Penulis: Chusnatul Jannah
Muslimah News, OPINI — Wacana mengonversi kendaraan bermotor ke listrik terus bergulir. Pemerintah berencana menyubsidi Rp6,5 juta untuk pembelian motor listrik. Faktor pendorong rencana tersebut adalah untuk mengurangi konsumsi BBM yang menyedot APBN. Berdasarkan hitungan pemerintah, penggunaan konversi maupun baru, 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik akan menghemat BBM hingga 8,1 juta kilo liter dan mengurangi emisi CO sebesar 17,6 juta ton.
Selain itu, pemerintah juga berencana akan membagikan 680.000 unit rice cooker secara gratis kepada masyarakat dengan anggaran senilai Rp300 miliar. Berdasarkan hitung-hitungan Kementerian ESDM, program itu dapat menghemat subsidi LPG 3 kg mencapai Rp52,2 miliar dengan total biaya pengadaan Rp240 miliar tahun depan. (Tirto, 1-12-2022).
Meski belum final, kebijakan tersebut patut dikritisi. Mengapa pemerintah selalu gagal merumuskan masalah dan solusi untuk rakyat secara pas dan tepat? Kewajiban memenuhi kebutuhan rakyat sering kali dijawab dengan kebijakan yang tidak matang dan ngasal.
Tidak Tepat
Mencermati fakta di atas, ada beberapa hal yang perlu kita pertanyakan dan kritisi terkait kebijakan bagi-bagi rice cooker dan konversi ke motor listrik.
Di antaranya pertama, kebijakan tidak tepat. Djoko Setijowarno, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), menilai penggunaan kendaraan listrik pada masa depan adalah pilihan tepat. Namun, menurutnya, pemberian subsidi ke motor listrik sebagai strategi transisi adalah cara yang kurang tepat. Ia mengatakan lebih baik pemerintah menggunakan anggaran subsidi tersebut untuk pembangunan dan perbaikan transportasi umum. Djoko menilai jika transportasi publik yang diperkuat, maka akan mengurangi kemacetan, polusi dan juga menekan inflasi.
Kedua, mubazir. Selain mengada-ada, tampaknya kata mubazir juga tepat untuk menggambarkan kebijakan bagi-bagi rice cooker yang direncanakan pemerintah. Fahmy Radhi, pengamat ekonomi energi UGM menilai pengurangan penyerapan listrik dengan memakai rice cooker tidak signifikan jika bertujuan untuk mengatasi over supply listrik. Menurutnya, penghematan LPG 3 kg dengan bagi-bagi rice cooker berbeda dengan kompor listrik. Rice cooker hanya untuk menanak nasi, sedangkan memasak tetap masih memakai LPG 3 kg.
Ketiga, perencanaan kurang matang. Belum kelar masalah hulu, sudah sibuk mengurus hilir. Belum tuntas infrastruktur yang mendukung penggunaan motor listrik, kok pemerintah sudah mengobral subsidi pembelian motor listrik?
Mestinya, penggunaan motor listrik ditopang dengan infrastruktur yang mendukung. Semisal, berapa banyak stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang memadai dan tersebar di banyak wilayah? Adakah bengkel-bengkel perawatan motor listrik yang memadai dan harganya terjangkau?
Alangkah lucu jika masyarakat membeli motor listrik bersubsidi, tetapi untuk mengisi ulang baterainya langka atau jika motornya mau diperbaiki, bengkelnya sangat minim. Apa pemerintah juga sudah berpikir bagaimana penanganan limbah baterai yang dihasilkan dari penggunaan motor listrik tersebut? Jangan sampai kebijakan yang tujuannya menciptakan kendaraan ramah lingkungan malah menimbulkan masalah baru lainnya.
Keempat, biaya konversi listrik mahal. Kebanyakan masyarakat enggan melakukan konversi kendaraan ke motor listrik karena harganya mahal. Selain itu, biaya perawatan dan pengisian kendaraan listrik belum banyak sehingga kurang fleksibel bagi mereka yang menjadikan motor BBM sebagai tumpuan dalam mencari nafkah. Masyarakat sebenarnya membutuhkan hal lebih pokok ketimbang motor listrik atau rice cooker, yaitu jaminan pemenuhan kebutuhan pokok dan kepastian kerja bagi kepala keluarga.
