KUPI, Kendaraan Feminis Merusak Islam dan Menjauhkan Perempuan dari Syariat Islam

KUPI, Kendaraan Feminis Merusak Islam dan Menjauhkan Perempuan dari Syariat Islam

Penulis: Hayyin Thohiro

Muslimah News, FOKUS — Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) ke-2 baru saja diselenggarakan pada tanggal 23—26 November 2022 lalu di Jawa Tengah. Dengan menggandeng Perguruan Tinggi dan Pesantren, KUPI dilaksanakan di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang dan Pondok Pesantren Hasyim Asy’ari, Bangsri, Jepara. Acara ini dimotori oleh lima lembaga, yaitu Rahima, Fahmina, Alimat, AMAN Indonesia, dan Gusdurian, yang notabene adalah lembaga pengusung liberalisasi agama dan perjuangan gender yang dikenal sebagai feminis muslim.

KUPI dikatakan sebagai ruang perjumpaan para ulama perempuan Indonesia dari beragam latar belakang pendidikan dan organisasi yang bersifat nonpartisan, inklusif, partisipatoris, lintas organisasi, lintas generasi, lintas latar belakang sosial dan pendidikan, bahkan lintas negara dan lintas iman/agama. Karena itu, hadir sebagai peserta kurang lebih 1.500 orang yang di antaranya ada 31 delegasi luar negeri yang terdiri dari negara Burundi, Kanada, Mesir, Finlandia, Prancis, Jerman, Hong Kong, Hungaria, India, Kenya, Indonesia, Malaysia, Maroko, Pakistan, Filipina, Suriah, Sri Lanka, Thailand, Belanda, Tunisia, Turki, United Kingdom, dan Amerika. Turut hadir dalam acara ini adalah tokoh-tokoh feminis antara lain Profesor Fatima Seedat, Amina Wadud, Nyai Badriyah Fayumi, Rubi Kholifah, Nur Rofiah, Buya Husain Muhammad, Faqihuddin Abdul Kodir, dan lain-lain.

Gerakan KUPI juga dimaksudkan menjadi referensi pengambil kebijakan karena telah melakukan refleksi terhadap berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Karena itu KUPI-1 yang berlangsung di Cirebon, Jawa Barat pada April 2017 dengan menghasilkan tiga fatwa/rekomendasi yang meliputi pencegahan pernikahan usia anak, penghapusan kekerasan seksual, serta pencegahan kerusakan alam dalam konteks ketimpangan sosial, telah diambil sebagai rujukan dalam regulasi kebijakan.

Rekomendasi terkait pencegahan perkawinan usia anak telah dipakai sebagai salah satu rujukan untuk meningkatkan usia minimal pernikahan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Aturan terkait usia minimal seseorang sah secara hukum untuk menikah itu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan, fatwa terkait penghapusan kekerasan seksual, mendorong parlemen, khususnya partai politik Islam, untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TP-KS) menjadi Undang-Undang.

Oleh karena itu, Ruhah Masruchah selaku panitia mengungkapkan bahwa dalam KUPI-2 selanjutnya bertujuan menjadi ruang refleksi ulama perempuan, sekaligus konsolidasi pengetahuan ulama perempuan Indonesia dan seluruh dunia selama lima tahun terakhir dengan tajuk “Meneguhkan Peran Ulama Perempuan dalam Membangun Peradaban yang Berkeadilan”.

Adapun isu krusial yang menjadi bahasan utamanya meliputi lima hal, yakni peran perempuan dalam merawat bangsa dari ekstremisme, pengelolaan dan pengolahan sampah rumah tangga untuk keberlanjutan lingkungan, perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan, perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan, dan perlindungan perempuan dari bahaya tindak pemotongan dan pelukaan genetalia perempuan. Kelima isu ini ditelaah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman.

