pula beban pajak yang harus ditanggung oleh rakyat. Oleh karenanya, jangan buru-buru takjub dengan megahnya proyek infrastruktur pemerintah sebab rakyatlah yang harus berkorban untuk menanggung dampaknya.

Dengan alasan pembangunan, Indonesia dibuat masuk dalam debt trap hingga pada kondisi tidak mampu membayar utang. Pada akhirnya, Indonesia harus menjual aset negara melalui privatisasi BUMN dan rakyat terus tereksploitasi dengan beban pajak yang kian membumbung tinggi.

Pemerintah pun terkesan “malas” berpikir keras mencari cara meningkatkan pendapatan demi menambal utang untuk memperkecil defisit APBN. Rakyat terus menjadi sapi perah dengan berbagai pungutan pajak yang terus bertambah untuk membayar utang atas nama pembangunan. Inilah realitas buruk dari mekanisme pajak sebagai sumber utama APBN.

Kapitalisme telah gagal menciptakan keadilan karena sistem ekonominya tidak memiliki mekanisme pendistribusian kekayaan yang adil dan merata di tengah rakyat. Kapitalisme selamanya meniscayakan adanya gap sosial.

Lepas dari Jerat Kapitalisme

Sangat sulit bagi Indonesia untuk lepas dari jerat utang apabila sistem ekonomi yang dipakai adalah ekonomi kapitalisme. Selama Indonesia sekadar berganti rezim, bukan sistem, dan selama SDA kita belum habis, utang juga tidak akan bisa terhenti.

Indonesia wajib melepaskan diri dari jerat kapitalisme dan mengadopsi sistem ekonomi Islam yang bebas riba (bunga utang). Hanya saja, untuk ke arah sana, Indonesia perlu menganut sistem politik Islam dan mengubah haluan politik ekonomi Indonesia menjadi politik ekonomi berbasis Islam melalui sistem Khilafah.

Dalam sistem ekonomi Islam, tidak akan ada kebijakan yang menyengsarakan rakyat dan menguntungkan penjajah. Kepemilikan SDA negara akan diselaraskan dengan pandangan Islam, seperti migas, emas, nikel, besi, baja, hutan, laut, sebagainya. Semua itu adalah milik umat, bukan milik segelintir kapitalis. Negara mengelolanya dan mengembalikan hasilnya pada umat yang dapat dialokasikan untuk pembiayaan pendidikan, kesehatan, transportasi, infrastruktur, dan segala aspek kemaslahatan lainnya.

Khatimah

Perlu adanya elite politik yang berkemauan kuat untuk mandiri dan berdaulat, serta sadar untuk melepaskan diri dari jerat utang pada asing. Harus ada sosok pemimpin yang amanah dan bertakwa pada Allah Taala yang akan menjalankan kewajiban pengurusan terhadap rakyat dengan pengurusan sesuai Islam. Sistem paripurna ini telah Allah Swt. turunkan pada umat manusia demi terwujudnya rahmat bagi seluruh alam. Wallahualam. [MNews/Gz]