Untuk Siapa?
Setelah gagal dengan rencana bagi-bagi kompor listrik, pemerintah tidak kehilangan akal. Mengapa mewacanakan kebijakan bagi-bagi rice cooker, padahal hal itu tidak terlalu signifikan terhadap pengurangan penggunaan gas LPG? Jelas, yang paling diuntungkan atas hal ini adalah pengusaha. Pembagian rice cooker gratis tentu membutuhkan perusahaan yang akan memproduksinya secara massal.
Menurut pemerintah, kebijakan bagi-bagi rice cooker diprediksi akan meningkatkan konsumsi listrik. Pemerintah memang tengah berupaya menggenjot penggunaan listrik untuk mengatasi over supply yang terus terjadi selama sembilan tahun terakhir. Selama periode 2013—2021 total pasokan listrik PLN (yang diproduksi sendiri plus dibeli dari pihak lain) jumlahnya selalu lebih banyak sekitar 28 ribu—30 ribu GWh ketimbang total listrik yang terjual.
Untuk itulah, pemerintah menetapkan beraneka kebijakan yang dapat mendorong masyarakat mengonsumsi penggunaan listrik, seperti menaikkan daya pelanggaran 450 VA dan 900 VA, mobil listrik, motor listrik, dan kompor listrik, dan rice cooker. Hal ini dilakukan agar over supply listrik PLN dapat terserap.
Ini akibat kebijakan ambisius pemerintah yang meluncurkan program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW pada Mei 2015 lalu. Maksud hati ingin mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi, yang terjadi malah sebaliknya, Indonesia justru banyak bergantung pada swasta untuk merealisasikan kebijakannya.
Inilah potret pengurusan negara dengan sistem kapitalisme. Apa saja yang mendatangkan keuntungan bagi korporasi, semua dilakoni. Konsep ekonomi pasar bebas yang digagas kapitalisme melahirkan kebijakan yang meningkatkan konsumsi, investasi, dan ekspor impor. Investasi dianggap baik selama mendorong pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, negara hanya jadi objek pasar industri kapitalistik.
Visi Kemandirian
Kemandirian adalah kemampuan mengatur diri sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain. Dari definisi ini, di aspek manakah Indonesia mandiri energi? Batu bara yang mestinya milik rakyat, faktanya dikuasai segelintir korporasi. Kebijakan bagi-bagi rice cooker dan konversi kendaraan ke listrik bisakah kita katakan kebijakan mandiri? Sementara itu, realisasi kebijakannya membutuhkan campur tangan pihak ketiga. Mengingat, Indonesia belum memiliki bargaining position di hadapan negara besar. Posisi tawar Indonesia hanyalah sebatas penyokong industri korporasi.
Untuk mewujudkan kemandirian hakiki, negara harus merevolusi industri dari industri konsumtif menjadi industri strategis, yaitu membangun industri alat-alat berat yang nantinya menyokong industri lainnya untuk berkembang. Negara harus menjadi pengelola harta milik umum, semisal batu bara yang menjadi bahan bakar pembangkit listrik. Kepemilikan dan pengelolaan harta milik umum tidak boleh diserahkan kepada swasta/ asing.
Jadi, tidak ada ceritanya PLN ngos-ngosan membeli batu bara ke swasta untuk menyuplai listrik ke rakyat. Tidak akan ada cerita negara bersaing dengan swasta dalam memenuhi pasokan energi kepada rakyat sebagaimana yang saat ini terjadi di sektor hulu dan hilir SDA Indonesia.
Revolusi industri ini hanya bisa terwujud jika pengelolaan SDA dikembalikan pada syariat Islam. Kemandirian energi hanya tercipta tatkala negara menerapkan politik ekonomi berasakan Islam. Hanya Islam yang dapat menandingi hegemoni kapitalisme sebab prestasi Islam mewujudkan negara mandiri, kuat, dan berdaulat sudah teruji dan terbukti. Wallahualam. [MNews/Gz]