Ulama Perempuan Vs. Perempuan Ulama

Faqihuddin selaku sekretaris SC menegaskan bahwa istilah ulama perempuan tidak terbatas pada ulama berjenis kelamin perempuan, tetapi seluruh ulama yang memiliki perspektif perempuan. Istilah keulamaan tidak hanya merujuk pada mereka yang menguasai ilmu agama, tetapi juga mereka yang menguasai seluruh ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kemanusiaan dan kehidupan dalam arti luas. Lebih lanjut, ia katakan bahwa gerakan ulama perempuan hendak memastikan pengetahuan dan pengalaman perempuan menjadi otoritas dalam pengetahuan dan keimanan.

Dari sinilah, maka perlu dibedakan antara “ulama perempuan” dan “perempuan ulama”. Terminologi “ulama perempuan” yang dipakai dalam gerakan ini tampak jelas memiliki maksud dan tujuan yang khas. Yaitu siapa saja yang memiliki keilmuan dan pengalaman yang tidak harus merujuk pada penguasaan ilmu agama, apalagi Al-Qur’an dan hadis.

Termasuk juga tidak harus dari kalangan perempuan, tetapi siapa saja baik perempuan maupun laki-laki, termasuk muslim maupun nonmuslim yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu perempuan. Bahkan tidak hanya isu perempuan, tetapi juga segala hal yang berhubungan dengan pembelaan kaum minoritas dengan perspektif gender, persamaan, musawah, mubadalah, moderat, dan liberal.

Sementara itu, “perempuan ulama” jelas merepresentasikan pada sosok seorang perempuan yang kemudian melekat pada sosok tersebut adalah penguasaan sejumlah ilmu agama melalui proses belajar yang lurus secara talqiyan fikriyan yang merujuk dari nas-nas syarak Al-Qur’an dan hadis. Selain menguasai ilmu-ilmu agama, sosok seorang ulama juga akan mengamalkan dan mendakwahkannya sehingga lekat dengan karakter sebagai seorang mubalig dan mubaligah.

Oleh karena itu kita harus jeli dan kritis. Jangan sampai terbelokkan oleh gerakan apa pun yang mengatasnamakan agama yang sejatinya bukan untuk membela dan memperjuangkan agama Allah, yakni Islam kafah dengan segala ajarannya yang diajarkan dan didakwahkan oleh Rasulullah saw..

Metodologi dan Strategi KUPI

Bicara soal metodologi, Ruby Kholifah selaku Direktur The Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia, menyebut bahwa KUPI sebagai gerakan yang unik karena menawarkan pemikiran transformatif terkait sejumlah persoalan yang selama ini meminggirkan peran dan posisi perempuan, terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

KUPI mencoba menyoroti masalah dengan metodologi khasnya sendiri. Metodologi KUPI mengutamakan penyelamatan jiwa dan perlindungan bagi yang lemah dibandingkan hal-hal yang hanya bersifat simbolis. Metode ini didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan perempuan serta melibatkan lintas ilmu, serta relevan bagi perjuangan keharmonisan hubungan.

KUPI telah meluncurkan apa yang dikenal sebagai metodologi fatwa. Dalam mengeluarkan fatwa ada tiga pendekatan yang mereka rujuk, meliputi:

Pertama, mubadalah yaitu kesalingan. Prinsip dasarnya adalah bahwa sebuah kebaikan diperintahkan oleh Islam untuk laki-laki dan perempuan, meskipun teksnya dalam ayat itu hanya mengacu pada salah satu pihak. Dalam pendekatan mubadalah, semua keburukan itu pasti dilarang oleh Allah Swt., baik itu ditujukan untuk laki laki maupun perempuan. Dalam praktiknya, mubadalah juga turut memastikan semua prinsip dasar ayat Al-Qur’an yang bernilai universal turut mencakup di dalamnya perempuan.

Kedua, makruf, yakni mewujudkan kebaikan dengan tetap melihat keunikan khusus masyarakat. Kata ‘makruf’ dalam Al-Qur’an telah disebut sebanyak 34 kali dalam 32 ayat, 18 di antaranya tentang keluarga. Dikatakan bahwa makruf juga harus mempertimbangkan kearifan yang sesuai dengan agama dan berdampak baik kepada semua pihak, termasuk perempuan, serta diterima masyarakat dan melahirkan kepuasan kepada semua pihak.

