Penulis: drg. Luluk Farida
Muslimah News, RISALAH KEPEMUDAAN — Menjelang Pemilu 2024, para pengusung demokrasi mendorong partisipasi pemuda untuk menyukseskan pemilu dengan argumen bahwa ini adalah bentuk peran politik pemuda. Menurut survei Lembaga Centre for Strategic and International Studies (CSIS), proporsi pemilih muda rentang usia 17—39 tahun diprediksi mendekati 60%. (Liputan 6, 26-9-2022).
Demi meraih keterlibatan pemuda dalam pemilu tersebut, KPU menafsirkan ulang aturan larangan kampanye di kampus melalui UU Pemilu 7/2017 Pasal 280 (1) huruf H, yakni tidak ada larangan kampanye di kampus, melainkan yang dilarang adalah menggunakan fasilitasnya. Artinya, berkampanye di kampus dapat dilakukan jika peserta pemilu tidak memakai atribut kampanye dan dilakukan berdasarkan undangan dari pimpinan kampus.
Besarnya jumlah pemilih muda ini menjadi sangat penting demi legitimasi demokrasi yang hanya mementingkan jumlah kepala daripada isi pemikirannya. Saat ini saja, sudah banyak seminar dan diskusi publik di kampus yang menghadirkan kader partai tertentu untuk melakukan “edukasi politik” ke mahasiswa.
Mereka juga mengamputasi makna “peran politik” sebatas pada keterlibatan pemilu, seolah tidak ada peran perubahan yang lain. Walhasil, pemuda sekadar menjadi sasaran empuk untuk menjaring suara.
Inilah ironi pemuda dalam sistem demokrasi. Ketika suara mereka dibutuhkan untuk pemilihan kekuasaan, mereka dirangkul dan “dibumbung” atas nama peran politik. Sementara itu, ketika mereka menyuarakan perubahan dan kritik kebijakan demi kepentingan rakyat, demokrasi tidak akan menyebutnya sebagai peran politik, bahkan tidak memberi ruang dialog, apalagi memenuhi semua tuntutan dari berbagai aksi mahasiswa.
Aksi mahasiswa terkait kenaikan BBM yang diikuti kenaikan kebutuhan pokok pada September lalu, misalnya, tidak mendapat ruang dialog dan diabaikan begitu saja. Harga BBM dan kebutuhan pokok tetap melambung tinggi. Dalam aksi yang sama juga ada tuntutan tolak pengesahan RUU KUHP yang justru berakhir dengan pengesahan UU KUHP pada 6 Desember lalu.
Kini, sejumlah aksi mahasiswa terus berlangsung terkait penolakan UU KUHP dengan berbagai “pesan keras” mereka, mulai dari rezim pengkhianat, rezim otoriter, dan sebagainya. Namun, penganut demokrasi tetap tutup telinga dan antikritik, bahkan realitas lapang menunjukkan banyak terjadi tindakan represif dari aparat terhadap mahasiswa yang menyuarakan perubahan.
Meski tampak jelas penderitaan rakyat dan tertutupnya demokrasi terhadap suara perubahan pemuda, tetapi hingga kini mayoritas pergerakan pemuda masih berharap pada demokrasi. Mereka gagal paham terkait hubungan antara demokrasi dan rezim otoriter, apakah rezim otoriter yang mencederai demokrasi, ataukah demokrasi yang justru memunculkan rezim otoriter?
Demokrasi Busuk, Bukan Jalan Perubahan
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. (Wikipedia).
Namun sejatinya, kedaulatan rakyat dalam demokrasi hanyalah ilusi karena yang berdaulat sesungguhnya adalah golongan yang berpengaruh kuat dalam masyarakat, yakni para oligarki kapitalis. Inilah kelompok berpengaruh yang mempunyai berbagai sarana memadai untuk mengantarkan siapa saja yang mereka kehendaki dapat duduk di tampuk pemerintahan dan legislasi.
UU yang diberlakukan dan pihak eksekutif yang melaksanakan UU itu tidak lebih sekadar untuk tunduk melayani kepentingan-kepentingan kelompok berpengaruh tersebut. Ketika ada pihak yang mengkritisi rezim karena tidak pro kepentingan rakyat, pada saat itulah otoritarianisme muncul.
Wajah demokrasi yang terbuka, adil, dan memberi ruang kritik terhadap penguasa pun cuma sebatas teori yang tidak ada faktanya. Bahkan, catatan sejarah membuktikan bahwa demokrasi malah membunuh seorang pemikir dan filsuf Yunani (Socrates) yang kala itu mengkritik demokrasi.
Plato, sang filsuf Yunani, menggambarkan bahwa demokrasi tidak akan mungkin menjadi solusi politik yang stabil, bahkan ia memprediksi keruntuhan demokrasi yang hampir pasti dan menurun menjadi tirani. (Nicholas, Mary P. “the republic’s two alternative; philosopher kings and Socrates” political theory, vol. 12 1984).
Selain itu, demokrasi juga merupakan sistem pemerintahan untuk melanggengkan penjajahan kapitalisme atas dunia, bukan untuk kepentingan rakyat. Oleh karenanya, tidak bisa berharap adanya perubahan melalui sistem demokrasi.
Peran Politik Pemuda dalam Demokrasi, Melanggengkan Penjajahan
Dalam sistem sekuler kapitalisme, definisi “politik” adalah kekuasaan untuk kepentingan para kapitalis, bukan kemaslahatan rakyat. Setiap kritik yang membela kepentingan rakyat dianggap ancaman bagi kepentingan kapitalis dan merongrong kekuasaan rezim.
Untuk itu, berbagai cara dilakukan demi memperkukuh hegemoni penjajahan kapitalisme, mulai dari mengaruskan definisi peran politik ala demokrasi, menstigma lawan ideologinya, hingga melahirkan sikap represif. Wajar jika kebebasan ala demokrasi hanyalah hipokrit dan ilusi bagi tumbuh suburnya budaya kritik.
Peran para pemuda juga dibonsai dengan pemahaman politik yang salah ala sistem sekuler demokrasi. Sejak di pendidikan dasar hingga tinggi, demokrasi semata tersaji sebagai sistem terbaik. Bahkan, apa pun persoalan bangsa dan penderitaan rakyat, tuntutan perubahan tidak boleh keluar dari lingkaran sistem demokrasi. Jadilah politik terbatas pada upaya meraih kekuasaan dan peran politik pemuda dalam demokrasi adalah dalam pergantian kekuasaan rezim saja.
Oleh karenanya, definisi dan peran politik demokrasi membahayakan pergerakan pemuda dan masa depan bangsa karena beberapa alasan.
Pertama, pemuda menjadi alat kekuasaan dengan terlibat politik praktis. Berbagai tawaran menggiurkan, seperti adanya insentif, karier politik, hingga narasi “keterlibatan politik praktis sebagai jalan perubahan”, hakikatnya justru membajak potensi pemuda sebagai alat kekuasaan kaum oligarki untuk memperpanjang umur penjajahan aset milik rakyat.
Kedua, pergerakan mahasiswa blunder dan gagal mencapai perubahan hakiki. Berbagai pergerakan yang aktif mengkritik kebijakan zalim masih terbonsai definisi “politik demokrasi sistem terbaik”. Walhasil, apa pun tuntutan mereka, tidak akan keluar dari lingkaran demokrasi. Itulah bentuk blunder dan gagalnya pergerakan mencapai perubahan hakiki.
Realitas pergerakan mahasiswa pascakemerdekaan hingga saat ini pun sekadar menuntut pergantian rezim. Hasilnya, rezim berganti, tetapi nyatanya permasalahan bangsa bertambah ruwet dan rakyat makin menderita. Artinya, pemuda gagal memahami bahwa akar masalah penderitaan rakyat bukanlah sekadar karena rezim zalim, melainkan sistem sekuler demokrasi yang melegalkan cengkeraman kaum oligarki kapitalis atas bangsa ini.
Ketiga, mengamputasi peran politik hakiki pemuda. Demokrasi melakukan berbagai cara untuk tetap mendangkalkan peran politik pemuda. Berbagai regulasi hukum, seperti UU ITE dan UU KUHP, telah membungkam daya kritis warga, termasuk pemudanya.
Demokrasi juga terus mengambinghitamkan sistem politik Islam sebagai sumber masalah dan ancaman bangsa. Akibatnya, pemuda tidak memahami hakikat peran politik yang benar. Mereka tidak memiliki bayangan sistem politik negara yang menjamin kesejahteraan. Tidak hanya mengamputasi peran politik hakiki pemuda, hal ini juga berbahaya bagi masa depan bangsa karena makin jauh dari Islam sebagai solusi.
Mewujudkan Peran Politik Hakiki Pemuda Butuh Sistem Islam
Pemuda berperan penting sebagai agen perubahan. Kepedulian terhadap nasib rakyat dan daya kritis mereka terhadap kebijakan zalim adalah identitas pergerakan yang akan mengawal tercapainya tujuan bernegara, yaitu jaminan perlindungan, keamanan, kesejahteraan, dan pendidikan, serta terwujudnya kemaslahatan hidup rakyat. Inilah peran politik hakiki pemuda, memastikan berjalannya peran negara dalam mengurusi rakyat.
Dalam pandangan Islam, politik negara adalah mengatur urusan umat berdasarkan syariat Allah Taala. Kekuasaan (Khilafah) merupakan jalan menerapkan syariat kafah demi kemaslahatan umat. Sebagai pelaksana syariat-Nya, sosok khalifah adalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa.
Oleh karenanya, kritik bukanlah ancaman, bahkan dibutuhkan sebagai standar optimalisasi kinerja khalifah yang akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Kritik umat terhadap penguasa merupakan sunah Rasul dan tabiat dalam Islam, juga bentuk rasa cinta rakyat terhadap pemimpin agar tidak tergelincir pada keharaman yang dimurkai Allah Taala.
Khatimah
Hanya sistem politik Islam (Khilafah) yang mampu mewujudkan peran politik hakiki pemuda. Sistem pendidikan Islam akan mencerdaskan pemuda terkait sistem Islam kafah sebagai pedoman dalam melakukan peran politiknya. Demikian pula adanya lembaga negara Majelis Umat yang akan mewadahi rakyat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Bahkan, banyak kisah khulafa yang mendorong kekritisan pemuda untuk mengoreksi kebijakan penguasa agar senantiasa sesuai syariat Allah Taala. Wallahualam. [MNews/Gz]