Selain itu, dalam prinsipnya, makruf menyadari kandungan ayat Al-Qur’an pada ajaran universal harus mempertimbangkan konteks khusus. Makruf juga mempertimbangkan betapa pentingnya konstitusi Indonesia dengan perempuan.

Ketiga, keadilan hakiki perempuan. Pendekatan ini mempertimbangkan pengalaman kemanusiaan khas perempuan yang tidak dimiliki laki-laki. Pengalaman pertama sistem reproduksi seperti menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Pengalaman kedua ialah pengalaman sosial dari stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, dianggap sebagai alat seksual, kekerasan, serta beban ganda.

Untuk menderaskan opininya, strategi yang diambil tampak pada upayanya untuk menggandeng perguruan tinggi dan pesantren. Wakil Rektor UIN Walisongo, M. Mukhsin Jamil mengatakan bahwa gerakan KUPI telah memberikan konteks sangat bagus bagi kegiatan pendidikan yang lebih berperspektif gender, “Konteks bagi penelitian yang berdimensi sosial kultural yang lebih berperspektif perempuan juga memberikan konteks dalam pengabdian masyarakat,” tuturnya.

Lebih jauh, sebagai bentuk kerja sama, pelibatan, dan sinergi dengan perguruan tinggi berikut kalangan intelektualnya, sekaligus sebagai sarana untuk terus mengembangkan pemikiran-pemikiran dan literasi mereka, dibangunlah KUPI’s Corner di UIN Walisongo Semarang. Sedangkan untuk kerjasama dan pelibatan dengan pihak pesantren dibangunlah Joglo KUPI di Pesantren Hasyim Asy’ari Jepara.

Strategi berikutnya adalah menggarap pemuda untuk menjadi influencer opini musawah (kesetaraan gender) dan Islam moderat melalui media sosial. Termasuk pelibatan mereka untuk terus memproduksi tulisan-tulisan yang berperspektif musawah dan moderat. Pelibatan kaum muda (Kupi Muda) menjadi bagian penting dalam membangun peradaban. Ini karena mereka punya potensi untuk melakukan perubahan, mereka adalah agent of change. Sementara itu, untuk penderasan opini di akar rumput, maka mereka menggandeng majelis taklim, ormas, PKK, penyuluh agama, dan lain-lain.

Hakikat KUPI

Sebagaimana KUPI-1 yang menghasilkan rekomendasi-rekomendasi untuk masa kerja lima tahun, maka dalam serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam KUPI-2 juga dihasilkan 5 sikap keagamaan dan 8 rekomendasi sesuai dengan tema dan isu yang diusung untuk masa kerja lima tahun berikutnya.

Dengan melihat keberadaan KUPI sebagai sebuah metodologi studi Islam berkeadilan bagi perempuan, mulai dari kronologi, isu yang diusung, metodologi hingga strategi penderasan fatwa sebagai bentuk dari sikap keagamaannya, maka pada hakikatnya KUPI adakah gerakan feminis. Gerakan ini berjuang menuntut adanya musawah dengan mengutak-atik nas melalui metode qiro’ah mubadalah untuk merekontekstualisasi fikih Islam (hukum-hukum syarak).

Tujuan dari semua itu tidak lain adalah agar sejalan dengan rancangan dan cara pandang Barat berupa Islam moderat untuk menjauhkan umat Islam dari Islam kafah. Hal-hal yang diperjuangkan KUPI sejalan dengan proyek moderasi beragama yang sedang diarusutamakan.

Oleh karena itu, KUPI pada dasarnya adalah kendaraan baru bagi feminis untuk menjauhkan perempuan dan generasi dari Islam kafah dan dari perjuangan untuk menegakkan serta menerapkannya kembali dalam naungan Khilafah. Wallahualam. [MNews/Rgl]

Sumber: Suaramubalighah.com

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *